Demi Tanah Adat, Masyarakat Toraja Datangi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Masyarakat Toraja dari berbagai latarbelakang, seperti mahasiswa, pelajar, adat, dan praktisi pendidikan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Mahkamah Agung RI  di Jakarta, Selasa (28/7) siang.

Dalam aksinya, masyarakat Toraja memprotes dugaan “peradilan sesat” dalam perkara lahan Lapangan Gembira atau Rante Menduruk di Rantepao,Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Perkara itu kini memasuki tahap Pengujian Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Sebelumnya, pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat kedua (Pengadilan Tinggi), maupun kasasi (MA) memenangkan penggugat.

“Ada banyak fakta-fakta yang diabaikan oleh para hakim sejak pengadilan tingkat pertama hingga kasasi,” kata Koordinator Himpunan Mahasiswa Toraja Indonesia, Ignasius Tandi Rano.

Ignas membeberkan setidaknya tujuh kejanggalan terkait keputusan hakim terkait perkara itu. Pertama, legal standing penggugat. Salah satu penggugat, Sdr Irfan Ahli, bukanlah ahli waris yang berhak mengajukan gugatan.

Kedua, tergugat Bupati Toraja Utara bukanlah pihak yang memiliki objek gugatan.

Ketiga, bukti kepemilikan yang dipakai ahli waris adalah foto-copy dan  penggugat tidak pernah bisa menghadirkan surat/dokumen asli kepemilikan tersebut.

Keempat, ahli waris tidak bisa memperlihatkan obyek tanah sesuai dokumen yang mereka miliki. Termasuk pada saat sidang di lapangan. Kelima, harga tanah yang tertera dalam dokumen foto-copy menyebut f 200 (dua ratus rupiah ).

“Ini jelas palsu karena Indonesia mengenal rupiah mulai tahun 1946,” katanya.

Keenam, kawasan tanah sengketa yang oleh penggugat disebut “tanah lapang gembira”  atau Rante Menduruk sejatinya adalah tanah yang awalnya adalah milik masyarakat adat yang diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda.

Saat itu, Belanda memfungsikannya sebagai lapangan pacuan kuda. Namun, setelah kekuasan kolonial berakhir, tanah lapangan gembira dan sekitarnya kembali kepada masyarakat adat Ba’lele.

Dalam perkembangan selanjutnya, tanah adat itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kepentingan penyediaan lokasi pembangunan sekolah dan lainnya.

“Fakta-fakta ini sepertinya sengaja diabaikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut sehingga penggugat menang dalam tiga tingkat peradilan. Kami meminta Komisi Yudisial memeriksa hakim-hakim yang mengadilinya,” tegas Ignas.

Melihat situasi peradilan yang tak berpihak itu, Pemkab Toraja Utara melakukan upaya hukum terakhir, yaitu Peninjauan Kembali.

Untuk diketahui, selain mendatangi kantor Mahkamah Agung, masyarakat Toraja juga mendatangi kantor Komisi Yudisial.

Di kantor Komisi Yudisial, massa aksi sempat menggelar acara Ma’badong, sebagai simbolisasi atas rasa berduka masyarakat adat Toraja terhadap putusan pengadilan yang tidak adil.

Dalam aksi tersebut, masyarakat Toraja mendesak Komisi Yudisial untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik para hakim yang mengadili perkara tersebut. Permintaan itu disampaikan secara tertulis dan diterima oleh perwakilan Komisi Yudisial.

Selain aksi yang digelar di Jakarta, aksi serupa juga digelar oleh masyarakat adat Toraja di kota Rantepao, Toraja Utara.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid