Bupati Inhu Surati Menteri KLHK Terkait Persoalan PT. RPI

Pekanbaru, Berdikari Online – Ratusan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) padati kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu). Terlihat masyarakat konvoi dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan “Hentikan Operasional PT. RPI”. Warga pun mengaku resah dengan operasional PT RPI yang diduga menyerobot tanah masyarakat.

Masyarakat yang berasal dari 3 kecamatan: Lubuk Batu Jaya, Kelayang, dan Peranab ini menuntut ketegasan Bupati Inhu berdasarkan kewenangannya agar segera menghentikan operasional PT RPI yang diduga secara sepihak menyerobot lahan masyarakat.

Ketua umum (Ketum) Gerlamata Muhammad Ridwan dalam orasinya politiknya mengatakan pemberhentian operasional PT RPI sudah pernah dilakukan di tahun 2018. Seharusnya pemberhentian operasional tersebut masih berlaku, namun nyatanya PT RPI masih beroperasi hingga hari ini sehingga imbasnya lahan masyarakat menjadi korban penyerobotan.

“Pemberhentian sementara operasional PT. RPI ini bukan kali pertama diminta masyarakat. Tahun 2018 kemarin pernah juga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa yang akhirnya Sekda mewakili Bupati kabupaten Inhu mengeluarkan surat pemberhentian sementara operasional PT. RPI yang seharusnya sampai hari ini belum berakhir. Nah, artinya penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan oleh PT. RPI merupakan suatu pelanggaran, ” tegas Ridwan.

Setelah bergantian orasi, masyarakat diterima audiensi oleh Pemkab Indragiri Hulu. Pemkab menerima 9 orang masyarakat yang didampingi 2 orang dari Gerlamata.

Pada saat audiensi, salah satu Kabid saat menjawab pertanyaan Bupati Indragiri Hulu memberikan keterangan bahwa terkait surat pemberhentian sementara operasional PT. RPI sudah pernah dikeluarkan tahun 2018 yang statusnya hingga hari ini masih berlaku. Oleh karena itu melalui Sekretaris Daerah disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Inhu tidak akan mengeluarkan surat himbauan serupa melainkan akan berkirim surat ke kementerian KLHK

“Tim pada hari ini, Rabu 5 Juni 2024, akan bersurat yang ditanda tangani oleh Ibu Bupati ke pemberi izin yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Pekanbaru selaku UPT KemenLHK dalam hal penanganan konfik di Kawasan Hutan untuk dapat menindaklanjuti dan memberikan solusi dari aksi yang disampaikan masyarakat”. Begitu bunyi keterangan pada poin 2 berita acara audiensi antara Gerlamata dengan Bupati Inhu.

 

(Jul) 

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid