Kesabaran Berdemokrasi

Kesabaran menjadi kunci berdemokrasi di hari-hari ini karena demokrasi atau praktik berdemokrasi benar-benar diuji.  Sebentar lagi, Pemilu 2024 akan berakhir.  Presiden dan Wakil Presiden baru pun dilahirkan. Tapi proses menuju ke sana masih terkesan berat bahkan ada keraguan karena dibayangi adanya praktek kecurangan  bahkan Presiden sebagai penguasa dituduh terlibat dalam permainan ini. Walau potensi berlaku curang bisa dilakukan semua paslon tapi kecurangan seakan hanya disematkan pada paslon tertentu. Ini yang memperlihatkan bahwa demokrasi yang hendak diperjuangkan sebenarnya hanyalah bagian dari memenangkan paslon yang didukung.

Di hari menuju Pemilu yang menentukan itu yaitu Rabu, 14 Februari 2024, pemakzulan Presiden Jokowi pun diserukan.  Jokowi dianggap sebagai penghalang jalannya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Jokowi juga dianggap sebagai biang melencengnya demokrasi dan hanya memperkuat politik dinasti sehingga sah untuk digulingkan. Gerakan mahasiswa pun mulai bergerak ke jalan sebagai kekuatan moral mempertegas tuntutan Jokowi mundur sekaligus mendukung tuntutan sebagian para guru besar agar demokrasi kembali ke jalan yang benar dan Pemilu berjalan  jujur dan adil.

Pun sudah dibayangkan bahwa kemenangan paslon tertentu yang dianggap pasti curang akan berlanjut dengan gerakan perlawanan. Ini semua sebenarnya menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak sabar atau kurang sabar dalam berdemokrasi.  Padahal dalam berdemokrasi atau demokrasi itu sendiri  terkandung nilai etik yaitu kesabaran karena berdemokrasi berhubungan dengan banyak orang,  banyak pikiran yang butuh diyakinkan satu-persatu sementara tingkat pendidikan dan pengetahuan berbeda-beda. Tanpa kesabaran, orang akan menjadi tirani:  tak mau melihat atau berempati dengan kesulitan orang dan tak mau mendengarkan usulan liyan.

Betul bahwa demokrasi kita yaitu era reformasi masih banyak kekurangan. Tingkat partisipasi rakyat juga tidak sampai 100 %;  masih banyak yang golput bahkan bisa sampai 30 % dan mereka yang terafiliasi dengan partai politik pun rendah sekitar 12 %; itu pun masih ditambah dengan tingkat kemelekan berpolitik  yang rendah yang membuka jalannya politik uang sehingga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merebaknya budaya korupsi untuk membiayai politik.  Walau begitu, demokrasi masih berjalan dan hukum menjadi alasnya. Rakyat pun tetap menjadi sandarannya karena Pemilu yang menjadi bukti kedaulatan rakyat masih berjalan.

Kekurangan itu seharusnya tidak membuat kita menjadi tidak sabar dan keluar dari aturan berdemokrasi. Bahaya Pemilu curang sebaiknya dilawan dengan pengawasan yang massif. Ruang demokrasi yang lebih luas daripada masa Orde Baru bisa menjadikan atau dijadikan alat untuk mendidik rakyat dalam berpartisipasi politik dan berdemokrasi. Praktik yang dicurigai menjadi penguat politik dinasti bisa dilawan dengan mendirikan entitas-entitas politik baru dan pendidikan politik kerakyatan.

Di bawah Orde Baru yang tiran dan anti-demokrasi, kita bisa bersabar dan membangun entitas demokrasi bahkan di bawah pengawasan dan larangan. Mengapa ketika demokrasi terbuka malahan kita seakan kebingungan menempatkan diri dan tetap menganggap Orde Baru ada berkuasa dan mengawasi?

Demokrasi yang sudah direbut dari Orde Baru ini memang seharusnya patutlah disyukuri. Untuk menuju Demokrasi yang semakin berkualitas, bermoral,  baik secara politik, ekonomi maupun budaya,  adalah perjuangan berikutnya,  yang  tentu saja membutuhkan tak hanya keteladanan tapi juga mungkin kesabaran revolusioner karena sekali lagi: berdemokrasi berhubungan dengan banyak orang,  banyak pikiran. Tanpa kesabaran, orang akan menjadi tirani.

Gunakan hak pilih Anda demi Indonesia maju, adil dan makmur. Selamat mencoblos!

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid