Bersama Petani Jawa Tengah, STN Audiensi Dengan Kementerian ATR BPN RI

Jakarta, Berdikari Online – Senin, 22 Januari 2024, 9 Perwakilan Kelompok Tani dari 2 desa yaitu Desa Cacaban dan Desa Boja bersama dengan Kepala Desa Boja Kabupaten Kendal melakukan Audiensi dengan Tim Land Reform ATR/BPN RI yang diwakili Teguh selaku Kasubdit beserta dengan Timnya.

Pada audiensi kali ini, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) dan Pimpinan Wilayah STN Jawa Tengah sebelumnya sudah membuat Legal Opinion Terkait dengan Konflik Agraria yang kemudian dilakukan beberapa kali diskusi. Untuk penyelesainnya,
lebih ke arah memperlihatkan lokasi yang dimohonkan oleh para petani penggarap melalui peta dari Website BHUMI GTRA yang ditampilkan oleh Tim Land Reform.

“Permohonan yang kami ajukan di Desa Cacaban Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal kurang lebih seluas 192,500 Ha dengan jumlah petani penggarap sebanyak 138,” jelas Bagas Ardianto Ketua Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan Jawa Tengah.
“Tanah tersebut awalnya tanah Perkebunan Belanda dengan kelola Erpacht Verp 90, 91, dan 291 yang berbentuk Perkebunan Gondoroso yang mempekerjakan penduduk setempat dalam mengelola perkebunan. Pemegang hak terakhir yang kami ketahui adalah PT. Tegarindo. Akan tetapi dalam beberapa kali perpindahan Hak ini juga prosesnya tidak jelas dan tidak ada aktifitas yang dilakukan di atas lahan tersebut sejak tahun 2002,” lanjutnya saat ditanya oleh pihak Berdikari Online.

Sedangkan Desa Boja adalah Eks. HGB PT. Gentong Gotri yang sudah tidak lagi digunakan, dengan luas tanah yang dimohon : ± 1956,72 m²
Jumlah bidang : 17 bidang tanah
Jumlah pemohon : 11 perorangan, 5 tingkat pemerintah, 1 organisasi.

“Sebelumnya bangunan yang di sebelah timur Polsek itu digunakan sebagai Kantor Pemerintah Desa, namun karena legalitasnya belum jelas akhirnya pindah. Nah ini dalam pengajuan kami salah satunya adalah bangunan tersebut yang nantinya akan dikelola oleh Pemdes melalui BUMDes kami,” ucap Kepala Desa Bojo.

Dari berkas yang diajukan, Teguh menyampaikan bahwa berkas yang dikirimkan sudah komprehensif, hanya perlu tambahan kiriman data titik batas area lahan yang diajukan. Selain hal tersebut dari Tim Land Reform juga akan bersurat kepada Bupati Kendal; juga akan melakukan kunjungan kerja ke dua lokasi yang dimohonkan.

Ahmad Suluh Rifai Ketua Umum STN menyampaikan bahwa sebenarnya kedatangan STN bersama Petani bukan sekedar pengajuan saja karena berkas sudah dikirimkan dan respon dari kementerian cukup memberikan kejelasan untuk penyelesaiannya. Namun para petani dan warga yang mengajukan ini juga ingin terlibat langsung untuk mengawal bersama proses pelaksanaan Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria dan juga ingin berdialog secara langsung dengan pihak kementerian sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan agraria di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Kendal.

“Jadi sesuai Pasal 14 Perpres 62 tahun 2023 objek yang kita ajukan HGU, HGB yang habis, kemudian subjeknya adalah salah satunya kelompok masyarakat, Pasal 19. Jadi prinsipnya kita meminta penataan dalam bentuk redistribusi dan legalisasi,” pungkasnya.

(Ika)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid