Destruksi Alat Peraga Kampanye dan Kewenangan Pengawas Pemilu

Tahapan kampanye Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Parpol dan para peserta pemilu kian gencar melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan diri mereka pada konstituen, tidak terlepas Alat Peraga Kampanye (APK) pun bertebaran di mana-mana guna memperkenalkan diri secara luas kepada masyarakat. Sayangnya, aturan main mengenai pemasangan APK menjadi perdebatan publik Misalnya mengenai batasan sosialisasi dan kampanye? Bagaimana memaknai unsur citra diri dan unsur mengajak pada masa sosialisasi?

Sebelum membahasnya lebih jauh, penulis ingin menggambarkan alasan kenapa tahapan sosialisasi perlu dilakukan dan sebenarnya tahapan ini konstitusional untuk dilakukan agar pendidikan politik kepada masyarakat tetap dilakukan dan dapat memberikan efek partisipasi masyarakat secara luas.

Alasan pertama, kampanye pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  pasal 267 ayat 1 menyatakan: kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye sesuai dengan pasal 275 yang berbunyi dapat dilakukan melalui metode:

  1. pertemuan terbatas
  2. pertemuan tatap muka
  3. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
  4. pemasangan alat peragaditempat umum
  5. media sosial
  6. iklan media massa cetak,media massa elektronik, dan internet
  7. rapat umum,debat pasangan calon tentang materi pasangan calon dan
  8. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan kedua, landasan regulasi pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU 3 tahun 2022) tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 menyatakan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada tanggal 28 November 2024 hingga 10 Februari 2024. Artinya pemasangan APK pada saat ini bukan merupakan kampanye akan tetapi masuk pada tahapan sosialisasi.

Alasan ketiga, dalam peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu nomor 5 tahun 2022) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 3 ayat 1 huruf a angka 1 Bawaslu melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

  1. Perencanaan dan penetapan  jadwal tahapan
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
  3. Sosialisasi penyelenggara Pemilu dan
  4. pelaksanaan kegiatan lainya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam konteks ini (Perbawaslu nomor 5 tahun 2022) tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum sama sekali tidak melarang adanya pemasangan APK, apalagi sanksi bagi peserta dalam melakukan pemasangan  APK pada tahapan sosialisasi serta  jenis dugaan  pelanggaran apa yang disangkakan.

Lokasi Pemasangan (APK)

Dalam Undang –Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 298 ayat (3) yang berbunyi: pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Artinya aturan ini hanya berlaku pada tahapan kampanye pemilu sedangkan pada tahapan sosialisasi tidak diatur dalam UU pemilu, PKPU, Perbawaslu ataupun  Surat Keputusan perihal lokasi pemasangan APK para caleg, Hal ini juga diperkuat dengan peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 36 ayat 3 yang menyatakan lokasi pemasangan APK Pemilu sebagaimana pada ayat 1 huruf b ditetapkan  dengan  keputusan KPU Kabupaten /Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Artinya lokasi pemasangan APK hanya berlaku pada tahapan kampanye bukan tahapan “sosialisasi”.

Unsur citra diri dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 79 ayat (1) Berbunyi : partai politik peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik diinternal partai politik peserta Pemilu sebelum masa kampanye Pemilu. Ayat (2) berbunyi sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:

(a). Pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya

(b). Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ayat (3) dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik peserta pemilu dilarang memuat unsur ajakan. Lebih lanjut pada ayat (4) dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) partai politik peserta pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik  partai politik peserta pemilu dengan menggunakan metode:

a. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum

b. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum

c. Media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).

Dalam penerapan PKPU 15 Tahun 2023  pasal 79 ayat (1) di atas hanya mengatur dalam konteks penyelenggaraan dan sifat larangan tetapi tidak mengatur jenis pelanggaran pemilu dan sanksi pelanggaran pemilu yang dimaksud. Hal senada juga tidak ditemukan pada UU Pemilu dan Perbawaslu 5 tahun 2022 mengenai sanksi dan jenis pelanggaran dalam tahapan sosialisasi sesuai dengan diktum pasal 79 ayat (1) di atas .Artinya tidak ada pelanggaran dan sanksi bagi peserta jika melanggar pada tahapan “sosialisasi”.

Kewenangan Pengawas

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang caleg atau peserta pemilu jika pengawas Pemilu tetap menurunkan atau menertibkan APK adalah;

pertama, menanyakan kepada pengawas apakah saudara ada surat tugas?

Kedua, apakah saudara ada tanda pengenal dan alat perlengkapan pengawasan?

Hal ini menjadi pokok legalitas seseorang penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan. Ketentuan ini juga ada diatur dalam pasal 17 ayat (1) peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berikutnya, pada level Peraturan UU Pemilu dan peraturan teknis Perbawaslu sekalipun tidak mengatur secara rigid kewenangan pengawas pada semua tingkatan untuk menurunkan atau menertibkan APK peserta pemilu. Yang mempunyai kewenangan untuk menurunkan atau menertibkan APK adalah Pemerintah Daerah, dalam hal ini Polisi Pamong Praja (Pol.PP) ketika pemasangan APK itu dilakukan di tempat umum, fasilitas pemerintah: “Jika ada Perda yang mengatur” sepanjang APK dipasang sesuai dengan Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 298 ayat (3) yang berbunyi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut tidak ada pelanggaran yang muncul. Ketentuan ini juga hanya berlaku pada tahapan kampanye bukan “sosialisasi”.

Atas perbuatan seorang penyelenggara Pemilu tersebut bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara Etik (DKPP), sebab tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas penyelenggara Pemilu.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan.

Secara pidana seorang penyelenggara pemilu bisa dikenakan Pasal 406 ayat (1) KUHP bahwa: barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kesimpulannya Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenaliasas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Nasarudin Sili Luli

Penulis adalah Direktur Eksekutif Consultant Political  & Strategic Champaign

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid