Trisakti dan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama sebagai dasar membangun Persatuan Nasional  adalah keniscayaan bagi Nusantara yang kini bernama Republik Indonesia bila ingin menjadi bangsa bersatu, berdaulat yang besar, berkeadilan dan berkemakmuran. Setelah “peperangan” yang seakan tanpa akhir hampir 1000 tahun antara Sriwijaya-Sumatra yang mewakili Budhisme dan Jawa yang mewakili Hindhuisme; yang  keberakhirannya seakan ditandai dengan peristiwa Pralaya (pemusnahan dan pembantaian) kerajaan Dharmawangsa Teguh oleh serangan Wurawari (agen Sriwijaya), berangsur-angsur di bawah pengaruh Airlangga (menantu Dharmawangsa yang selamat dari Pralaya) kerukunan antar umat beragama dibangun.

Di saat Jawa di bawah Airlangga mulai diletakkan dasar-dasar kerukunan umat beragama, di belahan dunia lain justru dimulai peperangan yang seakan tiada akhir: atas nama Islam dan Kristen. Kejatuhan Kekaisaran Kristen di Timur yang berakibat ditutupnya Jalur Sutra (jalur Darat) memungkinkan pencarian jalur laut sambil masih meneruskan semangat perang salib hingga menemukan sendiri pusat rempah-rempah di Maluku dan mulai  menjadikan Nusantara sebagai ladang penjajahan dan penghisapan untuk kemakmuran bangsa-bangsa lain.

Pembangunan kerukunan umat beragama dan berkeyakinan di masa Airlangga  ini pun dimungkinkan karena Sriwijaya juga sedang disibukkan menahan serangan-serangan mematikan dari kerajaan Cola. Visi membangun Nusantara tanpa membeda-bedakan keyakinan dan agama ini terus dikembangkan: gelar Kertanegara (Raja Singhasari) sendiri adalah Siwabudha; pada masa Singhasari, keyakinan (kepada) leluhur sebagai tradisi setempat pun semakin kuat karena pasokan rohani dari pusat India sendiri sedang berantakan menghadapi serangan-serangan mematikan Mongol; operasi ekspedisi Pamelayu Singhasari sebagai usaha membendung ekspansi Mongol jelaslah menandai berakhirnya era Sriwijaya; di bawah bendera Majapahit, visi kerukunan hidup umat beragama  digambarkan Mpu Tan Tular dalam Kakawin Sutasoma. Dari Kakawin Sutasoma inilah,  Republik Indonesia yang merdeka dari kolonialisme yang sudah berlangsung tiga abad mengambil semangat Persatuan Nasional dan semboyan kerukunan umat beragama: Bhineka Tunggal Ika.

Dengan begitu jelas bahwa persatuan terutama kerukunan kaum beriman adalah dasar bagi kemajuan bangsa-bangsa di Nusantara,  Republik Indonesia kini.  Persatuan ini pun semakin menemukan konsep aplikasi yang jelas dan nyata dalam pemikiran Bung Karno yaitu Tri Sakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam lapangan kebudayaan.

Kira-kira 10 tahun sesudah pengganyangan politik berdikari alias Tri Sakti Sukarno dengan  kekerasan dan brutal, bahkan  Soedjatmoko, politisi dan teoritikus yang berseberangan dengan politik Sukarno pun masih menggunakan ungkapan “Tri Sakti” dan peranannya bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan modern. Soedjatmoko, dalam tulisan pengantar untuk  penerbitan buku Strategi Kebudayaan Prof. Dr. C.A.van Peursen menulis:

“…Maka segala aspek ini bertemu dalam usaha untuk merumuskan  suatu strategi kebudayaan yang mampu membimbing proses modernisasi dan pembangunan sehingga menjaga dan memperkuat kepribadian nasional, kontinuitas kebudayaan, dan kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri, sekaligus dengan memperkuat kesatuan nasional. Buku ahli filsafat van Peursen yang disajikan ini dapat memperkuat kemampuan kita untuk menyinari permasalahan itu, karena dia mengemukakan suatu kerangka teoritis yang sangat praktis.”

Dengan begitu jelas juga bahwa Tri Sakti sebelum menjadi konsepsi politik Bung Karno sudah menjadi pemahaman umum perjuangan kemerdekaan Indonesia bila hendak menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, Adil dan Makmur. Tri Sakti adalah syarat obyektif menuju Keadilan dan Kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Dengan bercokolnya kolonialisme, tidak mungkin rakyat Indonesia bisa mengembangkan politik yang berdaulat. Justru metode dan cara membangun politik yang kuat dan berdaulat sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam sejarah Nusantara oleh Sriwijaya dan Majapahit sebisa mungkin dihapuskan dari kenangan bersama rakyat nusantara. Kekuatan politik yang tersisa pun terus menerus dihancurkan dengan politik adu domba, pecah belah, divide et impera antar umat beriman, suku, agama, ras dan antar golongan. Filsafat individualisme pun didorong ke muka sebagai bagian dari kerja penghancuran kekuatan kolektif, gotong royong yang terbukti telah menjadi modal sosial ekonomi yang kuat mengakar di rakyat. Dengan politik yang berdaulat, terbuka jalan untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh dan keluar dari kerangka subordinat dan menjadi sumber penghisapan imperialisme.

Keduanya ini, daulat politik dan pembangunan ekonomi yang bermartabat dilandasi oleh pandangan politik bahwa kebudayaan menjadi sumber kekuatan dalam membangun pergerakan yaitu budaya gotong royong yang telah menjadi kepribadian rakyat di nusantara dalam menghadapi kehidupan. Dengan bergotong-royong atau bersatu, kehidupan yang berat menjadi ringan. Bentuk-bentuk persatuan seperti ini masih banyak kita temui dalam berbagai kebutuhan kehidupan rakyat kita. Puncak dari gotong royong ini tentu saja adalah keberhasilan mengusir penjajah. Kehidupan ekonomi yang menjanjikan keberhasilan untuk kesejahteraan rakyat pun dilandasi oleh nilai dan semangat gotong-royong:  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Bung Karno adalah orang yang yakin terhadap jalannya Tri Sakti dengan semangat gotong royong yang merupakan akar kebudayaan rakyat Indonesia sebagaimana juga dikatakan Bung Karno pada 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI yang sedang mencari dasar bagi pendirian Negara Republik Indonesia yang kemudian terkenal sebagai pidato hari Lahirnya Pancasila: “…maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong royong! Alangkah hebatnya!”

Dalam semangat gotong-royong dan Trisakti inilah, umat beragama menemukan landasan dan alasan strategis untuk membangun kerukunan; juga mencapai tujuan: masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 70 tahun yang lalu. Dengan (kerja mencapai)  masyarakat adil dan makmur, kerukunan antar umat beragama semakin terjaga, terawat dan dikuatkan.

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid