Kisah Tiga Tokoh Anti Korupsi Indonesia

Korupsi masih menjadi persoalan terbesar di Indonesia. Pada 2021, Indeks Persepsi Korupsi yang disusun oleh Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 96 dengan skor 38.

Dengan skor itu, Indonesia berada di zona merah (perceived as more corrupt). Di Asia tenggara, Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Timor leste. Di jajaran negara G-20, ekonomi menghuni papan bawah (tiga terkorup).

Tentu saja, di tengah kemarau panjang pemberantasan korupsi, kita merindukan sosok-sosok yang bisa menjadi mata air keteladanan.

Inilah kisah tiga tokoh anti-korupsi di Indonesia.

#1 Mohammad Hatta

Saat kita kesulitan menemukan sosok politisi yang bersih dan berintegritas, maka ingatlah sosok yang satu ini: Mohammad Hatta.

Suatu hari pada 1947, di Bukit Tinggi, Hatta hendak menumpang bendi. Tawar-menawar pun terjadi, tapi harga tak kunjung cocok. Tak sabar meladeni, sais itu menghardik dengan suara keras, “Kalau tidak punya uang, jangan naik bendi. Jalan kaki saja,” katanya.

Semasa menjadi Wakil Presiden, Hatta diberi jatah mobil dinas. Namun, dia tidak pernah menggunakan mobil dinas itu di luar urusan dinas.

Setelah meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden, Bung Hatta hanya punya dana tabungan Rp 200 saja. Sementara uang pensiunnya hanya Rp 125 per bulan. Bahkan mantan Wakil Presiden RI ini pernah kesulitan membayar tagihan listrik. Demi menutupi kebutuhan keluarga, dia hanya berharap pada honor tulisan-tulisannya.

Hatta juga berkali-kali menolak dana taktis. Pertama, saat Hatta berkunjung ke Papua pada 1970. Saat itu dia diberi amplop berisi uang saku. Padahal, zaman itu uang saku merupakan hal lazim untuk bekal perjalanan dinas. Namun, Hatta menolak.

Kedua, ketika pulang berobat di luar negeri, Hatta memerintahkan sekretarisnya untuk mengembalikan uang sisa biaya perjalanan dan pengobatannya di luar negeri.

#2 Hoegeng Iman Santoso

Bicara polisi yang jujur dan bersih, ada satu nama yang tak bisa dilupakan: Hoegeng Iman Santoso.

Tahun 1956, Hoegeng bertugas sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal di Sumatera Utara. Begitu tiba di Medan, dia disambut oleh pengusaha. Ia ditawari rumah dan kendaraan. Namun, semua itu ditolak oleh Hoegeng.

Tak mau menyerah, pengusaha itu mengirim perabutan rumah tangga ke rumah dinas Hoegeng. Lagi-lagi Hoegeng menolaknya.

Tahun 1960, saat menjabat Kepala Jawatan Imigrasi, dia meminta istrinya untuk menutup usaha toko bunganya. Dia khawatir ada benturan kepentingan antara urusan imigrasi dan pemesanan bunga.

Tahun 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kapolri. Suatu hari, istrinya, Meriyati, mendapat telpon dari istri mantan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani, Sihwati Nawangwulan. Sihwati mengeluh mobilnya yang hilang tak kunjung ditemukan oleh polisi.

Keluhan itu disampaikan oleh Meriyati ke suaminya. Tidak sampai seminggu, mobil mewah itu ditemukan. Sebagai tanda terima kasih, Sihwati memberi hadiah emas 5 gram kepada Meriyati.

Namun, mengetahui hadiah itu, Hoegeng menyuruh istrinya mengembalikan hadiah itu.

#3 Baharuddin Lopa

Di tengah gelap-gulita penegakan hukum pasca runtuhnya Orde Baru, ada satu sosok yang sedikit memberi cahaya. Dia adalah Baharuddin Lopa.

Tahun 1959, saat itu usianya baru 26, dia ditunjuk sebagai bupati di Majene. Tugasnya itu memperhadapkan Lopa dengan seorang petinggi militer setempat yang terlibat penyelundupan kopra.

Begitu bertugas, dia ditawari uang untuk mendukung bisnis si penguasa perang lokal. Namun, Lopa menolaknya. Dia pun berhadapan dengan teror.

Saat menjadi Kepala Kejati Sulawesi Selatan, Lopa pernah menyeret seorang pengusaha lokal yang sulit tersentuh hukum, Tony Gozal. Tony terlibat kasus manipulasi dana reboisasi.

Suatu hari saat Jusuf Kalla masih berbisnis mobil di Makassar, Lopa menelpon. Dia berniat membeli mobil sedan yang murah. Sebab, dia tak mau menggunakan mobil dinas untuk urusan harian. Saat itu JK menawarkan toyota corolla seharga Rp 5 juta. Padahal, harga aslinya Rp 27 juta. Lopa membeli mobil itu dengan harga asli dan menyicilnya selama tiga tahun.

Saat dilantik sebagai Jaksa Agung pada 2001, Lopa langsung menyasar kasus-kasus besar, seperti Prajogo Pangestu dalam kasus mark-up hutan tanaman industri, kasus BLBI, penggelapan dana Bulog yang melibatkan Akbar Tanjung, kasus Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) Cengkeh yang melibatkan Nurdin Halid, dan lain-lain.

Sayang sekali, sebelum sempat menuntaskan pekerjaan besarnya, Baharuddin Lopa dipanggil sang Khaliq saat sedang menunaikan ibadah Umrah di Mekah, Arab Saudi, pada 3 Juli 2001.

RINI MARDIKA

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid