Berdaulat di Laut, Berdikari Pangan

Presiden Sukarno pada tahun 1952, “Politik bebas, prijsstop, keamanan, masyarakat adil dan makmur, “mens sana in corpore sano”, semua itu menjadi omong kosong belaka, selama kita kekurangan bahan makanan.” Dalam pandangan Bung Karno, sebuah bangsa meskipun amat kuat dalam berbagai hal, termasuk militer, jika tidak berdaulat pangan, dapat dipastikan kekuatannya tidak bisa bertahan lama. Kedaulatan pangan merupakan pondasi penting dari kedaulatan suatu negara secara keseluruhan.

Kedaulatan pangan, tidak sebatas bicara soal beras, tetapi juga bahan pangan yang menjadi sumber protein dan nutrisi berkualitas tinggi, di antaranya ikan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kepemilikan atas wilayah laut yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, bangsa Indonesia seharusnya mendapatkan akses yang mudah dan murah terhadap ikan.

Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia menghadapi problem Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Pelaku dari IUUF ini berasal dari dalam dan luar negeri. Kerugian yang menimpa Indonesia akibat aktivitas IUUF nilainya sangat besar, yaitu sekitar 3 miliar dolar AS (Rp 45 triliun) per tahun (Antaranews, 2023).

Perairan Indonesia yang berbatasan dengan Laut China Selatan, yaitu sisi utara Kabupaten Natuna, sejak tahun 2017 telah dinamai Laut Natuna Utara (LNU). LNU merupakan kawasan sumber ikan dan makanan laut yang sangat penting. Kasus-kasus penangkapan ikan secara ilegal dan masuknya kapal-kapal asing di LNU telah menciptakan sejumlah ketegangan. Selain itu, klaim pihak Tiongkok atas ten-dash line juga berpotensi memunculkan konflik di kawasan. Pemerintah Indonesia telah mengedepankan upaya diplomatik dalam de-eskalasi ketegangan, antara lain dengan menyusun Code of Conduct antara ASEAN dan Tiongkok, yaitu aturan yang mengelola tata perilaku negara-negara di kawasan.

Di saat yang sama, rival China, yaitu Amerika Serikat, memanfaatkan ketegangan tersebut dengan melakukan upaya balance of power. Amerika Serikat telah melakukan pendekatan intens ke Indonesia, antara lain terlihat dalam kunjungan Menlu Blinken ke Indonesia pada Desember 2021 di mana MoU kerja sama maritim kedua negara telah diperpanjang hingga tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat berkepentingan untuk menarik Indonesia ke dalam orbit Paman Sam alih-alih merapat pada Tiongkok. Situasi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia agar tetap mampu mempertahankan doktrin kebijakan luar negerinya yang bebas-aktif di antara kedua hegemon dunia itu.

Dalam menghadapi tantangan ini, tentunya, yang paling penting dikedepankan oleh Indonesia adalah menjaga kedaulatan lautan, di mana di dalamnya terkandung kedaulatan pangan di bidang perikanan. Bila IUUF terus dibiarkan terjadi, akan berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan ikan untuk konsumsi lokal, memperburuk kerawanan pangan dan berpotensi menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya perikanan. Selain itu, kegiatan penangkapan ikan ilegal yang melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia jelas berpotensi meningkatkan resiko konflik dan memicu perselisihan maritim yang akan membahayakan keamanan Indonesia.

Ada sejumlah rekomendasi langkah penting yang perlu dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia perlu melakukan kerja-kerja diplomasi yang semakin intensif di level regional, yaitu di antara negara-negara pengklaim Laut China Selatan, dan meningkatkan tekanan diplomatik kepada negara-negara pelaku illegal fishing. Kedua, terkait dengan langkah pertama tadi, tentunya diperlukan penguatan kerangka hukum agar negara-negara di kawasan memiliki sikap yang sama dalam memerangi penangkapan ikan ilegal. Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi para nelayan dengan kapal penangkap ikan yang mampu berlayar hingga ke wilayah-wilayah yang belum tergarap, di mana luas laut di bawah yurisdiksi Indonesia mencapai sekitar 5,8 juta km² dengan potensi ikan yang sangat besar dan belum tergarap maksimal (Indrawan, 2016). Dan terakhir, namun sangat penting, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pengawasan maritimnya dengan membangun postur TNI AL yang semakin digdaya dengan memodernisasi persenjataannya agar memiliki daya gentar (deterrence) dan jangkauan yang luas.

 

Penulis: Dina Yulianti

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid