Aksi Solidaritas EK LMND Kendari: Jangan Korbankan Rempang Demi Investastor

Kendari, Berdikari Online – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi  Kendari (EK LMND Kendari)  melakukan aksi diam  sebagai bentuk solidaritas dan memberikan dukungan secara moral kepada masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau, (22/09/2023). Aksi solidaritas ini sehubungan dengan rencana pemerintah merelokasi masyarakat setempat sebagai dampak pembangunan proyek  strategis nasional (PSN) Rempang Eko City. Aksi tersebut dilaksanakan di depan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Halu-Oleo (Fisip UHO) Kota Kendari.

La Ode Ardi Ansyah selaku penanggung jawab aksi tersebut menyampaikan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk menunjukkan rasa prihatin atas situasi dan kondisi yang terjadi di pulau Rempang saat ini. Masyarakat dirampas lahannya sekitar kurang lebih 13.000 Hektar dan tidak ada kejelasan terkait ganti rugi lahan. Malah yang terjadi adalah masyarakat dipindahkan ke rumah susun tanpa ada alternatif penguatan ekonomi. Masyarakat menolak karena mata pencarian mereka, aktivitas ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka selama bertahun-tahun berada di daerah tersebut. Oleh karena itu,  kolektif Kota LMND Kendari perlu merespon isu tersebut untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat pulau Rempang.

La Ode Ardi menambahkan bahwa konflik agraria seperti ini memang sering terjadi di beberapa daerah Indonesia dan hampir tidak satu pun bisa terselesaikan. Ini memang persoalan yang sangat kompleks dan tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kami. Hanya karena investasi negara sanggup mengorbankan hajat hidup masyarakatnya sendiri. “Masyarakat selalu menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai Warga negara Indonesia seperti pajak bumi dan bangunan yang dibayar tepat waktu. Mamun untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman sulit dicapai,” ucap La Ode Ardian.

Lebih lanjut La Ode Ardian mengungkapkan bahwa apabila pemerintah melakukan cara-cara persuasif atau musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah, ia yakin masyarakat akan legowo dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Akan tetapi yang dilakukan justru dengan menggerakan aparat kepolisian untuk menggunakan cara-cara pemaksaan, menggunakan tindakan represif dan melakukan kriminalisasi terhadap warga Pulau Rempang yang menolak relokasi. Menurutnya, pada dasarnya masyarakat tidak menolak investasi tetapi investasi harus menguntungkan seluruh masyarakat bukan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

“Pemaksaan, tindakan represif, dan melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya merupakan pelanggaran terhadap konstitusi,” tambah La Ode Ardian. Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya bahwa, apabila negara merampas lahan masyarakat secara tidak langsung masyarakat akan kehilangan mata penceharian karena hanya dari tanah tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan pun tidak akan diperoleh masyarakat.

Oleh karena itu, LMND Kendari mendesak pihak keamanan untuk tidak melakukan tindakan represif dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat Pulau Rempang yang menolak relokasi. Pemerintah seharusnya menggunakan cara-cara persuasif dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik. LMND Kendari juga mendesak pemerintah untuk memberikan status kepemilikan tanah yang jelas agar tidak ada lagi pihak yang mempermaikan masyarakat.

Selain itu, dalam aksi ini LMND Kendari juga menuntut Kapolri untuk mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Polisi Tabana Bangun. Sebagai penutup, aktivis mahasiswa ini menuntut dilaksanakannya reforma agraria untuk  mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

(Feby Rahmayana)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid