Fakta-Fakta tentang Utang Luar Negeri Indonesia

Berikut artikel dari Gede Sandra, seorang analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat, terkait persoalan utang luar negeri pemerintah. Ia berusaha menyingkap beragam fakta yang selama ini sering luput dari amatan publik dan media massa.


#1 Posisi Utang Luar Negeri Sejak Soeharto Hingga Jokowi

Posisi (akumulasi) utang luar negeri (external debt) Indonesia sejak akhir masa Suharto terus mengalami kenaikan, terkecuali pada masa Habibie dan Gus Dur yang sempat mengalami penurunan. Pada masa Gus Dur (1999-2001), posisi utang luar negeri mengalami penurunan sebesar USD 17,6 miliar, yang disumbang penurunan posisi pemerintah sebesar USD 6,3 miliar dan penurunan posisi swasta-BUMN sebesar USD 11,3 miliar.

Yang menarik, adalah ternyata hanya dalam 5,5 tahun pemerintahan Jokowi sudah bisa mengalahkan 10 tahun pemerintahan SBY- dalam hal kenaikan posisi utang pemerintah. Artinya laju kenaikan posisi utang luar negeri pemerintah pada era Jokowi adalah yang tertinggi dari seluruh masa sebelumnya.

#2 Produktivitas Utang Luar Negeri Pemerintah

Kecuali era Gus Dur yang posisi utang luar negerinya bisa turun 3,2 miliar/tahun, seluruh rezim pemerintahan memerlukan kenaikan posisi utang luar negeri pemerintah untuk memompa pertumbuhan ekonomi. Perhatikan tabel di atas, yang terberat adalah pemerintahan Jokowi. Laju posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah naik sebesar USD 14,62 miliar pertahun namun hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5 persen selama 5 tahun pemerintahannya.

#3 Surat Utang (Bond) dan Biayanya

Tabel di bawah menggambarkan struktur surat utang: tenor, pokok, dan biaya bunganya, yang diterbitkan era Habibie hingga era Jokowi. Sumber perhitungan berasal dari dokumen Outstanding SBN tahun 2002 hingga tahun 2020, yang diterbitkan oleh DJPPR Kementerian Keuangan. Simbol (T) berarti “tradable” atau dapat diperdagangkan, sedangkan (NT) berarti “non-tradable” atau tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Dapat dilihat dari Tabel, pemerintahan Gus Dur adalah yang paling sedikit menerbitkan surat utang, hanya Rp 24,6 triliun dengan menghasilkan bunga (majemuk) Rp 17,6 triliun (71 persen dari pokok). Sedangkan pemerintahan yang paling banyak menerbitkan surat utang adalah Jokowi, sebesar Rp 1.903,4 triliun dengan menghasilkan bunga Rp 1.842,1 triliun (96,8 persen dari pokok). Menariknya, apa yang dicapai Jokowi dalam 5,5 tahun sudah jauh melewati capaian era SBY selama 10 tahun.

#4 Beban Bunga Berlebih

Selama pemerintahan Jokowi, bunga/imbal hasil/yield surat utang Indonesia selalu ketinggian 2-2,6 persen bila dibandingkan dari negara-negara tetangga yang peringkat kreditnya (credit rating) sama atau di bawah Indonesia.

Terutama bila dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina. Di bawah ini adalah grafik yield surat utang bertenor 10 tahun ketiga negara, disertai juga tabel perbandingan credit rating atau peringkat surat utang. Bila dirata-ratakan selama 5.5 tahun (2014-2020(est)), yield surat utang 10 tahun Indonesia 7,5 persen, Vietnam 5,4 persen, dan Filipina 4,8 persen.

Berdasarkan perbandingan credit rating dengan Filipina dan Vietnam selama 5 tahun terakhir, ternyata surat utang Indonesia berperingkat setara (dengan Filipina) atau bahkan lebih baik (dari Vietnam). Artinya mungkin saja Indonesia mendapatkan bunga 2-2,6 persen lebih murah dari yang sekarang. Saya mencoba menghitung, berapakah biaya bunga yang dapat dihemat Indonesia bila seandainya selama pemerintahan Jokowi berhasil mendapatkan bunga 2-2,6 persen lebih murah. Ternyata hasilnya adalah, bila bunga (untuk surat utang Rp) turun 2,3 persen (rata-rata) saja, Indonesia bisa mendapatkan selisih penghematan bayar bunga Rp 330,7 triliun.

#5 Rasio Utang Indonesia dan Batas Amannya

Banyak pihak yang mengatakan bahwa rasio utang Indonesia, terutama Debt to GDP ratio yang menyatakan perbandingan antara total seluruh utang dengan PDB, berada dalam batas aman. Data terakhir rasio utang terhadap PDB Indonesia (q1-2020) adalah di 34,5 persen. Masih sangat jauh dibandingkan dengan rasio utang negara-negara Amerika Serikat (106 persen) dan Jepang (230 persen), menurut pihak-pihak tersebut. Benarkah?

Yang pertama, tentu kita tidak dapat membandingkan Indonesia dengan Amerika ataupun Jepang. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara yang mayoritas surat utangnya dipegang oleh domestik, sebesar 61 persen untuk AS (sedangkan Indonesia sebaliknya, 60 persen dimiliki oleh asing baik dalam $ maupun Rp). Sementara Jepang merupakan negara kreditor dunia dengan total surplus dari net international investment position (NIIP) mencapai USD 3,14 triliun (sedangkan NIIP Indonesia termasuk yang terburuk di Dunia, minus USD 297 miliar). Perlu diingat juga, Amerika Serikat dan Jepang juga adalah negara yang dapat mencetak uang USD dan JPY sewaktu-waktu tanpa takut inflasi.

Yang kedua, adalah tentang rasio. Batas aman rasio utang terhadap PDB 60 persen tidak relevan diterapkan bagi Indonesia, karena batas 60 persen hanya untuk negara-negara maju di Eropa dan OECD. Menurut IMF pada tahun 2002, rasio yang wajar untuk negara-negara berkembang adalah sebesar 40 persen1. Menurut tulisan Anthony Budiawan2 di harian Kompas, ambang batas rasio utang 60 persen untuk anggota OECD diputuskan dalam perjanjian Maastricht tahun 1992. Dalam perjanjian tersebut diperoleh kesepakatan: ambang batas rasio utang terhadap PDB dari dua kali lipat dari pendapatan pajak (tax ratio) negara-negara Eropa saat itu yang berada di kisaran 30-an persen. Sementara, pendapatan pajak Indonesia tahun 2019 hanya 10-an persen, jadi batas aman dari rasio utang terhadap PDB Indonesia sebenarnya adalah hanya 20 persen.


Selain rasio total utang terhadap PDB, ada satu rasio lagi yang perlu diperhatikan, yaitu debt service ratio (DSR). Biasa disingkat DSR, total cicilan pembayaran pokok dan bunga dibagi jumlah total ekspor. DSR (tier 2) Indonesia per kuartal 1-2020 sudah di 48,6 persen.

Ini jauh di atas batas aman DSR untuk negara berkembang (berpendapatan menengah ke bawah) yang seharusnya hanya maksimal (strong policy government) di kisaran 25 persen 3. Dengan DSR Indonesia (tier 2) yang sudah mencapai 48,6 persen, maka kita sebenarnya sudah jauh sekali di atas ambang batas aman tersebut.

#6 Penerbitan Surat Utang Menimbulkan “Crowding Out Effect

Ada masalah lain dalam agresifnya pemerintah menerbitan surat utang, yang ternyata malah menimbulkan crowding out effect. Penerbitan surat utang yang berbunga tinggi menyebabkan pemerintah kebanjiran uang dari sektor perbankan- yang seharusnya digunakan juga untuk swasta.

Kemudian uang pinjaman dari publik yang disalurkan perbankan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun (spending) berbagai infrastruktur dan melunasi cicilan pokok dan bunga utang lama.

Tidak ada jatah kredit untuk sektor swasta, karena uang perbankan tersedot oleh surat utang pemerintah. Sektor swasta Indonesia kemudian “berkerumun di luar pasar (crowding out)”, pertumbuhan kredit perbankan mencapai yang terendah sepanjang sejarah pada tahun 2019, hanya 6,08 persen.

#7 Teknik Renegosiasi Utang

Renegosiasi utang tidak mungkin ditawar lagi, sebagai solusi utama atas krisis utang yang sudah terjadi. Untuk utang luar negeri yang non surat utang, sebisa mungkin untuk dilakukan dalam bentuk debt swap. Negosiasi debt swap dengan negara kreditor dapat dilakukan dengan memanfaatkan isu lingkungan. Biasa disebut juga sebagai debt- to- nature swap. Jadi, negara kreditor akan menghapuskan sebagian utang luar negeri Indonesia, bila Indonesia melakukan konservasi hutannya di dalam negeri. Isunya adalah penyelamatan paru-paru dunia, suatu isu yang sedang menjadi keprihatinan global saat ini. Parlemen di negara-negara kreditor Indonesia pasti akan dengan senang hati melakukan debt to nature swap untuk utang Indonesia.

Untuk utang-utang yang berbentuk bond, surat utang, yang dapat dilakukan adalah renegosiasi dengan jalan debt-switching. Menukar surat utang yang bertenor panjang dengan yang pendek, dan surat utang yang berbunga ketinggian dengan surat utang baru yang berbunga lebih rendah. Ini adalah jalan untuk mengurangi beban bunga dari surat utang Indonesia. Yang pada gilirannya juga akan menyelamatkan Bangsa Indonesia di masa depan dari beban bunga utang yang mencekik anggaran negara. ()

GEDE SANDRA, analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat

REFERENSI:

  1. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), Januari 2010
  2. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), Januari 2020
  3. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), Juni 2020
  4. Statistik ULN 1990-2016 (dokumen Microsoft Excel)
  5. “Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia”. Sri Adiningsih. Pusat Studi Asia Pasifik UGM. 2008
  6. Dokumen Outstanding SBN. DJPPR Kementerian Keuangan. 2002-Juni 2020
  7. “Buku Saku Perkembangan Utang Negara”. DJPPR Kementerian Keuangan. Desember 2009
  8. “From Crisis to Recovery: East Asia Rising Again?”. Hal. 347. Anwar Nasution. 2001
  9. Debt Sustainability Framework for Low Income Country. IMF. 2020 link: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/jdsf.pdf

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid