Bonnie Setiawan: Kita Harus Mengubah Paradigma Ekonomi

Hingga saat ini Indonesia masih berjibaku untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Sayangnya, belum ada tanda-tanda kesulitan ekonomi itu menjauh dari negeri berpenduduk 250 juta orang ini.

Dulu Jokowi-JK diharapkan bisa menghalau kesulitan ekonomi ini. Terutama karena dia menjanjikan jalan ekonomi yang berbeda dari sebelumnya.

Maklum, pendekatan ekonomi sebelumnya, yang sangat neoliberal, hanya mewariskan sebuah bangunan ekonomi tanpa topangan yang kuat. Alhasil, sekali kena tiup resesi ekonomi dari utara, ekonomi Indonesia langsung terguncang hebat.

Dan faktanya memang demikian. Hari-hari ini kita menyaksikan ekonomi indonesia yang lesu: pertumbuhan ekonomi turun, nilai tukar rupiah melorot, nilai ekspor turun, utang luar negeri menumpuk, dan lain-lain.

Bersamaan dengan itu, kita dihidangkan dengan realitas ketidakadilan ekonomi yang makin menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Di tahun 2015 ini, menurut laporan terbaru Bank Dunia, gini rasio Indonesia sudah mendekati 0,42. Ini menempatkan Indonesia menjadi negara paling tinggi ketimpangannya di Asia tenggara.

Bagaimana kita membaca persoalan ini? Apa sebetulnya persoalan mendasar ekonomi kita? Mampukah pemerintahan Jokowi-JK mengatasi persoalan tersebut?

Serentetan pertanyaan mendasar di atas tentu terus mengusik kita. Karena itu, Rudi Hartono dari Berdikari Online telah berbincang-bincang dengan seorang pemikir ekonomi-politik, Bonnie Setiawan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) dan peneliti senior di Institute for Global Justice (IGJ).

Untuk diketahui, Bonnie telah menulis sejumlah buku yang sangat kritis terhadap neoliberalisme dan globalisasi, seperti WTO dan Perdagangan Abad 21 (Resist Book, 2013), Jaringan Rantai Kapitalisme Global (Resist Book, 2014), Peralihan Kapitalisme ke Dunia Ketiga, (Pustaka Pelajar, 1999), Menggugat Globalisasi (INFID, 2001), dan lain-lain.

Berikut ini petikan wawancaranya:

Mengenai situasi ekonomi saat ini, ada yang bilang sedang terjadi krisis, sementara yang lain bilang ini hanya perlambatan. Bagaimana menurut anda?

Secara umum, terjadi krisis Kapitalisme global yang terus berlanjut sejak 2008 hingga kini. Indonesia yang terintegrasi ke dalam pasar global, tentu ikut masuk dalam pusaran krisis. Contohnya jatuhnya harga minyak dan komoditas di pasar dunia, ikut menghantam Indonesia yang tergantung pada penjualan komoditas mentah tersebut. Di lain pihak, sebenarnya sejak krisis 1997/98, Indonesia tidak pernah pulih sepenuhnya. Kenapa? karena Indonesia tidak punya fundamental ekonomi yang kuat, yang hanya mengandalkan pada sektor ekstraktif dan komoditas mentah. Sektor industrinya sudah babak belur dan gagal. Jadi tidak ada penciptaan kekayaan masyarakat, tidak ada nilai tambah yang besar. Mau mengharap apa dari format ekonomi semacam ini. Jadi krisis global semakin mendalam dan tiadanya fundamen ekonomi yang kuat, mengakibatkan Indonesia terus-menerus menderita krisis sistemik.

Menurut Bung Bonnie, apa persoalan mendasar ekonomi Indonesia sekarang ini? Bagaimana itu seakan sulit terpecahkan?

Sejak lama kita sudah tahu Indonesia tidak punya fondasi ekonomi yang kuat. Sektor pertaniannya masih seperti jaman penjajahan, yaitu mayoritas petani subsistens dan perkebunan-perkebunan besar. Sektor industrinya tidak berhasil bahkan gagal, yang sering dinamakan sebagai deindustrialisasi. Ketergantungan atas impor masih besar sekali. Ketergantungan terhadap modal asing dan investasi asing masih besar. Mau bilang apa kalau masih seperti ini? Pemerintahnya selama ini tidak punya niat membuat terobosan-terobosan mendasar, garisnya tetap liberal dan neo-liberal. Itu mengekalkan struktur pincang yang ada. Pemerintahan Jokowi-JK baru mulai lewat infrastruktur yang seharusnya dibangun sejak dulu, jadi terlambat-terlambat sekali. Itupun infrastruktur untuk logistik dan konektivitas dalam kerangka jaringan produksi global. Jadi belum dalam kerangka ekonomi baru yang seharusnya diadakan, yang berlandaskan pada trisakti dan berdikari.

Dengan melihat pendekatan ekonomi pemerintahan sekarang, lalu membandingkan dengan pendekatan ekonomi pemerintahan sebelumnya, apakah anda melihat ini keberlanjutan atau pertentangan?

Lebih banyak keberlanjutan, karena premis-premisnya tidak berubah. Slogannya berubah, teknokratisnya tetap sama. Saya kira ada yang hilang dalam kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, yang tidak konsisten dengan Trisakti dan Nawa Citanya. Yaitu paradigma baru yang melandasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru. Selama paradigmanya sama (neoliberal) maka kebijakannya tidak banyak berbeda dengan sebelumnya. Harusnya mereka paham itu.

Dalam salah satu artikel Bung di situs indoprogress.com, Bukan Setengah-Feodal Tapi Sisa-Sisa Feodal; Bukan Setengah Jajahan Tapi Neokolonial, anda bicara tentang tesis “sisa feodal dan neo-kolonialisme”. Bisa Bung jelaskan secara singkat dan adakah kaitannya dengan persoalan fundamental ekonomi Indonesia saat ini?

Tentu saja terkait, bahkan merupakan ciri-ciri utama masyarakat Indonesia yang harus didobrak dan diterobos. Tesis SFNK (Sisa-sisa Feodal dan Neo-Kolonial) bertumpu pada kekuasaan rezim Kapitalis Birokrat, yang sudah berkuasa semenjak Indonesia merdeka. Mereka kelas parasit yang hanya mau ambil untung tapi tidak mau bekerja. Mereka kaum borjuasi yang masih bersifat feodal, sehingga mengambil keuntungan dari kekuasaan, bukan dari usaha bisnis dan kerja keras. Mereka tidak mau tahu nasib rakyat dan bangsanya, yang penting mereka kaya. Karena itu kebijakan ekonominya melulu ke sektor ekstraktif yang gali-keruk-jual saja, tidak ada upaya pengolahan dan nilai tambahnya, yaitu industri. Karenanya mereka tidak berminat membangun industri, karena perlu perjuangan keras dan upaya sungguh-sungguh. Apalagi kalau harus membangun industri baru yang sesuai dengan konteks Indonesia, mereka nggak mau capek dan berkeringat. Itu kan perlu riset dan pengembangan, dan mereka malas. Keruk tambang saja sudah dapat uang. Rakyat tetap miskin tidak mereka pikirkan. Tidak ada nilai tambah, peduli amat.

Nah, dalam konteks pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini. Menurut Bung Bonnie, apakah pemerintahan ini bisa diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi mendasar tersebut? Apakah pemerintahan Jokowi-JK masih dalam koridor memperjuangkan Trisakti dan Nawacita?

Ini adalah pemerintahan pertama yang kembali memakai Trisakti sebagai landasan kerja. Saya berharap ini adalah pemerintahan transisi ke arah ekonomi berdikari yang sesungguhnya. Pesan-pesan Jokowi dan slogannya kan sudah kesana: kembali ke kekuatan maritim, penguatan dari pinggiran, mengutamakan sektor produktif bukan konsumtif dan lainnya. Cuma ini masih permulaan sekali. Saya berharap menteri-menterinya sekelas Rizal Ramli. Kalau masih ada figur seperti Jusuf Kalla, Sofyan Jalil, Darmin Nasution, Luhut Panjaitan ya nggak akan terjadi apa-apa, masih kuat rezim Kabir-nya. Jadi Jokowi harus mengganti menteri-menterinya yang tidak compatible dengan Trisakti dan Nawa Cita-nya. Baru harapan bisa terealisir. Sekarang sedang bersih-bersih menyingkirkan mafia-mafia Kabir (oligarki Orde Baru), tapi yang membersihkan juga Kabir, kan jadi sama saja. Harus dibersihkan semuanya. Cara yang mudah, Jokowi harus segera angkat menteri-menteri baru yang Trisakti-minded. Ganti semua yang hanya merupakan sumber masalah.

Apa pendapat anda tentang rencana Presiden Jokowi membawa Indonesia masuk ke dalam Trans Pasific Partnertship (TPP)? Apakah ini tidak bertolak belakang dengan visi membangun Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya?

Mau masuk ke TPP itu kan langkah yang bodoh. Jelas Indonesia selama ini enggan masuk ke TPP, karena lebih memilih ke RCEP dan ASEAN. Lha koq nggak ada angin nggak ada halilintar, mau masuk TPP? Mudah-mudahan itu keseleo lidah saja. TPP kan high quality of free trade agreement. Isinya standard tinggi dengan tuntutan-tuntutan yang berat, yang akan mempreteli kedaulatan sebuah bangsa, dan menjadi pelayan ekonominya AS. Ini jelas bertentangan dengan Trisakti dan Nawa Cita. Tentu itu kesalahan dan masih bisa dikoreksi. Saya kira itu lips service saja, supaya AS senang. Tapi nggak akan direalisir.

Apa pekerjaan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas pemerintahan Jokowi untuk secara bertahap menyelesaikan persoalan mendasar ekonomi Indonesia?

Pertama, buat kebijakan ekonomi baru yang landasannya Trisakti, bukan paket ekonomi I-VII yang teknokratis. Itu artinya apa? Paradigmanya dirubah, yaitu ekonomi berdikari, ekonomi kerakyatan. Timbangannya dibalik. Sediakan modal, insentif, fasilitas dan berbagai kemudahan untuk ekonomi rakyat bekerja. Sektor perbankan diubah untuk melayani ekonomi rakyat. Industri rakyat dibangun secara merata. Pertanian, lakukan reforma agraria segera, sehingga tanah berdayaguna untuk ekonomi petani dan keluarga petani punya sumberdaya cukup untuk masuk ke diferensiasi sektor pertanian modern. Industri pertanian dimajukan, perbankan melayani pertanian. Pembangunan maritim yang sekarang sudah dimulai, juga diadakan reforma maritim, supaya ekonomi rakyat nelayan menjadi modern dan meningkat kapabilitasnya.

Kedua, Industrialisasi dilakukan secara serius, mendalam dan kontekstual sesuai kekuatan geografis Indonesia. Harus ada kebijakan industrial yang terpilih, tidak semua mau diindustrialisasikan, tapi yang sesuai kekuatan rielnya dan strategisnya. Misalnya industri pertanian, industri maritim, industri pertahanan, industri teknologi maju, seperti nano-teknologi.

Ketiga, pendidikan diutamakan dan harus secepatnya menghasilkan angkatan kerja modern dan berkualitas. Strategi kebudayaan ke arah kepribadian nasional, character building dan budaya maritim.

Itu tiga yang utama. Lain-lainnya masih banyak, karena Indonesia adalah ekonomi yang kompleks dan besar. Tetapi asalkan garisnya sudah jelas, yaitu Trisakti, maka semuanya akan mengikuti dan menjadi lebih sederhana. Tidak sulit amat koq sebenarnya. Tinggal banting stir, tinggalkan liberalisme ekonomi, jalankan ekonomi berdikari.

Untuk pengetahuan saja, semua Negara yang sekarang maju dan modern, itu karena menjalankan ekonomi berdikari. Lihat saja AS, Jepang dan Tiongkok, dasarnya sama, ekonomi berdikari.

Apa peran yang bisa diambil oleh gerakan rakyat dalam mengawal janji kampanye Jokowi-JK untuk mewujudkan Trisakti?

Gerakan rakyat bagian dari perubahan itu, membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari. Ekonomi kerakyatan itu bukan yang kecil-kecil, remeh-remeh, tradisional. Salah itu. Ekonomi kerakyatan itu bisa sangat modern, karena sekarang ekonominya sudah jaringan. Asalkan pemerintah memfasilitasi infrastrukturnya, segalanya, maka ekonomi jaringan dari keseluruhan ekonomi pertanian-maritim-industri itu jadi integrated dan saling terkait. Sekarang kan semua sudah masuk IT, termasuk ekonomi rakyat harus pakai IT. Justru multiplier effect dari ekonomi rakyat lebih besar ketimbang ekonomi perusahaan besar yang egois dan predatory. Trisakti sekarang harus dibuat kerangka ekonomi baru yang sesuai zaman sekarang, kecanggihan teknologi IT dan industri bereknologi tinggi. Hal-hal yang pionir kan bisa dikerjakan BUMN dan perusahaan swasta yang sesuai garis Trisakti. Justru paradigma ekonomi baru yang berjaringan dan high-tech lebih cocok dikerjakan ekonomi rakyat yang dimodernisasi dan ditingkatkan kapasitasnya.

Gerakan sosial sangat diperlukan dalam menjalankan agenda Revolusi Mental, karena ini yang mampu mengubah timbangan kekuasaan yang dijalankan pemerintah yang hendak menyingkirkan mafia-mafia oligarki. Justru seharusnya pemerintah Jokowi terus mendorong gerakan sosial seperti dari kelompok-kelompok relawan untuk mempermudah pemerintah menjalankan agenda Nawa Citanya. Masalah saat ini kan masih banyak di dalam pemerintahan sendiri yang juga Kabir dan bagian dari oligarki Orde Baru. Ini hambatan utamanya, dan ini agenda politik yang sebenarnya. ()