Cita-Cita Republikanisme Sukarno

Sudah 75 tahun merdeka, dengan bentuk pemerintahan Republik, sudahkah Indonesia menjadi seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa?

Atau jangan-jangan, banyak diantara kita yang luput memahami cita-cita besar para pendiri bangsa saat menyematkan kata “Republik” di depan kata “Indonesia”?

Atau lebih parah lagi, sebagian kita belum tahu apa dan mengapa Indonesia berbentuk Republik? Maklum sajalah, dari sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kita tidak disuguhi pengajaran khusus tentang Republikanisme.

Sebetulnya, ada mimpi besar di balik keputusan para Pendiri Bangsa memilih bentuk Republik untuk menjalankan pemerintahan Indonesia merdeka.

Alkisah, perdebatan pertama tentang bentuk pemerintahan Indonesia merdeka terjadi di Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada 29 Mei 1945. Saat itu, Mohammad Yamin yang mencetuskan pertama kali gagasan Republik.

Intinya, menurut Yamin, Indonesia mereka tidak boleh menjadi negara golongan, bukan negara angkatan atas, atau negara bangsawan. Ia tak bersetuju dengan bentuk monarki maupun teokrasi. Jadi, Yamin mengusulkan negara Republik, yang berarti negara kerakyatan, yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat. 

Tanggal 1 Juni 1945, giliran Sukarno yang menyampaikan pidato. Segaung dengan Yamin, dia juga menentang monarki dan teokrasi. Meski tak eksplisit menyebut kata Republik, Sukarno menghendaki pemimpin Negara dipilih oleh rakyat. Ia juga mengacungkan tinggi-tingi konsep demokrasi atau musyawarah-mufakat.

Untuk diketahui, ketika perdebatan tentang bentuk pemerintahan ini mengemuka, ada juga yang mengusulkan konsep monarki alias kerajaan. Akhirnya, karena tidak ada mufakat, terjadilah pemungutan suara (voting). Hasilnya, dari 64 suara, 55 suara memilih Republik, lalu ada 6 yang menginginkan bentuk kerajaan. Sisanya (3 suara) memilih yang lain.

Begitulah ceritanya mengapa Indonesia merdeka berbentuk Negara Republik. Sayang sekali, setelah Indonesia merdeka, nyaris tidak ada penjabaran mendalam, hingga ke bentuk pengajaran, tentang konsep Republik ini.

Hingga, pada 10 November 1956, di hadapan anggota Majelis Konstituante yang baru terpilih, Sukarno menguraikan panjang lebar tentang asal-usul Republik itu.

Republik, katanya, berasal dari kata “Res Publica”, yang berarti kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kata ini berbeda dengan “Res Privata”, yang menyangkut urusan dalam rumah tangga.

Biar jelas dulu, pembagian antara Res Publica atau Publicus dan Res Privata atau Privatus sudah dikenal dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno. Salah satu contohnya, organisasi politik tertua di dunia, yaitu polis (pólis) atau Negara Kota, yang muncul di Yunani pada abad ke-8 SM.

Dalam polis Yunani, sudah dikenal pembagian antara urusan bersama atau kepentingan umum (polis/publicus) dan urusan rumah tangga atau kepentingan pribadi (oikos/privatus). Pengorganisasian urusan bersama untuk kebaikan bersama itulah yang menjadi semangat yang melahirkan gagasan awal Republikanisme.

Selain itu, kata publik sebetulnya hampir sepadan dengan “Common” atau Koinos (yunani) dan Communis (latin). Karena itu, istilah “Commonwealth”, yang populer di Inggris dan negara-negara jajahannya, juga punya pengertian yang terkait dengan kepentingan umum, walaupun kenyataannya praksisnya menyimpang.

Hanya saja, di pidato 1956 ini, Sukarno berusaha meluaskan cakrawala gagasan Republikanisme. Kalau dalam versi Yamin, Republikanisme sekedar urusan politik, yakni pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan punya badan perwakilan.

Sementara di pidato 1956, Res Publica atau Republikanisme Sukarno semakin mendekati ide-ide demokrasi dan kesejahteraan sosial. Jadi tak sebatas bicara kesetaraan politik, tetapi juga bicara kesetaraan ekonomi.

Sebetulnya, di pidato 1 Juni 1945, visi Sukarno pun memang tidak berhenti di demokrasi di lapangan politik, tetapi juga demokrasi dan kesetaraan di lapangan ekonomi. Ia menyebut konsep ini sebagai Sosio-Demokrasi. Jadi, secara substansi, ada kesamaan jiwa antara sosio-demokrasi dan Republikanisme.

Jadi, bagi Sukarno, Republikanisme itu mengisyarakatkan sebuah Negara yang dimiliki dan diperintah oleh Rakyat, dikelolah bersama oleh rakyat, untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

“Negara kita adalah milik seluruh rakyat dan tujuannya pun tidak boleh tidak haruslah keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” kata Sukarno.

Hanya saja, Sukarno mengakui, banyak negara yang menyebut diri Republik, tetapi tidak mengabdi kepada kepentingan umum. Malahan, negara tersebut hanya melayani satu kelas atau golongan tertentu dari rakyatnya.

Penyebabnya, kata Sukarno, karena negara tersebut tidak konsisten menjalankan Res Publica. Atau tidak konsisten menjadi negara Republik 100 persen. Hanya melaksanakan Republikanisme sebagian-sebagian.

Banyak negara itu, lanjut Sukarno, hanya ber-Res Publica di lapangan politik. Kekuasaan negara di tangan rakyat, lewat pemilu dan badan-badan perwakilan. Semua warga negara memiliki hak politik yang sama.

Tetapi itu hanya di lapangan politik tokh. Di lapangan ekonomi, maupun sosial dan budaya, prinsip kepentingan umum atau kepentingan bersama tidak berlaku. Yang berlaku adalah prinsip pemilikan pribadi, persaingan bebas dan individualisme. Akibatnya, secara politik negara itu Republik, tetapi corak ekonomi, sosial dan budayanya sangat kapitalistik. Mungkin kita bisa menyebutnya “Republik Kapitalistik”.

Sukarno tidak menginginkan itu. Bagi dia, prinsip Res Publica harus berlaku dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai urusan pembangunan.

“Ya, pembangunan. Pembangunan harus Res Publica,” tegasnya.

Jadi, secara terang-benderang, kita melihat gagasan Republikanisme Sukarno tak berbeda dengan konsepnya sendiri sejak 1920-an, yaitu Sosio-Demokrasi.

Esensi sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berbasiskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Tidak hanya persamaan warga Negara dalam urusan politik, tetapi juga persamaan ekonomi.

Secara politik, rakyat—dalam hal ini kaum Marhaen—menjadi pemegang kekuasaan politik. Tidak hanya melalui pemilu 5 tahunan, tetapi juga dalam urusan politik harian. Harus ada sebuah mekanisme politik yang memungkinkan rakyat menjadi “decicion making” dalam setiap kebijakan politik yang strategis.

Secara ekonomi, berlaku lima prinsip demokrasi ekonomi: satu, pemilikan sosial terhadap alat produksi/usaha bersama; dua, produksi diselenggarakan secara demokratis berdasarkan azas kekeluargaan; tiga, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak (public goods) dikuasai oleh negara; empat, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai negara dan bersifat sosial; dan lima, tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Prinsip ini sepenuhnya dianut oleh pasal 33 UUD 1945.

Jadi, secara esensi dan tujuan, gagasan Republikanisme Sukarno lebih dekat dengan cita-cita sosialisme, yang berpangkal pada pengakuan terhadap prinsip kesetaraan Warga Negara (rekognisi), partisipasi politik warga Negara (demokrasi), dan keadilan sosial. 

Sayang sekali, kalau kita melihat jalannya sejarah, mimpi Sukarno itu tidak terwujud.

Begitu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda yang tidak terima langsung menggempur Republik muda itu dari darat, laut, dan udara, dengan perlengkapan militer paling canggih di zaman itu. Selama 4 tahun, Republik muda dikoyak perang dan agresi militer.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda, Republik muda ini kembali dikoyak dengan pemberontakan internal: Republik Maluku Selatan, DI/TII, Pemberontakan Kahar Muzakkar, pemberontakan Andi Azis, PRRI-Permesta, dan lain-lain. Banyak korban nyawa dan anggaran untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan itu.

Lalu, setelah pemberontakan mereda, persaingan politik meruncing seiring dengan menguatnya perang dingin dan intervensi asing. 

Sukarno sendiri, kendati secara formal disebut memerintah selama 20 tahun (1945-1965), tetapi hanya memegang kekuasaan sebagai Presiden sekitar 6 tahun (1959-1965). Selebihnya, karena pemerintahan RI lebih mirip dengan semi-parlementer, yang mana pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri, Sukarno sebagai Presiden tak lebih sebagai “pemimpin politik”.

Dan puncaknya, pada tahun 1965, sebuah peristiwa politik yang menyerupai kudeta merangkak berhasil menyingkirkan Sukarno dari kekuasaan. Juga mengubur gagasan dan mimpi-mimpi politik Sukarno.

Di bawah Orde Baru, yang otoriter dan sentralistik, Indonesia hanya Republik dalam namanya. Tetapi, secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya kehilangan maknanya.

Sekarang, setelah 28 tahun reformasi, Indonesia belum juga mendekat pada cita-cita Republikanisme.

Korupsi masih merajalela. Partai politik makin terpersonalisasi; bukan lagi badan politik publik yang mengabdi pada kepentingan publik. Hak-hak politik rakyat yang mendasar, seperti kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, seringkali dibungkam.

Secara ekonomi, bukan hanya kemiskinan tak terselesaikan, ketimpangan ekonomi justru mengaga lebar. Republik Indonesia termasuk salah satu negara paling timpang di dunia (versi Oxfam dan Credit Suisse).

Dan yang terburuk dari situasi itu, segelintir elit kaya menguasai politik Indonesia. Mereka mendesain kebijakan ekonomi dan politik negara sekedar untuk melayani kepentingan mempertahankan dan meningkatkan kekayaan mereka (wealth defense).

Nah, dalam kondisi seperti itu, masih pantaskah Negara kita menyandang predikat sebagai negara Republik?

RUDI HARTONO, pemimpin redaksi berdikarionline.com

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid