HTN 2023: Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat Hanya Slogan

Pasca Pemilu 1956, Panitia Agraria kembali dibentuk dan tahun 1958 RUUPA berhasil diselesaikan. Tahun 1959, diadakan konsultasi dengan Perguruan Tinggi.  Tepat 1 Agustus 1960, diserahkan ke DPR Gotong Royong dan ditetapkan pada 24 September 1960 sebagai UUPA; kemudian tahun 1963 ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional (HTN) oleh Bung Karno.

Kita sudah 63 tahun merayakan HTN. 78 tahun kita merdeka dan sudah berganti Presiden 7 kali tetapi bau-bau pelaksanaan Reforma Agraria sejati belum ada kelihatan. Begitu juga dengan kesejahteraan rakyat (petani).  Sampai saat ini, petani hanya mendapat keuntungan yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP). Di Bulan Agustus 2023,  hanya naik 1,09 persen dari 110,64 persen di Bulan Juli 2023,  menjadi 111,85 (BPS RI). Sementara itu ada kelompok kecil orang atau sekitar 10 oligark di Indonesia yang superkaya karena mengelola tambang dan kebun.

Kenaikan NTP itu dibarengi dengan kenaikan harga beras di Bulan Agustus 2023 yang kenaikannya mencapai 1,43 persen alias selisih 0,34 dari NTP (minus) yang didapat petani. Hal ini sebagai dampak keliru dari tata kelola sumber-sumber agraria dan tata niaga perberasan.

Kita harus jujur bahwa situasi agraria kita saat ini, mirip-mirip strukturnya dengan tahun 1870 saat lahirnya Agrarische Wet  sebagai UU Agraria Belanda akibat mengalami krisis sebagai dampak dari Perang Jawa (Diponegoro tahun 1825 -1830), korupsi dan krisis dalam Negeri Belanda.

Agrarische Wet  karpet merah bagi pengusaha saat itu untuk menanamkan modalnya (investasi) untuk membantu pemulihan ekonomi Hindia Belanda kala itu yang menjamin adanya tanah hak milik mutlak (eigendom), tanah milik negara (domain verklaring) dan tanah sewa (erfah) yang dikontrol Pemerintah jajahan yang menyulut pemberontakan petani seperti di Banten.

Nah, akibat keliru Tata Kelola Agraria, melahirkan krisis lahan dan pangan yang memicu kita untuk impor pangan terus-menerus terutama beras. Rencana pemerintah akan impor beras dengan alasan sebagai cadangan nasional akibat Perang Ukraina, El Nino, adanya 19 negara yang stop ekspor.

Jika mau menghentikan impor pangan, Indonesia harus mengubah orientasi politik pangan dari politik ketahanan pangan (yang cenderung harus impor dengan prinsip dari mana saja pangan yang penting ada) ke arah politik kedaulatan dan berdikari pangan.

Kedaulatan pangan dan Reforma Agraria bagai satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sementara Reforma Agraria di era Jokowi merupakan Program Prioritas Nasional (PPN) sejak periode pertama yang tercantum dalam Nawacita, yang konon katanya ingin merealisasikan hajatan UUPA tahun 1960 yakni menata ulang struktur kepemilikan tanah, menyelesaikan konflik agraria untuk kesejahteraan rakyat.

Sayang sekali di jilid dua Jokowi, PPN yang di dalamnya ada Reforma Agraria  terganjal oleh PSN, artinya program periode pertama ternegasikan oleh program periode kedua yang terkonsetrasi pada infrastuktur: jalan, perumahan, kilang migas, bendungan yang semuanya butuh lahan alias lapar tanah.

Akibat ternegasikannya PPN oleh PSN alias keliru dalam menjalankan: mana yang prioritas dan mana yang strategis, maka menimbulkan konflik agraria seperti: Rempang Kepri, Pasaman Sumbar, dan terbaru kriminalisasi petani anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) anggota Serikat Tani Nelayan (STN) di Jambi oleh Polda Jambi.

Jalan keluar jangka panjang meluruskan orientasi politik pangan nasional dari ketahanan pangan ke arah  kedaulatan pangan tentu Reforma Agraria sejati adalah kunci yang berbasiskan Pasal 33 UUD 1945.  Hal ini bisa ditunaikan oleh Pemerintah yang lahir dari rahim rakyat yang diawali dengan pendirian Parpol oleh rakyat itu sendiri sebagai alat mengambil alih kekuasaan, jangka pendek.  Jika berani,  pemerintahan Jokowi harus merombak kabinet saat ini dengan membentuk Menko Reforma Agraria (RA) yang di dalamnya terdiri dari: Men LHK RI, Men ATR/BPN RI, Men Des RI, Mentan RI, Men PUPR RI, BKPM RI, Men BUMN RI. Ini juga menjadi basis dari hilirisasi menuju industrialisasi nasional.

Jadi, soal agraria adalah soal sumber daya alam yang harus dijadikan modal awal membangun kekuatan nasional.  Di dalamnya ada urusan pangan, bahan mentah, migas yang mempengaruhi jalannya industri nasional sebagai basis menggerakkan kekuatan lain seperti militer dan lain-lain yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Jakarta, 23 September 2023

Ahmad Suluh Rifai

Waketum Partai PRIMA

Gambar : Illustrasi Tanah Untuk Rakyat

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid