Gerakan Perempuan Membutuhkan Partai Alternatif

Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini menggelar Kongres ke-2 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada 6-7 Maret 2021. Kongres ini diikuti oleh perwakilan dari 17 kota/kabupaten di Indonesia.

Kongres yang mengusung tema “Saatnya Gerakan Perempuan Memilih Partai Alternatif untuk Kesejahteraan Sosial dan Kesetaraan Gender” ini dibuka dengan diskusi publik yang disiarkan via live streaming di halaman facebook API Kartini.

Diskusi publik bertajuk “Perempuan, Pemilu dan Demokrasi” ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Titi Anggraini (Perludem), Asfinawati (Direktur YLBHI), dan Musdah Mulia (ICRP).

Hambatan Politik

Asfinawati menyinggung sejumlah hambatan hak politik, misalnya hak mengajukan Calon Presiden harus melalui partai politik. Menurutnya, hak mengusung Calon Presiden dari jalur independen harusnya dibuka.

“Kita tahu, ada ijon politik yang mensyaratkan uang dalam pembiayaan politik. Padahal, perempuan kurang beruntung secara ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, Asfinawati juga bicara perlunya mengatur persentase perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tidak hanya kuota 30 persen dalam pencalonan legislatif.

Dia juga bicara soal perlunya mempermudah syarat pendirian partai politik. Agar kelompok marjinal, seperti perempuan, bisa menciptakan alat politiknya sendiri.

Terakhir, dia bicara soal perlunya demokrasi keterwakilan diperkaya dengan demokrasi langsung, seperti hak referendum dan hak recall di tangan rakyat untuk semua jabatan politik yang diperoleh lewat pemilihan.

Sementara itu, Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyinggung dua komponen penting demokrasi, yaitu kontrol rakyat (popular control) dan kesetaraan politik.

“Kesetaraan politik itu tidak membedakan yang sama dan tidak memperlukan sama sesuatu yang berbeda,” jelasnya.

Pada kenyataanya, kata Titi, tingkat kesehatan demokrasi Indonesia selalu digerogoti oleh penyakit korupsi dan ketidaksetaraan gender.

Dia melanjutkan, pemilu sebagai sarana representasi politik juga terbebani banyak masalah, mulai dari persyaratan pendirian parpol yang rumit, politik yang berbiaya tinggi, dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Titi juga menyinggung persoalan keterwakilan politik perempuan di parlemen yang masih rendah. Di Pemilu 2019, angka keterwakilan perempuan di parlemen baru 118 dari 457 orang anggota DPR atau 20,5 persen.

“Padahal, mekanisme pengambilan keputusan di parlemen itu mengandalkan jumlah. Jadi, kalau jumlah perempuan kecil, kemampuannya mempengaruhi keputusan juga kecil,” jelasnya.

Di sisi lain, kebijakan afirmasi politik perempuan belum menemukan kemajuan penting sejak tahun 1999. Kebijakan afirmasi masih sebatas pemilu legislatif. Belum ada afirmasi untuk pemilu DPD, pemilu Presiden, dan Pilkada.

Prof Musdah Mulia yang menjadi pembicara terakhir di diskusi publik ini menyinggung pertumbuhan demokrasi Indonesia tanpa dibarengi pemenuhan hak-hak sipil warga negara.

“Di dalamnya ada hak kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak memeluk agama dan kepercayaan, dan hak untuk terbebas dari diskriminasi,” jelasnya.

Dia menyinggung praktek intoleransi yang justru tumbuh subur di alam demokrasi, termasuk lewat kebijakan politik. 

Penyebabnya, kata dia, demokrasi ibarat membuka jendela, ada segala hal yang masuk, dari angin hingga serangga.

“Begitu juga ketika kran demokrasi dibuka, kelompok-kelompok anti-demokratis juga ikut ambil bagian,” jelasnya.

Karena itu, bagi dia, perlu edukasi soal demokrasi bagi masyarakat banyak, termasuk bagi kaum perempuan.

Keputusan Penting

Kongres yang berlangsung dua hari ini menghasilkan beberapa keputusan penting.

Kongres memutuskan perubahan nama organisasi, dari Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini menjadi Suluh Perempuan.

Selain itu, Kongres juga memutuskan Suluh Perempuan untuk bergabung dalam pembangunan partai politik alternatif bernama Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Dengan demikian, kerja-kerja politik, organisasi, dan ideologi Suluh Perempuan ke depan adalah meloloskan PRIMA sebagai partai peserta pemilu 2024.

Terakhir, Kongres memutuskan kepengurusan baru Suluh Perempuan untuk periode 2021-2026: Siti Rubaidah sebagai Ketua Umum dan Fentia Budiman sebagai Sekretaris Jenderal.

Partai Politik Alternatif

Ketua Umum Suluh Perempuan yang terpilih di Kongres ke-2, Siti Rubaidah, menjelaskan perlunya perjuangan politik perempuan mengarah pada pembangunan partai alternatif.

“Persoalan politik kita hari ini belum menyentuh persoalan mendasar kaum perempuan yakni kemiskinan, eksploitasi dan diskriminasi,” katanya kepada berdikarionline.com, Rabu (9/3/2021).

Hal tersebut, lanjut dia, tercermin dari beragam kebijakan politik yang hanya melayani kepentingan oligarki, seperti revisi UU Minerba dan pengesahan UU Cipta Kerja.

“Sementara UU yang sangat diperlukan perempuan agar terhindar dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti RUU P-KS dan RUU PRT, justru tidak kunjung disahkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, menurut dia, partai-partai yang ada di parlemen tidak bisa diharapkan untuk mengakomodasi suara rakyat, khususnya suara perempuan, kaum minoritas, dan kelompok marjinal.

“Karena itu, bagi kami di Suluh Perempuan, gerakan perempuan perlu mengarahkan agenda politiknya pada pembangunan partai alternatif,” jelasnya.

Siti Rubaidah berharap, agenda membangun partai alternatif bisa juga menjadi ruang konsolidasi bagi gerakan perempuan, termasuk mendiskusikan agenda politik perempuan yang perlu dimenangkan lewat partai alternatif itu nanti.

Dia menegaskan, Suluh Perempuan akan mengajak gerakan perempuan yang lain untuk bahu-membahu bersama sektor rakyat yang lain, seperti buruh, petani, kaum miskin perkotaan, pemuda, masyarakat adat, dan lain-lain, untuk membangun partai alternatif.

“Bahwa perempuan adalah separuh dari jumlah penduduk di Indonesia. Itu adalah modal besar bagi partai alternatif yang konsisten mengusung agenda politik perempuan,” tambahnya.

Dia berharap, keterlibatan perempuan dalam politik, terkhusus dalam partai alternatif, akan menjawab persoalan rendahnya keterwakilan perempuan di politik, baik legislatif maupun eksekutif.

RINI HARTONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid