Hari Ibu: Perjuangan Panjang untuk Kesetaraan Gender

Kesetaraan dapat terwujud apabila semua manusia diakui haknya sebagai warga negara, mendapatkan kesempatan yang sama, dan mendapat akses ekonomi atau kekayaan yang sama. Tidak seorang pun yang tertinggal di belakang. 

Di Indonesia, isu kesetaraan menggaung seabad yang lalu. Disuarakan oleh Kartini, kemudian dilanjutkan oleh organisasi-organisasi perempuan yang tumbuh pada masa pra kemerdekaan. Isu kesetaraan mulai meluas dan menjadi perhatian bersama pada Kongres Wanita I pada 22 Desember 1928, yang kemudian dikenal sebagai Hari Ibu.

Agenda kongres itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perempuan, seperti diskriminasi dan kekerasan. Perkawinan di bawah umur, poligami, kawin paksa, dan perceraian sewenang-wenang menjadi norma umum. Pendidikan bagi anak perempuan, hak kesehatan reproduksi, serta kondisi ekonomi juga dibicarakan di kongres itu.

Oleh sebab itu, Hari Ibu yang kita peringati setiap tahun merupakan penghargaan atas perjuangan politik perempuan. Bukan sebaliknya, memuja peran domestik perempuan.

Hari ini, 93 tahun pasca kongres itu digelar, kesetaraan belum membentang di hadapan kita. Kaum perempuan masih berhadapan dengan persoalan yang sama. Persoalan itu bahkan memburuk ketika berhadapan dengan pandemi covid-19.

Perempuan Sebagai Subaltern

Subaltern dapat diartikan sebagai kelompok manusia dipinggirkan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain: mereka yang terabaikan, tersubordinasi, dan suaranya tidak didengar. Istilah itu pertama sekali dikemukakan oleh Antonio Gramsci, kemudian dikembangkan oleh pelopor studi Poskolonialisme asal India, Gayatri Spivak.

Dalam karyanya, Spivak mengaitkan subaltern dengan isu feminisme. Spivak mengatakan, perempuan dikonstruksikan sebagai subaltern. Konstruksi itu muncul karena ada budaya patriarki.

Budaya patriarki mengidentikan sektor publik sebagai ranah laki-laki, sedangkan peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan domestik/rumah tangga. Karena posisi itu, perempuan memperoleh lebih sedikit kesempatan ekonomi, lebih sedikit kekuasaan politik, dan lebih sedikit kebebasan bergerak.

Di Indonesia, ketidaksetaraan jender disebabkan perkawinan antara konstruksi sosial patriarkal dan konstruksi ekonomi liberal kapitalistik.

Karena konstruksi-konstruksi itu, banyak undang-undang yang diproduksi masih bias gender, sehingga berdampak pada kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggengan kekerasan.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang Cipta Kerja. Katanya, undang-undang itu dibuat untuk mendorong laju investasi sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

Realitasnya, undang-undang itu memperburuk kondisi buruh perempuan. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Cipta Kerja mengabaikan kerja reproduksi perempuan. Pengabaian ini tercermin dari ketentuan tentang upah, kontrak, cuti, hingga pesangon.

Padahal, sebelum ada undang-undang Cipta Kerja, kondisi buruh perempuan pun tidak begitu menyenangkan. Buruh perempuan masih dihadapkan pada kesenjangan upah. Merujuk ke BPS, pada Februari 2019, rata-rata laki-laki mendapat upah Rp 2,8 juta, sedangkan perempuan hanya Rp 2,1 juta.

Selain upah yang tidak setara, kehadiran perempuan di dunia kerja juga dihadapkan pada dilema antara tuntutan budaya untuk bertanggung jawab di ranah domestik atau keluarga dan pengembangan diri untuk berperan di sektor publik.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Hingga 2019, baru 55,5 persen perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam angkatan kerja (baik bekerja atau mencari pekerjaan). Bandingkan dengan laki-laki yang mencapai 83,13 persen.

Di sisi lain, kehadiran perempuan di ruang politik sangat minim. Tahun 2019, perempuan hanya menduduki 120 kursi dari 575 kursi DPR yang ada. Karena itu, perempuan memiliki sedikit kesempatan untuk memenangkan kebijakan responsif gender.

Tahun ini, dua produk undang-undang, yakni Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), gagal masuk ke rapat paripurna untuk segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Padahal, kedua undang-undang itu sangat dibutuhkan perempuan. Di Indonesia, setiap tahun ratusan perempuan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam dua jam, terdapat tiga korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi di mana-mana. Di ruang publik/lingkungan pendidikan dan di ranah domestik (inses).

Kekerasan juga kerap menimpa pekerja rumah tangga. Kekerasan itu dilakukan oleh majikannya. Jala PRT mencatat, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2019) ada 2.148 kasus kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Yang lebih mengenaskan lagi, di antaranya berujung pada kematian.

Apa Yang Perlu Dilakukan Negara?

Persoalan-persoalan itu membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat kesenjangan gendernya begitu lebar. World Economic Forum (WEF) mengungkap, kesetaraan gender di Indonesia tahun 2021 hanya mencapai 68,8 persen.

Kesetaraan gender tidak datang secara otomatis. Negara dalam hal ini pemerintah perlu membuat langkah-langkah untuk menutupi lubang ketidaksetaraan itu.

Lantas apa yang harus dilakukan? Pertama, memastikan semua warga negara mendapatkan hak yang sama. Hak itu menyangkut hak sipil dan politik, serta hak ekosob. Tugas negara adalah membuat langkah-langkah positif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak itu, seperti terjaminnya hak untuk hidup, hak berpendapat dan berekspresi, pemenuhan perumahan, sandang dan pangan, serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Kedua, memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama. Negara harus memastikan setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan meniti jenjang karir.

Misalnya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, negara harus memastikan dunia usaha menghapus cara pandang stereotip tentang kecocokan pekerjaan tertentu berdasarkan jenis kelamin. Termasuk menghilangkan syarat lowongan pekerjaan berdasarkan kategori fisik.

Selain itu, perempuan juga harus diberi kesempatan untuk pengembangan diri. Kodrat biologis, seperti haid, melahirkan, dan menyusui, tidak boleh menghalangi perempuan meniti jenjang karir.

Oleh karena itu, negara perlu mendorong kebijakan responsif gender di tempat kerja, seperti menyediakan cuti melahirkan bagi orang tua (parental leave) dan cuti untuk suami (paternity leave).

Ketiga, ekonomi yang adil. Semua warga negara menerima manfaat ekonomi atau kekayaan yang sama. Negara perlu menciptakan ekonomi inklusif, misalnya membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengakomodir semua golongan,

Mengingat sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, pemerintah perlumendukung perempuan sebagai pelaku UMKM; memberikan dukungan finansial (kredit mikro) dan non-finansial (pelatihan produksi, manajemen, pemasaran, dll).

Kesejahteraan yang sesungguhnya adalah memastikan semua orang berkembang sesuai kodratnya. Dalam hal ini tugas negara adalah memastikan semua orang mendapat perlakuan yang sama dan setara, tanpa diskriminasi.

RINI HARTONO, pelaku usaha kecil, penulis, dan pemerhati isu-isu perempuan

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid