Bagian Dari Dekolonisasi, Mali Tinggalkan Prancis Sebagai Bahasa Resmi

Mali tidak lagi menempatkan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi negara tersebut dan menggantikannya dengan 13 bahasa lokal, termasuk bahasa Bambara yang digunakan oleh 33% populasi negeri tersebut. Perubahan konstitusi yang disahkan oleh pengadilan Jumat (21/7) lalu menandai pergeseran negeri di Afrika barat tersebut dari akar kolonialisme.

Mali merupakan negara bekas jajahan Prancis yang memperoleh kemerdekaannya di tahun 1960, setelah dijajah selama kurang lebih satu setengah abad. Bahasa Prancis menjadi bahasa resmi negara itu sejak kemerdekaannya.

Dinamika politik pasca kemerdekaan Mali tetap berada di bawah bayang-bayang bekas negara penjajahnya atau neokolonial. Setelah serangan NATO ke Libya, banyak kombatan yang kembali ke Afrika barat dan menimbulkan kekacauan.

Atas situasi tersebut, di tahun 2013 Prancis mengirimkan 4,000 pasukan ke Mali dengan dalih perang melawan terorisme. Sebelum itu, di tahun 2012 pemerintahan hasil pemilu telah dikudeta oleh kelompok militer yang dididik AS dan pro Prancis.

Kehadiran militer asing dan korupsi akut dalam pemerintahan membawa negeri ini ke dalam kegentingan. Di tahun 2020 terjadi demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kudeta terhadap pemerintahan Ibrahim Boubacar Keita (IBK).

Militer membentuk Komite Nasional untuk Penyelamatan Rakyat yang diketuai oleh Bah N’daw dan Kolonel Assimi Goita sebagai wakil.

Gejolak kembali terjadi, kali ini dengan sentimen anti kolonial Prancis yang kuat, terutama karena sanksi dan intervensi yang dikenakan terhadap Mali oleh organisasi Komonitas Ekonomi Afrika Barat yang dikendalikan Prancis.

Bah N’daw kembali dikudeta di tahun 2021 dan Assimi Goita naik sebagai ketua CNSP sekaligus sebagai pejabat presiden.

Selama pemerintahannya Assimi Goita beralih kiblat geopolitiknya dari Barat ke Rusia. Ia mengusulkan perombakan konstitusi melalui referendum bulan Juni 2023 lalu yang disetujui oleh 97% rakyat Mali. Konstitusi ini dipandang bisa menempatkan Mali menjadi lebih berdaulat, termasuk dalam hal penggunaan bahasa resmi.

Menurut rencana, pemerintahan Assimi Goita akan mengadakan pemilu bulan Februari 2024 sebagai langkah transisi kembali ke pemerintahan sipil.

(Dom)