Kenaikan Harga BBM Dan “Curhat” Presiden

Presiden SBY kembali menggunakan jurus lama: ‘merengek-rengek’ di hadapan rakyat meminta belas-kasihan. Dalam pidatonya semalam (18/3/2012), seperti biasa, Presiden SBY mengungkapkan curahan hati bahwa dirinya kerap menjadi sasaran tembak. SBY, yang mantan Jenderal bintang empat, mengaku sering mendapat ancaman, bahkan ada yang hendak menjatuhkan kekuasannya di tengah jalan.

Selain itu, SBY juga meminta agar kenaikan harga BBM jangan dipolitisasi. Sebab, bagi Presiden, kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan perekonomian nasional. SBY mengatakan, ada kelompok tertentu yang seolah-olah memvonis kebijakan tersebut salah dan harus dilawan. Ia pun meminta Partai Demokrat—partai yang sedang dirundung kasus korupsi—untuk tidak bersikap pasif dan apatis.

Ini sudah jurus lama Presiden SBY. Setiap berhadapan dengan protes yang meluas, SBY akan selalu menempatkan diri sebagai “orang terzalimi” dan kemudian meminta belas-kasihan dari rakyat. Mungkin saja SBY mau memanfaatkan karakter “pemaaf” bangsa kita. Atau, boleh jadi, SBY tahu betapa ampuhnya “politik air mata” untuk meluluhkan hati rakyat yang terbakar amarah.  Entahlah!

Mungkin saja kecaman via SMS itu memang ada. Akan tetapi, dalam kehidupan demokratis, apa yang salah dengan kecaman atau protes semacam itu. Lagi pula, kecaman semacam itu tidak akan muncul jikalau tidak ada tindakan penguasa yang salah dan merugikan rakyat.

Dalam hitungan politik kasar, kenaikan harga BBM sangat tidak menguntungkan rejim sekarang. Pertama, rejim berkuasa sedang dirundung banyak masalah, khususnya kasus korupsi. Kenaikan harga BBM tentu akan memperluas oposisi, bahkan—bukan tidak mungkin—menyatukan oposisi. Kedua, tingkat kesejahteraan rakyat berada pada titik yang sangat merosot. Kenaikan harga BBM akan memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Ketiga, tahun ini momen yang krusial bagi perjalanan rejim SBY-Budiono. Ini masih “setengah perjalanan”. Artinya, ada peluang untuk menyuarakan penggulingan di tengah jalan.

SBY, yang sekelilingnya banyak ahli ekonomi, politik, dan budayawan, tentu sangat faham akan resiko-resiko dan kemungkinan di atas. Tetapi, kok, tetap saja ngotot untuk menaikkan harga BBM. Benar-benar untuk menyelamatkan ekonomi nasional kah?

Rupanya, sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah “mengejar-ngejar” pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014.

Di Forum G-20, baik di di Pittsburgh maupun di Gyeongju, Korea Selatan, proposal penghapusan subdisi BBM sangat gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.

Sebelumnya, tagihan juga sudah disampaikan oleh IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB. Maklum, sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menjanjikan akan menghapus subsidi, termasuk sektor energi, kepada lembaga-lembaga tersebut: Letter of Intent (LOI) dengan IMF, Loan Agreement dengan ADB, dan bahkan dukungan penuh USAID dalam penyusunan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

Dengan demikian, pada tahun 2012 ini, pemerintah Indonesia seperti “dikejar jadwal” untuk segera menghapus subsidi BBM dan TDL. Singkat cerita, ada atau tidaknya aksi protes, pemerintah Indonesia diharuskan menghapuskan subsidi energi.

Tapi, bagaimanapun, Presiden SBY tidak mau kehilangan popularitas. Ia tidak mau dicatat sejarah sebagai Presiden yang terguling di tengah jalan. Karena itu, ia pun mencari alasan untuk membenarkan kebijakannya menaikkan harga BBM. Dipakailah alasan yang sudah usang: kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN.

Tetapi, gerakan mahasiswa, ekonom progressif, dan partai oposisi sangat bandel. Mereka seperti bahu-membahu membongkar kedok itu. Ibarat anak kecil yang direbut permennya, Presiden pun terpaksa menggunakan jurus terakhir: curhat di depan rakyat. Berharap curhat itu menyentuh lubuk hati rakyat yang paling dalam dan rakyat pun tidak jadi marah.

Mestinya, kalau media massa kita cukup dewasa dan kritis, curhat semacam itu tidak perlu disiarkan atau diberitakan. Sebab, hal itu tidak mendewasakan atau mencerdaskan kehidupan politik kita. Lagipula, media massa merupakan penyambung lidah rakyat, bukan “penyambung curhat Presiden”.