Kartini Dan Cita-Cita Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sudah menyala sejak awal abad ke-20. Apinya sudah dinyalakan oleh para pejuang kemerdekaan. Salah satunya: Kartini.

Lebih dari seabad yang silam, Kartini memiliki gagasan serupa. Pada zamannya, Kartini ingin sekali rakyat Hindia-Belanda bisa tercerahkan dan maju lewat jalan pendidikan.

Kartini mengumpamakan rakyat Hindia-Belanda kala itu seperti “rimba belantara” yang gelap gulita. Untuk meneranginya membutuhkan obor. Dan obor itu adalah ilmu pengetahuan.

Kartini meletakkan pendidikan sebagai kunci emansipasi. Dengan pendidikan, seseorang bukan saja bisa mengejar kemajuan, tetapi jiwa dan pikirannya juga turut merdeka.

“Kalau orang Jawa berpengetahuan, ia tidak akan lagi mengiyakan dan mengamini saja segala sesuatu yang ingin dikatakan atau diwajibkan oleh atasannya,” tulis Kartini kepada E.H. Zeehandelaar, 12 Januari 1900.

Lantas, bagaimana gagasan Kartini tentang mencerdaskan kehidupan bangsa?

Pertama, pendidikan untuk semua. Sebagai kunci kemajuan, pendidikan yang berkualitas harus bisa diakses oleh seluruh rakyat, tanpa memandang suku, agama, gender, dan status sosialnya.

Pada masanya Kartini, pendidikan masih merupakan “privilege” bagi kaum elit, terutama keturunan Belanda/Eropa dan kaum bangsawan.

Europeesche Lagere School (ELS), misalnya, yang berdiri sejak 1817, hanya menerima murid dari keturunan Belanda. Baru di tahun 1903, karena dobrakan politik etis, sekolah ini membuka pintu bagi pribumi. Begitu juga Hollandsch-Inlandsche School (HIS), yang diperuntukkan hanya untuk keturunan bangsawan dan tokoh terkemuka.

Karena itu, ketika ada pribumi yang melangkah maju dalam pendidikan, Kartini sangat mendukungnya. Kartini memuji Abdul Rivai, seorang dokter Jawa lulusan 1894, sebagai salah satu obor yang akan menerangi Hindia. Dia juga berusaha keras membantu Agus Salim–kelak dikenal akrab sebagai Haji Agus Salim, pemuda lulusan HBS, yang hendak melanjutkan pendidikan di negeri Belanda.

Kedua, pendidikan tanpa diskriminasi. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, Kartini sangat menentang feodalisme, termasuk feodalisme dalam pendidikan. Dia tak setuju ada pembeda-bedaan jenis dan kualitas pendidikan bagi setiap orang berdasarkan status sosialnya.

Kartini menjelaskan pandangannya itu kepada sahabat penanya, Estella zeehandelaar:

“…apakah yang dilakukan pemerintah buat pendidikan rakyat? Bagi putra-putra bangsaan telah ada apa yang dinamai Sekolah Raja, sekolah-sekolah guru, dan sekolah Dokter Jawa, serta sebuah sekolah pribumi di setiap distrik yang terbuka bagi setiap orang. Tetapi pemerintah telah membelah sekolah tersebut dalam dua kelas. Kelas pertama yang ada di ibu kota kabupaten dengan mata pelajaran yang sama seperti sebelum pembelahan, tetapi pada sekolah-sekolah kelas kedua hanya diajarkan bahasa jawa dan sedikit berhitung..” (Panggil Aku Kartini Saja, 139)

Pada 1895, pemerintah Hindia-Belanda membatasi anak-anak pribumi usia 6-7 tahun untuk masuk sekolah rendah Eropa kalau tidak bisa berbahasa Belanda. Mereka tidak diterima masuk sekolah apabila tidak bisa berbahasa belanda. Sementara itu, mereka tidak memiliki kesempatan belajar bahasa belanda.

Menurut Kartini, kaum feodal sangat berkepentingan menjadikan pendidikan sebagai hak istimewanya. Rakyat jelata tak boleh mengenyam pendidikan.

“Kaum bangsawan hendak pegang sendiri seluruh peran; dia sendiri saja yang mau pegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri, dan dia sendiri saja yang semestinya menguasai peradaban dan kemajuan Eropa,” tulis Kartini pada Estelle Zeehandelaar, 12 Januari 1900.

Bayangkan, dalam kungkungan feodalisme yang masih mencengkeram kuat, Kartini sudah berseru-seru tentang kesetaraan hak dan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan.

Ketiga, pendidikan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan. Kartini yang akrab dengan Eropa lewat bacaan tahu betul bagaimana ilmu pengetahuan menggerakkan lokomotif peradaban Eropa. Dia juga yakin, ilmu pengetahuan bisa menjadi senjata penting untuk membebaskan rakyat pribumi dari pembodohan dan penindasan.

Kartini mengatakan, “pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengubah pola pikir mereka, yakni penanaman kesadaran bahwa saat ini mereka tertindas, tanpa pendidikan mereka akan  terus dijajah dan tidak menyadari bahwa diri mereka sebenarnya terbelenggu” (The Chronicle of Kartini, 2010:360).

Dengan menganalogikan pendidikan itu seperti obor, Kartini menginginkan pendidikan tak hanya menerangi orang, tetapi menerangi banyak orang.

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa harus seperti kata-kata Multatuli yang sangat disukai Kartini: memanusiakan manusia. Pendidikan harus mempertinggi derajat kemanusiaan.

Sayang sekali, kalau kita melihat realitas pendidikan hari-hari ini, gagasan-gagasan Kartini itu belum terwujud. Akses pendidikan belum terbuka bagi setiap warga negara.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat) masih 92,80 pada 2021, sedangkan APK untuk menengah atas (SMA/sederat) masih 85,23 persen. APK perguruan tinggi lebih rendah lagi: hanya 31,19 persen (2021).

Ketimpangan akses pendidikan ini bisa dilihat dari konfigurasi pendidikan tenaga kerja Indonesia. Sekitar 55,8 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SMP ke bawah. Hanya 12,4 persen dari perguruan tinggi.

Komersialisasi pendidikan, yang membuat pendidikan tak ubahnya barang dagangan, membatasi akses setiap warga negara karena faktor daya beli.

Belum lagi, ada problem kasta dalam pendidikan, semisal “unggulan” vs “buangan” atau “sekolah elit” vs “sekolah umum/biasa”, turut mencegah hak setiap warga negara untuk menikmati pendidikan dengan kualitas yang sama.

Ada juga problem ketimpangan struktur antar sekolah unggulan versus sekolah biasa, antara sekolah negeri dengan swasta, maupun antara sekolah di kota dan di pedalaman.

Masih banyak anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilo meter untuk menjangkau sekolah. Ada anak-anak yang harus menyeberang sungai tanpa jembatan demi bisa bersekolah. Masih ada anak yang belajar di bawah atap

Anak-anak di desa Perindingan, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, terpaksa belajar dari di atas gunung demi mendapat sinyal internet. rela belajar di bukit gunung demi mendapatkan sinyal internet. Begitupun anak-anak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, belajar di tengah hutan agar bisa belajar secara daring.

Ini belum bicara kualitas pendidikan yang juga belum membanggakan. Secara akademik, peringkat kualitas pendidikan kita di papan bawah. Sementara dari aspek karakter dan mental, pendidikan kita juga masih jauh dari memanusiakan manusia.

Memperbaiki keadaan itu, mari kita menyalakan kembali api pemikiran Kartini soal pendidikan: pendidikan untuk semua, tanpa diskriminasi, dan memanusiakan manusia. Selamat Hari Kartini.

RINI HARTONO, pemilik akun twitter: @cuitanrini

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid