KontraS Kecam Brutalitas Aparat Di Dongi-Dongi

Selasa (29/3) lalu, aparat Kepolisian membubarkan paksa aksi protes yang digelar oleh ribuan petani dan penambang Dongi-Dongi, Sulawesi Tengah. Akibat brutalitas aparat, 14 penambang tertembak dan 94 orang ditangkap.

Menyikapi kejadian itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan pernyataan berisi kecaman.

“KontraS mengecam penembakan yang dilakukan oleh pihak aparat ke petani yang sedang aksi memperingati Hari Ketiadaan Tanah di Dongi-Dongi, Sulawesi Tengah, pada 29 Maret 2016,” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar, MA, di Jakarta, Rabu (30/3).

Menurut Haris, kejadian itu menjadi potret buruk aparat yang menggunakan kekuatannya secara sewenang-wenang dan abai menjadi pelindung bagi masyarakat.

Menurut dia, anggota polisi telah gagal melakukan upaya pencegahan (preventif) dan penilaian terkait perlunya tindakan (nesesitas) yang seimbang (proporsionalitas) dan masuk akal (reasonable) sehubungan dengan penggunaan kekuatan dalam peristiwa tersebut.

“Ini tidak sesuai dengan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,” tegasnya.

Disamping itu, kata dia, tindakan berlebihan yang berujung kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut juga bertentangan dengan Perkap No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Perkap No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Karena itu, Haris meminta Pemerintah Daerah Sulteng untuk memastikan agar pihak keamanan, seperti Polisi dan Tentara, untuk tidak meneruskan perilaku beringas kepada masyarakat, menaati hukum dan menahan diri untuk tidak melakukan bentuk kekerasan apapun.

Dia juga menuntut Polda Sulawesi Tengah untuk melakukan penindakan terhadap seluruh jajaran polisi dalam peristiwa diatas.

“Polda Sulawesi Tengah juga harus menarik mundur pasukan yang digelar di lokasi, yang diketahui telah memicu rasa takut, teror dan intimidasi warga,” tandasnya.

Lebih jauh, pihaknya juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk segera melakukan penyelidikan terkait peristiwa kekerasan dan pelanggaran terhadap Pasal 25, 29, 33 dan 34 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagaimana fungsi dan tugasnya yang merupakan amanat dari Pasal 89 (3) UU Nomor Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Komnas HAM juga diminta memberikan rekomendasi untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Polres Sigi untuk membuat situasi kondusif dengan koordinasi bersama dengan tokoh masyarakat setempat agar terwujud jaminan rasa aman warga untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonominya.

Selain itu, Haris juga mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan yang efektif bagi seluruh korban dan warga yang masih merasa ketakutan atas teror dan intimidasi akibat terjadinya peristiwa tersebut.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid