5 Solusi untuk Menambah Anggaran Penanganan Pandemi

Perjuangan Negeri ini melawan pandemi covid-19 belum menemukan titik terang. Malahan, sejak Juni lalu terjadi lonjakan kasus baru.

Lonjakan kasus baru sejak Juni hingga hari-hari ini terus menciptakan rekor baru. Dalam sepekan terakhir, dari 2-9 Juli 2021, penambahan kasus baru mencapai 214.680 kasus.

Lonjakan kasus baru itu, yang disebut-sebut Satgas Covid-19 sebagai gelombang kedua, makin membuat respon pemerintah Indonesia benar-benar kedodoran.

Hampir semua rumah sakit mengalami over-kapasitas. Tidak sedikit rumah sakit yang mendirikan tenda darurat di halamannya. Bersamaan dengan itu, sejumlah rumah sakit melaporkan menipisnya cadangan oksigen.

Di luar sana, situasinya lebih tak terkendali. Mulai dari antrean warga mencari tabung oksigen, fenomena panic buying, hingga berita kematian yang lalu-lalang.

Di media sosial, hampir tiap saat cerita tentang betapa sulitnya orang mencari rumah sakit, oksigen, hingga donor plasma konvalesen berseliweran di timeline kita.

Tentu saja, kita berharap negara bisa berbuat lebih baik untuk menangani pandemi ini. Selain membenahi soal kepemimpinan dan kebijakannya, negara ini butuh dukungan anggaran.

Sekira tiga hari yang lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat untuk menyumbang vitamin kepada tenaga kesehatan.

Ajakan agar masyarakat ikut menyumbang itu dibaca sebagai pertanda kalau negara sudah cekak.

Kita masih berhadap-hadapan dengan pandemi yang jauh dari terkendali. Sementara jumlah kasus baru belum ada tanda-tanda menurun, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan mulai kewalahan, stok oksigen dan ventilator mulai terbatas, dan beberapa jenis obat juga langka. Kita butuh mempercepat proses vaksinasi.

Tanggal 5 Juli lalu, lewat editorialnya, TEMPO sudah menyeru agar Presiden Jokowi segera mengibarkan bendera putih dan meminta bantuan negara lain.

Dalam situasi darurat itu, negara kita butuh tambahan anggaran untuk melawan pandemi. Untuk itu, saya menyodorkan tiga solusi bagi negara untuk menambah anggarannya.

Pertama, memotong gaji pejabat tinggi Negara

Agak heran juga, dalam situasi bangsa sudah sedarurat ini, pejabat tertinggi belum mengumumkan keputusan memotong gajinya.

Dua negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, sudah melakukannya sejak awal pandemi. Di belahan dunia lainnya, ada beberapa juga melakukannya.

Baca juga: Inilah 10 Pemimpin Negara yang Potong Gaji Saat Pandemi

Kalau pejabat tinggi Negara, dari Presiden, Wapres, Menteri-Menteri, anggota DPR/DPD, pejabat lembaga non-kementerian, Direksi/Komisaris BUMN, hingga Gubernur, mau memotong 35-50 persen gajinya untuk 3-6 bulan ke depan, Negara ini bisa mendapat banyak tambahan anggaran.

Selain menambah anggaran pandemi, keputusan potong gaji juga positif secara politik. Itu menunjukkan bahwa pemimpin masih punya kepekaan dan empati di tengah krisis yang menerjang bangsanya.

Kedua, sita seluruh harta koruptor.

Dalam situasi kas negara yang cekak begini, ada satu hal yang perlu diingat baik-baik: para pencoleng uang negara alias koruptor. Mereka berkontribusi besar membuat gembos kas negara.

Karena itu, dalam situasi darurat seperti sekarang, sudah sewajibnya negara menghukum mereka seberat-beratnya dengan menyita seluruh hartanya.

Tentu saja, penyitaan harta koruptor bisa menambah kas negara. Bisa membuat anggaran penanganan covid berlipat-ganda sehingga berdaya guna untuk memerangi pandemi dan menolong rakyat banyak.

Selain itu, penyitaan seluruh harta koruptor alias pemiskinan juga berguna untuk menciptakan efek jera.

Sekalipun seorang koruptor divonis 5-8 tahun penjara, tanpa menyita seluruh hartanya, itu hanya semacam menghilang dari pantauan publik untuk sementara. Dengan hartanya, dia bisa membuat penjaranya mewah. Dengan hartanya, selepas dari penjara, dia bisa merintis kembali karir politik dan jalan bisnisnya.

Ketiga, berlakukan pajak kekayaan

Di saat pandemi memukul banyak warga negara. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Tak sedikit usaha dan mata pencaharian yang hilang.

Pada 2019, jumlah orang super-kaya Indonesia, dengan nilai kekayaan US$30 juta ke atas (Rp427 miliar), sebanyak 756 orang[1]. Merujuk pada Wealth Report 2021, jumlah itu akan meningkat 67 persen dalam lima tahun mendatang.

Ironisnya, kontribusi mereka lewat pajak tidak signifikan. Ini terbaca pada kontribusi PPh pribadi (PPh 21, PPh 25/29) yang hanya sekitar 14,2 persen dari total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.070 triliun (2020). Malahan, PPh 25/29, yang mencerminkan pajak orang kaya, hanya berkontribusi 1,08 persen dari total penerimaan pajak.

Mau tak mau, demi terwujudnya rasa keadilan, juga terwujudnya fungsi pajak itu sendiri, yaitu redistribusi kekayaan, sudah saatnya Indonesia menerapkan pajak kekayaan.

Selain mendorong perubahan skema PPh agar lebih mencerminkan keadilan (menambah layer baru dan mengubah tarifnya), kita juga perlu mempertimbangkan penerapan pajak kekayaan.

Bentuk praksisnya, kita bisa memilah apakah pemajakan ini berbasis pada nilai kekayaan (asset base), pengalihan harta (pajak warisan, pajak hibah, dan pajak transfer modal), atau pajak pada kenaikan keuntungan (capital gains).

Empat, menunda pembayaran utang luar negeri dan bunganya

Indonesia punya ketergantungan yang kuat terhadap utang. Hingga Mei 2021, utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.418 triliun.

Jumlah utang yang besar itu membebani APBN Indonesia setiap tahunnya. Alokasi anggaran untuk membayar cicilan pokok dan bunganya melebihi anggaran kesehatan.

Pada 2021, alokasi anggaran untuk membayar cicilan pokok sebesar Rp 82,3 triliun dan bunga sebesar Rp 373,3 triliun. Jadi, total anggaran yang dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang mencapai Rp455,6 triliun. Bandingkan dengan anggaran kesehatan yang hanya Rp 254 triliun.

Karena itu, sangat masuk akal apabila Indonesia mengajukan renegeosiasi utang dengan para kreditur untuk mendapatkan moratorium pembayaran utang.

Kalau itu berhasil, setidaknya Indonesia punya ruang untuk bernapas: bisa memanfaatkan alokasi pembayaran utang untuk membiayai kebutuhan yang paling darurat sekarang ini.

Tentu saja, tuntutan ini masuk akal. Bahkan sekarang Bank Dunia dan IMF berbicara penghapusan utang (debt relief) bagi negara-negara miskin.

Lima, hentikan dulu proyek pembangunan infrastruktur

Dalam situasi darurat begini, tak ada alasan untuk tetap menggenjot proyek infrastruktur. Kalau alasannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, apa mungkin tanpa mengendalikan pandemi?

Presiden Jokowi sendiri yang sudah terlanjur bilang, kunci pemulihan ekonomi adalah kesehatan[2]. Tanpa keberhasilan mengendalikan pandemi, tak mungkin ada pemulihan ekonomi.

Di tahun 2021 ini, anggaran infrastruktur cukup fantastis: Rp 417 triliun atau naik 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kalau proyek infrastuktur bisa ditunda tahun ini, anggarannya bisa dialihkan dulu untuk penanganan pandemi.

MAHESA DANU

Kredit foto: KOMPAS/AGUS SUSANTO


[1] https://investor.id/business/756-orang-indonesia-miliki-kekayaan-di-atas-us30-juta

[2] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5162579/pulihkan-ekonomi-ri-jokowi-kuncinya-di-kesehatan

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid