Bupati Belajar Ke Amerika Serikat?

Pada 16 September 2011 nanti, 38 orang bupati/walikota dan kepala Badan Perencanaan Daerah akan berangkat ke Amerika Serikat. Mereka akan mengikuti kursus singkat di Harvard Kennedy School of Government. Kursus sendiri akan berlangsung selama tiga pekan.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, selaku pihak yang memprakarsai pengiriman bupati/walikota belajar ke AS, mereka yang dikirim adalah penyandang predikat sebagai lulusan terbaik dari Diklat yang diselenggarakan kementeriannya. Artinya, mereka adalah pejabat yang memiliki keseriusan untuk menimba ilmu ke AS dan bukan untuk sekadar jalan-jalan.

Sang Menteri pun punya alasan, “pengiriman bupati/walikota itu dimaksudkan untuk peningkatan kualitas aparatur di bidang Good Governance dan Clean Governance. Dengan peningkatan kapasitas SDM ini, nantinya diharapkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah juga meningkat.

Tetapi banyak yang tidak setuju dengan rencana itu. Sebagian pihak menganggap kunjungan para bupati/walikota itu, sekalipun untuk tujuan belajar, akan melalaikan tanggung-jawabnya sebagai pemerintah daerah dan layanan publik menjadi terbengkalai.

Tetapi, jika kita mencermati lebih jeli lagi, maka kita bisa mencurigai adanya motif lain. Salah satunya yang paling mungkin adalah skenario imperialis untuk memudahkan eksploitasi kekayaan alam nasional melalui jalur pemerintahan lokal. Apalagi, seperti diketahui banyak orang, Amerika Serikat adalah negeri imperialis paling imperialis di seluruh dunia.

Kita tahu, sejak otonomi daerah mulai dipraktekkan di seluruh Indonesia, praktek penetrasi modal asing ke daerah juga makin deras. Investor asing bisa langsung mengeksploitasi kekayaan alam daerah melalui ijin Kepala Daerah.

Yang menarik adalah praktek desentralisasi tidak terlalu membawa manfaat; birokrasi di daerah semakin korup, pelayanan publik juga buruk, kapasitas dan profesionalisme birokrat makin merosot, dan lain-lain. Tetapi, pada aspek lain, proyek desentralisasi justru sukses memfasilitasi kepentingan modal asing di Indonesia.

Akibatnya: konflik sumber daya pun meletus di berbagai daerah. Dalam banyak kasus, konflik itu dipicu oleh pelepasan sumber daya alam dan kekayaan publik oleh kepala daerah kepada pemodal asing. Situasi ini juga makin mempercepat perampokan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan asing.

Karena itulah, keberangkatan 38 bupati/walikota itu patut dipertanyakan. Kita patut mencurigai bahwa kursus itu hanya proses pemetaan potensi SDA, penyusunan skenario investasi asing agar lebih mudah, dan mempelajari bentuk kelembagaan yang sesuai dengan tuntutan liberalisme ekonomi.

Lagi pula, kalau hendak memperbaiki kapasitas dan kualitas pelayanan publik, maka jalan keluarnya tidak mesti kursus di Amerika. Setinggi apapun sekolahnya, secerdas dan sehebat apapun si pejabatnya, tetapi jika tidak memiliki dedikasi dan keberpihakan kepada rakyat banyak, maka ia hanya akan menjadi “pelayan tuan imperialis”.

Ada baiknya, untuk memperbaiki kualitas layanan publik itu, para kepala daerah itu dikirim ke pedalaman atau tempat dimana rakyat hidup menderita. Suruh mereka hidup di tengah-tengah rakyat yang menderita itu. Biarkan kepala daerah itu melihat penderitaan rakyat secara langsung. Disitulah kesempatan mereka mempelajari kondisi real yang dihadapi rakyatnya.