Ketika Gerakan Perempuan Memprotes Harga Kebutuhan Pokok

Kenaikan harga kebutuhan pokok seringkali memicu gejolak politik. Bahkan, kalau menengok kembali sejarah, kenaikan harga kebutuhan pokok berkali-kali memicu perubahan sosial.

Mari mengingat revolusi sosial paling dikenang di awal abad ke-20: Revolusi Rusia 1917. Revolusi itu pecah tepat dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia. Perang dan kelangkaan roti telah menggiring rakyat jelata dalam kelaparan. Mereka mengusung slogan: roti dan perdamaian.

Revolusi Perancis 1789 juga diledakkan oleh problem monarki absolut dan kelangkaan roti. Rakyat dari kalangan bawah, terutama pekerja dan petani, memicu apa yang disebut “perang tepung”.

Menariknya, lewat isu kebutuhan pokok, perempuan mengambil peran di garis depan. Di revolusi Rusia, gerakan perempuan bahkan menjadi pemantik revolusi itu.

Kenapa perempuan?

Menurut saya, itu karena perempuan berhadap-hadapan langsung dengan persoalan kebutuhan pokok itu. Konstruksi sosial yang patriarkis, yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, membuat perempuan merasakan langsung gejolak harga sembako.

Di Indonesia, di masa yang tidak jauh, tepatnya di tahun 1960-an, gerakan perempuan berada di garis depan memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok. Tersebutlah nama Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang paling garang dan konsisten memprotes kenaikan harga-harga.

Akhir 1950-an hingga awal 1960-an, harga-harga berlomba naik. Terutama pangan dan sandang. Ibu rumah tangga, terutama dari kalangan buruh dan tani, menjerit. Tanpa dipinta, Gerwani langsung turun tangan.

Pada September 1958, Gerwani mengirim delegasi ke pemerintahnya. Tujuannya, meminta baik-baik agar pemerintah memperhatikan harga-harga. Tapi rupanya permintaan itu bertepuk sebelah tangan.

Pada Maret 1959, jelang lebaran, harga-harga makin meroket. Gerwani kembali mengirim delegasi ke pemerintah. Tetapi hasilnya tetap nihil.

Karena cara memakai delegasi kurang didengar, pada awal 1960, Gerwani beralih ke cara kedua: demonstrasi alias aksi massa. Anggota Gerwani, yang sudah berjumlah jutaan, ditumpahkan ke jalan-jalan. Perempuan dari organisasi sekawan, seperti SOBSI dan Kowani, juga ikut demonstrasi.

Menteri Perdagangan RI kala itu, Arifin Harahap, sempat bergeming. Namun, begitu demonstrasi makin membesar, Presiden Sukarno malah yang merespon. Dia berjanji akan menurunkan harga ke tingkat yang layak dalam dua atau tiga tahun.

“Gerwani tidak berhasil membuatnya memenuhi janji itu, walau sepanjang 1961 terus-menerus dilancarkan berbagai demonstrasi dan rapat umum melawan kenaikan harga,” tulis Saskia Wieringa dalam bukunya, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia.

Dalam menentang kenaikan harga itu, majalah bulanan Gerwani, Api Kartini, ikut bersuara keras. Memang, majalah ini kerap menjadi corong Gerwani untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan.

Di majalah itu, Gerwani menunjukkan betapa kenaikan harga sangat bersinggungan dengan perempuan. Kadang ditulis dengan bahasa yang satire.

Gerakan tolak kenaikan harga yang dimotori Gerwani bersambut. Forum Musyawarah Wanita, semacam front nasional di kalangan organisasi perempuan sesuai anjuran Sukarno, mulai membahas soal kenaikan harga.

Sepanjang 1962, ada tiga kali Musyawarah Wanita, dimana isu kenaikan harga jadi topik utama. Tokoh Gerwani, SK Trimurti, menjadi pembicara penting di forum ini.

Setelah musyawarah itu, Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi perempuan, juga mulai berbicara soal kenaikan harga kebutuhan pokok.

Memang, akhirnya tuntutan perempuan soal turunkan harga mendapat respon pemerintah. Tetapi, karena pemerintah sendiri terjepit kesulitan ekonomi, tuntutan penurunan harga itu tidak lekas terwujud.

RINI HARTONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid