EN-LMND Minta PSN Di Rempang Galang Dikaji-Ulang

Jakarta, Berdikari Online – Mewakili Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Ficky mengajak dan menyerukan kepada seluruh elemen gerakan sosial-politik untuk bersama-sama membangun solidaritas perjuangan bagi Warga Rempang dan secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Nasional harus melakukan pengkajian kembali terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang Galang dengan melibatkan Warga Rempang-Galang,  dan mendesak Mabes Polri RI menginstruksikan Polda Kepri agar segera membebaskan warga yang ditangkap tanpa syarat.

“Kami mengutuk keras pendekatan represif yang digunakan oleh aparat kepolisian dalam menangani konflik Rempang,” kata Ficky, yang juga sebagai Wasekjend Bidang Ideologi EN-LMND ini.

EN-LMND, sebagaimana pers release yang dikirimkan ke Berdikari Online, menyerukan solidaritas perjuangan untuk Rakyat Rempang Kepulauan Riau, Jum’at (15/9).

Mayoritas masyarakat 16 Kampung tua  menolak relokasi yang akan dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional (PNS) Rempang Eco City. Perjuangan Rakyat Rempang Galang Kepulauan Riau berujung bentrokan dengan aparatur gabungan TNI, POLRI dan Ditpam BP Batam pada tanggal 7 September 2023 dan 11 September 2023. Akibatnya ada sekitar 43 warga yang kemudian ditangkap dan dikriminalisasi oleh Polda Kepri dengan berbagai macam tuduhan seperti aktor provokasi aksi, bukan warga asli Rempang Galang  dan juga kedapatan menggunakan narkoba saat aksi.

“Tentu ini memperkuat asumsi kami bahwa pihak TNI, POLRI dan Ditpam  BP Batam juga merupakan bagian dari kaki tangan investor,” kata Ficky

Ficky  juga menilai pernyataan  Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto,  merupakan pernyataan yang tendensius dan ambisius yang menyatakan bahwa Warga Rempang tidak memiliki hak atas tanah mereka karena tidak memiliki sertifikat (administratif); artinya Kementerian ATR/BPN menelanjangi diri secara kelembagaan dan juga telah tunduk dan menghamba pada kepentingan para investor sehingga mengabaikan hak Warga Rempang atas tanahnya.

“Sejatinya menurut kami perjuangan Rakyat Rempang adalah perjuangan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah warisan leluhurnya, mempertahankan kekayaan nilai-nilai adat kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seharusnya negara hadir untuk melindungi dan berpihak kepada apa yang mereka perjuangkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD dan juga pasal 33  tahun 1945,” ujar Ficky.

(julfikar)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid