Kurang lebih sepekan terakhir, ruang publik diramaikan dengan “situasi darurat”. Poster berlatar biru dengan teks “PERINGATAN DARURAT” memenuhi dunia maya dan dunia nyata mulai dari media sosial hingga aksi massa di berbagai daerah. Semua mengusung narasi yang sama. Publik meyakini demokrasi di titik nadir, sedang terancam, hingga membawa Indonesia masuk dalam situasi yang dianggap darurat.
Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 dan 60 yang menganulir ketentuan persyaratan calon kepala daerah (cakada) yang diatur dalam Undang-undang Pilkada (UU Pilkada). Hal itu direspon secara kilat oleh DPR yang langsung menggelar rapat pembahasan Revisi UU Pilkada. Dalam kurun waktu 24 jam, DPR mengagendakan paripurna untuk mengesahkan Draft Revisi UU Pilkada menjadi Undang-undang. Beberapa poinnya jelas menganulir Putusan MK. Pertunjukan dimulai.
Satu-satunya fraksi yang secara terbuka menolak manuver DPR adalah fraksi PDI Perjuangan. Sejak pisah jalan dengan Presiden Jokowi, PDIP memang kerap menunjukkan sikap antagonis. Salah satu isu yang sering dinarasikan adalah bahaya dinasti politik yang menurut PDIP, tengah diorkestrasi oleh Presiden Jokowi.
Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ketidakkonsistenan PDIP dalam sikap-sikap politik nya, kita sedikit menelisik apa itu Dinasti politik?
Menurut Martien Herna, Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan, dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.
PDIP pernah mengusung setidak-tidaknya 2 (dua) anggota keluarga Presiden Jokowi untuk jadi kepala daerah; Gibran Rakabuming Raka (putra sulung Presiden) di Kota Solo dan Bobby Nasution (menantu Presiden) di Kota Medan. Fakta tersebut tidak bisa hilang meski partai berlogo banteng tersebut kini jadi pioner tolak dinasti politik akibat dinamika politik nasional.
Masalah kemudian timbul ketika PDIP mengusung kader Partai Golkar, Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur Provinsi Banten. Sosok Airin sendiri sangat erat kaitannya dengan istilah dinasti politik di Banten. Sudah cukup lama Banten dikenal sebagai prototipe dinasti politik di Indonesia. Bahwa dalam konteks memilih pemimpin, kapasitas dan kapabilitas adalah variabel utama, bukan faktor trah. Maka yang seharusnya lebih dulu dianalisa adalah kemampuan calon, bukan dari keluarga mana dia berasal.
Sebenarnya langkah PDIP cukup bagus dengan mengusung kader partai lain, mengingat kapasitas dan kapabilitas Airin cukup teruji. Tapi, PDIP juga harus menggunakan standar yang sama dalam menilai calon pemimpin lainnya, termasuk calon pemimpin dari trah Solo.
Gaungan-gaungan itu muncul dari politisi-politisi PDIP di tingkat nasional yang selalu menggaungkan anti dinasti politik sekaligus mengecam keluarga Jokowi, namun PDIP justru terlihat jelas standar ganda yang dilakukan PDIP. Inkonsistensi antara ucapan dan tindakan PDIP ini harus mampu dibaca rakyat, bahwa PDIP sedang memainkan perannya sebagai korban yang sebenarnya sekaligus menjadi pelaku.
Rakyat perlu diedukasi. Terkait situasi ini, jangan juga rakyat kita terus diberikan isu-isu politik dinasti tetapi juga yang memproduksi isu justru ikut melakukan. Sudahlah. Kita sudah masuk dalam era demokratisasi dalam proses politik praktis walaupun belum sempurna. Mari sama-sama kita gunakan momentum itu untuk melakukan edukasi-edukasi terhadap rakyat, sekalipun anaknya, saudara ipar atau siapapun ia yang memiliki hubungan darah dengan lingkaran kekuasan baik daerah maupun nasional, khusus kepala daerah mereka dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk seperti zaman kerajaan, atau dalam hukum tata negara dikenal dengan negara monarki. Namun di sini, ada proses dan mekanisme yang panjang yang harus mereka lalui siapapun mereka.
Penulis: Rizky Arifianto (Ketua DPW PRIMA Banten)