Indonesia Provinsi Amerika Serikat?

Kemarin, 23 Oktober 2011, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro melakukan pertemuan khusus dengan Menhan Amerika Serikat Leon Panetta. Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam. Menurut laporan sejumlah media, Menhan Purnomo melaporkan perkembangan situasi di Papua.

Pertemuan ini melahirkan pertanyaan: Dalam hal apa seorang Menhan Indonesia melapor kepada Menhan Amerika Serikat. Bukankah hal ini menunjukkan seolah-olah Menhan Indonesia berada dibawah “komando” Menhan AS. Apalagi, Amerika Serikat punya kepentingan sangat besar di Papua, yakni keberadaan PT. Freeport.

Kemudian, pertemuan Menhan Purnomo Yusgiantoro dengan Menhan AS membenarkan laporan Wikileaks dua bulan lalu, bahwa Amerika Serikat memelihara sejumlah menteri dalam kabinet SBY-Budiono. Dalam dokumen Wikileaks itu, nama Purnomo Yusgiantoro juga disebut. Di dokumen itu dituliskan pujian Kedubes AS terhadap Purnomo Yusgiantoro: “….telah bekerja dengan kita dahulu untuk hal kontra-terorisme, energi, dan lainnya.”

Dokumen Wikileaks juga menyebutkan sejumlah nama menteri yang lain, seperti Endang Rahayu Sedyaningsih, Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu, Marty Muliana Natalegawa, dan Djoko Suyanto. Akan tetapi, kabar kedekatan antara pemerintahan SBY-Budiono dengan pemerintah Amerika Serikat bukan hal baru.

Sebelumnya, sudah tersiar kabar bahwa AS turut bermain dan berkontribusi dalam mengantarkan SBY-Budiono sebagai pemenang pemilu. Namun, hal itu belum bisa dibuktikan secara faktual. Tetapi, dalam periode pertama kekuasaannya, SBY telah menjadi “anak emas” AS. The Times India bahkan menyebut SBY sebagai presiden paling ramah terhadap modal asing.

Lihat pula bagaimana pemerintahan SBY-Budiono memperlakukan tamu-tamu asingnya. Jika tamunya datang dari negara biasa saja, tidak terlalu kuat secara ekonomi dan politik, maka sambutannya pun biasa-biasa saja. Tetapi jika yang datang adalah tamu dari negeri paman sam, maka beberapa bulan sebelum hari H sudah terjadi kehebohan luar biasa dan persiapan penyambutan yang tak kalah mewahnya.

Pada tahun 2006, untuk menyambut kedatangan Presiden AS, George W Bush, SBY membuatkan landasan helikopter (helipad) di kebun raya Bogor. Hal mana tidak pernah dilakukan terhadap pemimpin negara lain. Penyambutan mewah juga dilakukan SBY saat menerima kunjungan Barack Obama.

Tentu saja hal itu merupakan masalah bagi bangsa yang mengaku “sudah merdeka”. Sebab, ketundukan yang terlalu berlebihan, bahkan rela dikontrol dan didikte di segala bidang, menunjukkan bahwa Indonesia tak ubahnya menjadi salah satu provinsi Amerika Serikat. Bahkan cara AS memperlakukan Indonesia jauh lebih ketat ketimbang perlakuan terhadap negara-negara bagiannya sendiri.

Lihat pula bagaimana kepatuhan SBY menjalani resep ekonomi dari Amerika: Washington Consensus. Dalam dua periode pemerintahannya,  SBY berhasil mengubah haluan perekonomian Indonesia benar-benar liberal. Bahkan, kendati konstitusi Indonesia menolak faham neoliberalisme, tetapi SBY tetap saja menganut neoliberalisme itu. SBY tidak tunduk kepada konstitusi nasional kita (UUD 1945), melainkan tunduk kepada dikte dan perintah Washington.

Pemerintahan Indonesia pun sebagian besar diisi oleh orang-orang didikan Amerika. Sejak kembalinya kolonialisme sejak tahun 1967, orang-orang “mafia barkeley” sudah menduduki pemerintahan dan memainkan peranan strategis. Mereka pula yang mengubah haluan ekonomi Indonesia menjadi pro-liberal.

Orang-orang Indonesia yang berkualitas, punya dedikasi terhadap kepentingan nasional dan keberpihakan terhadap rakyat, belum tentu bisa menduduki jabatan pemerintahan.  Jangan harap orang yang berfikiran nasionalis dan kerakyatan bisa memasuki pemerintahan SBY.

Nasib Indonesia sekarang tidak berbeda jauh dengan “Hindia-Belanda” di masa lalu. Bedanya: sekarang tidak ada pendudukan militer AS secara langsung terhadap sebagian besar teritori Indonesia dan para pejabat pemerintah Indonesia masihlah orang-orang Indonesia sendiri.

Kenyataan itu persis dengan apa yang pernah dikatakan Bung Karno, “imperialisme yang overheersen (memerintah) bisa saja lenyap, tetapi imperialisme yang beheersen (menguasai) masih tetap tinggal. Kekuasaan formal kolonial memang sudah lenyap, tetapi praktek kolonialisme masih menguasai negeri kaya raya ini.