Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf: Ruang Hidup Rakyat Semakin Terampas

Sudah dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin berkuasa, kondisi dan situasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak persoalan yang menumpuk. Ada banyak rakyat yang dikebiri hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selama perjalanan politik “oligarkis” yang bertumpu pada kepentingan modal dengan pembangunan infrastruktur skala luas, penekanan pada ekonomi ekstraktif eksploitatif dan dengan pendekatan koersif, telah menunjukkan watak keberpihakan rezim ini untuk segelintir golongan saja.

Rezim ini telah membuka karpet merah investasi skala luas yang berimbas pada terampasnya ruang hidup rakyat, melalui skema regulasi dan kebijakan yang hanya menguntungkan 1% elite atau kelompok oligark dan mengorbankan 99% rakyat dari berbagai lapisan. Disahkannya UU Cipta Kerja dan UU Minerba menjadi salah satu bukti betapa rezim ini tidak memiliki keberpihakan pada mayoritas rakyat Indonesia.

Catatan ini diperkuat oleh catatan dari aliansi tolak UU Cipta Kerja mengenai siapa yang berkepentingan terkait UU Cipta Kerja, serta catatan dari situs berita yang mengabarkan siapa yang berkepentingan, juga mengenai aktor-aktor yang berperan dalam disahkannya UU Minerba. Selain itu, hasil laporan dari Marepus Corner juga mengarahkan bahwa keberadaan mayoritas pengusaha di legislatif yakni sekitar 55% dari total 575 anggota DPR RI, menjadi salah satu faktor pendorong disahkannya aneka UU yang lebih mementingkan segelintir elite.

Tidak hanya UU tersebut, tetapi ada pula UU Air lalu UU Sistem Budidaya Pertanian hingga aneka peraturan pemerintah sampai pola kebijakan yang lebih mementingkan ekonomi ekstraktif dan eksploitatif, tanpa memikirkan keberlanjutan ekologis dan hak generasi yang akan datang. Pada konteks ini dapat dilihat dari aneka obral konsesi tambang di sepanjang Pesisir Selatan Jawa, dari Trenggalek hingga Banyuwangi. Meski rakyat menolak, tapi proyek tetap dilanjutkan, konsesi tetap dipertahankan. Seperti kisah warga Trenggalek yang didukung oleh Bupati, meski menolak adanya pertambangan emas, bahkan sudah mengajukan usulan pencabutan, konsesi tambang emas di Trenggalek masih terpampang jelas dalam peta tambang.

Selanjutnya di wilayah Jember juga belaku situasi demikian, meski rakyat menolak bahkan sampai memaksa bupati berpihak meski masih dipertanyakan komitmennya, tapi penolakan rakyat di Jember juga tidak dilihat, hal ini terbukti dengan masih eksisnya konsesi pertambangan emas di wilayah Silo dan pasir besi di wilayah Paseban, Kencong. Sementara di Tumpang Pitu pertambangan akan melakukan perluasan dari gunung satu ke gunung lainnya, walaupun warga menolak pemegang konsesi terus saja melanjutkan perluasan sehingga beberapa kali memantik gesekan antara warga dengan pihak keamanan yang lebih melindungi tambang.

Di sepanjang pesisir selatan juga mulai dibangun Jalur Lintas Selatan sebagai politik pembangunan rezim infrastruktur yang secara sosiologis, historis dan proyektif akan mendorong munculnya kawasan ekonomi baru, sebagaimana pola yang terjadi di era kolonial saat jalan pos Anyer-Panarukan dibangun oleh Daendles (baca: java collapse from forced labor to lapindo mudflow).

Situasi ini memiliki keterhubungan dengan politik ekonomi ekstraktif yang selain membutuhkan konsesi juga alur transportasi. Tidak hanya itu, pembangunan itu juga dibarengi oleh fasilitas lain seperti bandara yang sekarang tengah dibangun di Kediri tentu juga masih ingat bandara NYIA Kulonprogo yang secara praktik telah menggusur 11.501 Jiwa dengan 2.875 KK. tersebar di desa Glagah, Palihan, Sindutan, Kebonrejo, dan desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Yogyakarta. Selain kehilangan rumah, proyek bandara tersebut juga mengakibatkan hilangnya lahan pertanian produktif.

Tidak cukup di situ, proyek infrastruktur nasional nyatanya juga mengancam ketenangan warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, karena pembangunan bendungan Bener membutuhkan bahan tambang berupa batuan andesit. Tambang tersebut terletak di lahan produktif desa Wadas, para petani menolak tambang tersebut, bukannya difasilitasi soal penolakan pihak pemegang kuasa melakukan teror dengan mengerahkan aparat keamanan sampai terjadi kekerasan terhadap warga.

Tak cukup di situ, ke depan terdapat rencana pelabuhan besar di sepanjang Lumajang dan Jember. Rencana pelabuhan besar yang rencananya terkoneksi dengan tambang di Pesisir Selatan, tentu akan turut mengancam keberadaan kawasan pesisir dengan biodiversitasnya, selain itu juga kawasan hutan di Malang Selatan dengan biodiversitasnya. Lambat laun, mengancam ekonomi kecil di sepanjang pesisir dan memperentan resiko bencana di sepanjang Pesisir Selatan Jawa yang memang diprediksi akan mengalami siklus alam seperti megathrust hingga meningkatnya resiko bencana yang juga didorong oleh perubahan iklim “bencana hidrometeorologi.”

Watak ekonomi ekstraktif juga berwujud pariwisata seperti wacana wisata skala besar proyek 10 Bali Baru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dengan disokong oleh KEK Singhasari, tentu akan mendorong meningkatnya resiko degradasi ekologis dan mengancam degradasi kultural rakyat, khususnya kaum adat di wilayah itu (baca laporan Sajogyo, Pembangunan Pariwisata dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat: KSPN Menjawab Masalahnya Siapa?). Kondisi ini juga didukung oleh perubahan rencana tata ruang, sebagai konsekuensi ekonomi kapitalistik yang didorong melalui UU Cipta Kerja.

Situasi di atas secara prediktif juga akan mendorong pembukaan ruang-ruang baru di lahan produktif dan kawasan hutan, mendorong eksploitasi air, selain itu juga memunculkan potensi kerentanan pangan, karena berkurangnya lahan produksi, ditambah pula persoalan klasik intensifikasi pertanian kimiawi sebagai imbas kuasa korporasi pertanian. Selain itu juga wacana energi semakin dimasifkan, pembangunan PLTU baru sampai pembangkit panas bumi yang turut mengancam kawasan hutan dan sumber mata air, karena berdiri di kawasan hulu esensial, menjadi salah satu yang didorong untuk memenuhi kebutuhan energi aktivitas eksploitasi ini.

Pada dasarnya dari UU Cipta Kerja dan UU Minerba saja telah mendorong aneka persoalan baru, dari tambang, infrastruktur sampai wisata eksploitatif yang semuanya bertumpu pada pemodal alias kepentingan 1%. Ini belum membahas soal persoalan kelas pekerja, ekonomi kecil, konflik agraria, konflik kawasan hutan dan perampasan ruang perkotaan hingga hak atas udara dan air yang kian terampas.

Dua tahun rezim Jokowi-Amin telah menegaskan bahwa kerangka kerja mereka telah didorong untuk berpihak pada 1% elite yakni oligark dan mendorong perampasan ruang 99% rakyat melalui eksploitasi ekonomi ekstraktifnya, sebagai wujud dari kembalinya otoriterimse melalui serangkaian kebijakan dan praktik koersi untuk memfasilitasi ekonomi neoliberal (baca catatan Mudhoffir dan A’yun dalam Doing business under the framework of disorder: illiberal legalism in Indonesia), seperti menekankan pada regulasi, kebijakan serta implementasi yang menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi, seperti nasib penolak tambang di Banyuwangi, terbaru tiga petani di Wongsorejo dikriminalisasi dan diputus bersalah karena menolak galian C yang merusak kampungnya dengan menggunakan UU Minerba, sebelumnya Budi Pego dikriminalisasi dengan dituduh sebagai komunis sebab menolak pertambanga di Tumpang Pitu, ide tersebut sebagai jalan instan guna mendorong perluasan ekspansi kapital berbasis ekstraktivisme, kekerasan, perampasan hak dan politik kartelisme.

Sebagai catatan penutup, saya secara pribadi berharap segenap elemen rakyat yang terampas hak-haknya mulai memikirkan penggalangan persatuan inter-regional dan nasional untuk mendorong eradikasi kartelisme politik oligarkis dan merebut kembali hak-hak rakyat dalam kerangka mendorong keadilan ekologis.

WAHYU EKA SETYAWAN, Bidang Riset dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Walhi Jatim)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid