BPK Temukan Penyimpangan “Cost Recovery” Oleh Kontraktor Migas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan penggelembungan nilai (mark-up) klaim penggantian biaya operasi atau cost recovery yang ditagihkan Kontraktor Migas (KKKS) kepada negara sebesar sebesar Rp 4 triliun.

Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, penyimpangan tersebut terjadi pada tujuh wilayah kerja KKKS, yakni  ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd di blok South Natuna Sea B, ConocoPhillips (Grissik) Ltd di Blok Corridor, PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan, PT Pertamina EP di Eks Pertamina Block, CNOOC SES Ltd di Blok SouthEast Sumatera, Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation di Blok Mahakam, dan Premier Oil Natuna Sea BV di Blok Natuna Sea A.

“BPK melihat adanya biaya-biaya tidak semestinya yang dibebankan pada cost recovery di wilayah kerja tersebut,” kata Harry Azhar di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (12/4).

ConocoPhillips Indonesia dan ConocoPhillips (Grissik) Ltd tercatat merupakan KKKS yang paling besar memasukkan biaya yang tidak semestinya dimasukkan dalam cost recovery. Nilainya mencapai Rp 2,23 triliun.

Biaya-biaya yang dibebankan ConocoPhillips Indonesia dan ConocoPhillips (Grissik) Ltd dalam hitungan cost recovery, diantaranya klaim kredit investasi atau investment credit dan bunga (interest) cost recovery. Klaim biaya-biaya tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi persetujuan SKK Migas. Pembebanan bea masuk, pajak penghasilan (PPh) Impor (pasal 22) dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor juga dimasukkan. Padahal, biaya ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Keuangan.

Klaim biaya lainnya adalah pemberian tunjangan ekspatriasi kepada tenaga kerja asing (TKA) yang belum mendapat persetujuan SKK Migas. Ketidaktepatan pembebanan biaya-biaya, diantaranya atas day rate ASV, mobilisasi dan demobilisasi ASV, serta supply vessel pada proyek Engineering, Procurement, Construction and Intallation (EPCI) South Belut. Kemudian pencadangan dana pesangon lebih kecil dari nilai yang telah dibebankan dalam cost recovery.

Klaim biaya yang semestinya tidak masuk dalam cost recovery yang dilakukan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation nilainya mencapai Rp 936,29 miliar. Biaya yang diklaim Total, antara lain: biaya development drilling tanpa dasar pembebanan, klaim investment credit yang tidak tercatat di rencana kerja, pajak atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan biaya penanganan insiden semburan gas dangkal.

PT Pertamina EP juga tercatat melakukan penyimpangan cost recovery senilai Rp 365,62 miliar atas beberapa biaya, seperti biaya pengeboran dan workover yang telah dibatalkan. Biaya toll fee, pembelian aset harta benda modal tanpa melalui kapitalisasi, serta biaya asuransi yang seharusnya ditanggung mitra kerja sama operasi (KSO). Realisasi biaya Authorization for Expenditure (AFE) melebihi Close Out Report (COR) yang telah disetujui SKK Migas. Kemudian Biaya administrasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No.79 Tahun 2010.

Chevron Pacific Indonesia memasukkan Rp 312,34 miliar dalam cost recovery, diantaranya dari biaya amandemen kontrak terkait dengan penyesuaian upah minimum subsektor migas Provinsi Riau 2013. Seharusnya Chevron tidak memasukkan komponen biaya tersebut, karena tidak sesuai dengan PP 79 Tahun 2010. Ada juga denda keterlambatan yang belum dikenakan dan biaya pekerjaan aplikasi Ariba yang tidak disetujui SKK Migas. Kemudian biaya personil, seperti goods & service supplementspouse allowanceautomobile sale loss allowanceekspatriate premium dan housing allowance juga tidak sesuai Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008.

Lalu, Premier Oil Natuna Sea BV senilai Rp 91,06 miliar, diantaranya untuk denda keterlambatan pekerjaan tidak dikenakan. Reimbursable cost yang tidak sesuai kontrak, berupa pembayaran cost of adjustment of personal yang tidak didukung surat permintaan penambahan personil dan peralatan dan jasa yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kontraktor. Biaya personel yang tidak sesuai Surat Persetujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan biaya personel Senior Concept Engineer dan Senior Petroleum System Geologist tidak sesuai ketentuan.

CNOOC SES Ltd senilai Rp 65,91 miliar untuk biaya rental atau sewa pipa bor. Biaya ini seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Kemudian realisasi biaya AFE yang melebihi COR yang telah disetujui SKK Migas. Ada juga pengenaan daily workover rate atas sewa workover rig tidak mengacu pada laporan harian.

BPK mengidentifikasi ada 54 permasalahan utama yang membuat pembagian hasil migas menjadi tidak semestinya. Diantaranya: koreksi atas perhitungan bagi hasil pemerintah-KKKS, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid, dan adanya penyimpangan peraturan.

Masalah itu terjadi, menurut BPK, karena kontraktor tidak mematuhi aturan, adanya perbedaan persepsi terkait klaim investment credit lapangan migas antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan kontraktor. Sebab lainnya, kelalaian pejabat dalam verifikasi data dan pengawasan personel di bawahnya.

BPK sudah merekomendasikan SKK Migas meminta kontraktor melakukan koreksi klaim investment credit laporan keuangan triwulanan tahun 2015.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid