Implementasi Pancasila itu Terhambat Kapitalisme, Pak Mahfud!

Sudah sejak 1945, Pancasila diakui sebagai “pandangan hidup” berbangsa dan bernegara. Sudah ditetapkan sebagai Dasar Negara sejak 18 Agustus 1945.

Meski sudah hampir berusia seabad, Pancasila masih susah dipahami bentuk praksisnya. Tidak hanya oleh warga negara biasa, tetapi juga oleh penyelenggara Negara sendiri.

Seperti cuitan Menko Polhukam Mahfud MD pada 11 Oktober lalu. Dia bilang, mungkin karena konsep implementasi Pancasila tak pernah jelas, maka semua pemerintahan dituding menyeleweng dari Pancasila.

Benarkah konsep impelementasi Pancasila tidak pernah jelas? Apakah sulit menemukan sebuah parameter untuk menilai sebuah kebijakan sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak?

Sebagai pandangan hidup, Pancasila menawarkan cara pandang bagi penganutnya untuk melihat realitas sosial dan masa depan. Kemudian, sebagai kumpulan ide/gagasan, Pancasila membingkai perilaku dan angan-angan bagi penganutnya.

Kurang lebih, itulah yang dipikirkan oleh Sukarno ketika menyebut Pancasila sebagai “bintang penuntun arah” alias leitstar. Agar Pancasila tak sekedar teks yang bisa dibaca dan dihafal, tetapi juga seperangkat ide/gagasan yang bisa memberi petunjuk dan tuntunan arah.

Sekarang, kita tanggapi pernyataan Pak Mahfud.

Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana: apakah nilai-nilai/ide/gagasan Pancasila (5 sila) masih terlalu abstrak untuk dipahami?

Pertanyaan itu sederhana, bahkan mungkin remeh, tetapi sangat penting. Tak ada kesadaran yang muncul ujuk-ujuk. Semuanya butuh proses: pemahaman, penerimaan, kesadaran, barulah penghayatan.

Gagasan yang sulit dicernah, yang njlimet dan ndakik-ndakik, tentu sulit dipahami. Tanpa pemahaman yang utuh, apa yang mau diterima dan disadari. Kalau sudah begini, tak mungkin terjadi internalisasi nilai.

Tapi pemahaman saja tak cukup. Harus ada keyakinan bahwa gagasan itu bisa memijat bumi manusia, sehingga layak untuk diyakini dan diperjuangkan. Namun, utopisme saja mendapat tempat dalam teori dan gerakan politik, apalagi jika cita-cita yang memijak bumi.

Sekarang, mari kita lihat Pancasila kita. Apakah sebagai gagasan masih susah dipahami? Apakah gagasannya sulit terpraktekkan di dunia nyata? ,+

Jadi begini, pak Mahfud. Pancasila itu sebetulnya nggak njlimet. Makanya, begitu ditawarkan di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 itu, tak banyak perdebatan dan pertanyaan. Disepekati secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI.

Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu sangat umum dan universal. Gagasan tentang kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial adalah gagasan yang dominan sejak runtuhnya feodalisme di Eropa.

Sebagai gagasan yang dominan, ia tersedia di mana saja. Tak hanya di lembaga pendidikan, tetapi juga di media massa, buku-buku, diskusi-diskusi, ceramah, perkumpulan-organisasi, dan lain-lain.

Kemudian, selain sebagai gagasan yang dominan dan universal, nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah sering menjadi kebiasaan sehari-hari (habit).

Ada banyak orang yang menerima bahwa seluruh umat manusia itu sebetulnya setara, tanpa memandang suku, agama, dan ras, meskipun yang bersangkutan tidak pernah belajar langsung tentang perikemanusiaan.

Begitu juga dengan demokrasi. Sudah kelaziman di masyarakat kita, bahkan sudah turun-temurun sejak nenek-moyang kita, pengambilan keputusan bersama didahului dengan duduk bersama alias musyawarah.

Jadi, bagi saya sih, tak rumit untuk memahami nilai-nilai Pancasila itu. Tak butuh sekolah yang tinggi-tinggi. Sebuah penjelasan yang sederhana, yang menjangkar pada praktik kehidupan sehari-sehari, sudah cukup.

Dengan alur pikir di atas, seharusnya Pancasila tak sulit terinternalisasi di masyarakat maupun penyelenggara Negara. Akan tetapi, kita disuguhi kenyataan pahit: Pancasila belum terinternalisasi dengan baik. Kok bisa?

Banyak jawaban yang bisa dijejalkan di sini. Mulai dari kegagalan pengajaran Pancasila, terutama di lembaga pendidikan, yang lebih mengedepankan hafalan dan indoktrinasi.

Juga dampak dari deideologisasi zaman Orde Baru, yang berdampak pada absennya pengetahuan politik massa terhadap ragam pemikiran. Akibatnya, sekalipun hapal mati dengan Pancasila, tapi tak begitu paham soal Pancasila sebagai sebuah ideologi dan perbedaannya dengan ideologi-ideologi yang lain.

Namun, ada yang lebih mendasar lagi. Dalam suatu masyarakat, selalu ada yang tampil sebagai ideologi dominan, yang mengarahkan cara pandang dan berpikir masyarakat, yang mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya mereka.

Tidak bisa dipungkiri, di hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia, ideologi yang tampil dominan adalah kapitalisme. Cara berpikir, cara hidup, selera, bahkan cita-cita masyarakat dibentuk oleh sistem ini. 

Misalnya, kita menerima persaingan bebas itu sebagai hal yang wajar dan baik. Selalu ada yang sukses dan kurang beruntung. Mereka yang sukses karena bekerja keras, belajar keras, dan kreatif. Sebaliknya, mereka yang tak beruntung karena kurang bekerja keras (pemalas), kurang belajar, dan tidak kreatif. Dan kerena itu, ketimpangan dan ketidaksetaraan itu wajar.

Misalnya lagi, hampir semua barang, layanan, hingga relasi sosial kita, terhargai sebagai barang dagangan alias komoditi yang dipertukarkan dengan uang. Barang dagangan itu dipertukarkan lewat mekanisme pasar.

Tidak ada lagi kerja gratis atau sukarela. Semua bentuk kerja dihargai dengan uang (upah). Bentuk-bentuk kepemilikan komunal, seperti hak ulayat, tanah adat, dll, pelan-pelan diubah menjadi kepemilikan pribadi.

Logika yang menjadi jantung hidup kapitalisme, yaitu menumpuk keuntungan, seakan menjadi agama yang menuntun tujuan hidup umat manusia. Terutama mereka yang disebut pemilik modal alias kapitalis.

Kapitalisme itulah yang beroperasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari rumah tangga, kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, tempat kerja, hingga pemerintahan.

Tetapi kapitalisme bukan muncul tiba-tiba, bukan sesuatu yang terjatuh dari langit, tapi terkait dengan sistem ekonomi dan politik. Dalam hal ini, kapitalisme berkembang kuat di Indonesia karena difasilitasi oleh negara.

Balik sedikit menengok sejarah, setidaknya dari Orde Baru hingga sekarang, hampir semua kebijakan negara sangat kapitalistik. Dari memfasilitasi kebebasan berinvestasi, perdagangan bebas, mekanisme pasar dalam penentuan semua harga barang dan jasa, komoditifikasi segala hal (dari barang hingga relasi manusia), hingga perlindungan terhadap hak milik pribadi.

Logika kapitalistik itu merembes hingga ke wilayah politik. Politik tawar-menawar tak ubahnya dengan transaksi dalam mekanisme pasar. Lalu, logika mencari keuntungan mendominasi kehidupan politik.

Orang berpolitik tak lagi untuk mengabdi, apalagi berjiwa altruisme untuk negara dan rakyat banyak, melainkan untuk kepentingan pribadi: memperkaya diri, melebarkan sayap bisnis, dan meraih fasilitas mewah.

Jadi, kendati Pancasila bicara “keadilan sosial”, pembukaan UUD 1945 bicara “kesejahteraan umum”, lalu pasal 33 UUD 1945 bicara “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tetapi faktanya kini: Indonesia adalah salah satu negara paling timpang di dunia. Tentu saja, ketimpangan itu buah karya dari kapitalisme.

Jadi, hambatan terberat implementasi Pancasila, baik dalam relasi antar warga negara maupun Negara dengan rakyatnya, itu adalah kapitalisme.

Pancasila bicara kemanusiaan, perlunya empati dan solidaritas sebagai bentuk konkretnya. Tapi persaingan bebas telah mengatomisasi manusia, lalu ditambah semangat individualitas, membuat menipisnya nilai-nilai empati dan solidaritas itu.

Begitu juga dengan kebijakan Negara. Selama negara keranjingan mengeluarkan kebijakan kebebasan berinvestasi, perdagangan bebas, privatisasi barang/layanan publik, politik upah murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel yang memicu ketidakpastian kerja, maka hasilnya adalah ketimpangan. Bukan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sejenisnya.

UU Cipta Kerja, yang sudah diteken Presiden Joko Widodo, adalah contoh konkret bagaimana negara memfasilitasi kapitalisme yang brutal: upah murah, tidak ramah lingkungan, pasar tenaga kerja yang fleksibel, liberalisasi impor, dan lain-lain-lain.

Begitu, pak Mahfud. Implementasi Pancasila itu sebetulnya sederhana, tetapi pendekatan kapitalistik yang diambil oleh Negara telah mengiterupsinya.

MAHESA DANU

Kredit foto: twitter/@bobbyadia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid