Yakobus Mayong Padang: Marhaenisme Masih Relevan Untuk Menjawab Persoalan Bangsa

Jika penderitaan rakyat Indonesia mau dianalogkan, ambil contoh orang yang mau tenggelam, maka tenggelamnya rakyat Indonesia sudah sampai di leher. Sedikit lagi, jika tidak ada pertolongan secepatnya, maka rakyat akan tenggelam dan mati.

Meskipun keadaannya sudah begitu, namun pemerintah belum juga punya “perhatian” untuk menyelamatkan rakyat yang sudah hampir tenggelam ini, malah terkesan sengaja untuk mengabaikan.

Ini tema penting dalam diskusi saat ngopi bareng Yakobus K Mayong Padang, politisi dari PDIP dan mantan anggota DPR dalam dua periode, yang digelar oleh Kedai Kopi dan Teh Nusantara di Jakarta, Jumat (8/7).

Terkait hal itu, politisi PDIP Yakobus Mayonpadang menilai, tidak ada keinginan pemerintah untuk memperhatikan nasib kaum “marhaen”, yang mana dapat dibuktikan dengan ketiadaan perbaikan apapun terhadap kehidupan rakyat marhaen hingga saat ini.

“Negara ini tidak pernah memihak kepada rakyat. jika infrastruktur publik mengalami kerusakan, maka kita harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk adanya perbaikan. Tapi, ketika infrastruktur swasta yang rusak, maka dalam hitungan jam pemerintah akan segera bereaksi,” kata Yakobus mencontohkan.

Hal itu membenarkan pernyataan bahwa negara lebih memihak kepentingan modal swasta ketimbang rakyatnya sendiri. Dalam setiap konflik antara rakyat versus pemilik modal, negara dan aparatusnya selalu menjadi pihak yang tidak netral dan telah memilih untuk berdiri sebarisan dengan kepentingan modal.
Apalagi di jaman neoliberal ini, sebuah jaman yang seringkali diidentikkan dengan kolonialisme di masa lalu. Ini adalah jaman dimana modal telah menjadi tuhan baru, yang kekuasaannya bisa menciptakan kiamat bagi orang-orang miskin di berbagai negara, terutama di kawasan negeri dunia ketiga.

Di tengah proses penghancuran oleh mesin kolonialisme baru ini, rakyat marhaen seolah-olah telah kehilangan induk yang harus melindungi mereka, yaitu negara. Negara dan aparatusnya tak lagi menjadi pelindung, apa yang disebut di preambule UUD 45, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Mengenai hal itu, Yakobus juga memiliki pendapat yang hampir sama, bahwa rakyat Indonesia jangan lagi berharap kepada pemerintah, DPR, atau institusi politik lainnya, karena mereka bukan lagi representasi politik dari kepentingan rakyat, tetapi harus menyandarkan diri pada kekuatan sendiri.

Yakobus menambahkan, kaum marhaen tidak cukup hanya berjuang pada aspek-aspek kepentingan jangka pendek, atau sering disebut perjuangan sosial-ekonomi, tetapi harus mulai melihat perjuangan jangka-panjang.

Dalam konteks itulah, teori-teori perjuangan Bung Karno menjadi sangat relevan untuk dibuka-buka kembali dan dibaca secara kritis, terutama mengenai aspek-aspek anti-kolonial dan strategi perjuangannya. “Ya, Marhaenisme sangat relevan untuk sekarang ini. Tak perlu mengimpor teori dari luar,” ujarnya.

Bung Karno pun pernah berkata, “Marhaenisme itu bukan sekedar Political Theory, bukan sekedar teori politik, –teori untuk mempersatukan atau untuk mencakup semua orang-orang Bangsa Indonesia melarat–, tetapi Marhaenisme adalah teori perjuangan.”

“Marhaenisme itu dalam perjuangan dan tidak ikut berjuang, maka saudara bukan Marhaenis sejati,” demikian dikatakan Bung Karno.

Mengenai relevansi Marhaenisme dalam situasi saat ini, Yakobus berusaha menandai pertumbuhan petani miskin dan pemilik alat produksi kecil akibat neoliberalisme. ”Sekarang, kekuatan terbesar rakyat Indonesia adalah kaum marhaen.”

Ini juga didukung oleh Dominggus Oktavianus, salah satu pengurus KPP-PRD, bahwa neoliberalisme telah menciptakan perkembangan sektor informal yang mencapai 70% dari angkatan kerja.

Namun, soal bagaimana menghidupkan kembali ajaran Bung Karno dalam situasi saat ini, misalnya Marhaenisme, baik Yakobus maupun peserta diskusi lainnya sangat menyadari bahwa de-sukarnoisme selama puluhan tahun punya kontribusi besar terhadap ”penggusuran ajaran-ajaran Bung Karno”.

”Sekarang ini, kalaupun ada pengkaderan-pengkaderan mengenai marhaenisme, tapi itu belum massif dan kurang menyentuh ke lapisan bawah dan masyarakat luas,” kata Yakobus.

Terkait kebutuhan perjuangan ke depan, Yakobus menggaris bawahi beberapa hal penting selain adanya teori politik dan perjuangan, yaitu adanya praktik politik berbeda dan integritas politik seorang pemimpin partai.

”Sekarang ini, kalaupun ada yang mengaku oposisi secara terbuka, tapi praktik politiknya terkadang tidak berbeda jauh dengan partai berkuasa. Padahal, oposisi harus menerapkan praktik politik berbeda untuk membedakan garis politiknya dengan penguasa,” demikian dikatakan Yakobus.

Dia menekankan pentingnya seorang politisi untuk menjaga integritas politik, yaitu berani hidup pas-pasan demi memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsanya. ”kita perlu menyamakan antara pernyataan politik dan tindakan politik”.

Terakhir, dalam kesempatan diskusi itu, Yakobus juga menekankan pentingnya persatuan di kalangan kekuatan progressif dan nasionalis. “Kita perlu menunjukkan kekuatan, bukan menunjukkan kelemahan,” ujarnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Marhanisme tidak diajarkan disekolahan, coba kalau marhaenisme diajarkan dari kecil, pasti cikal bakal tokoh-tokoh revolusioner akan banyak hadir.

  • ivan

    marhaenisme telah ditelan oleh neoliberalisme,akibatnya negara ini berjalan pincang dan tidak seimbang, bagaikan kapal ditengah samudra diombang ambing oleh badai kaum neolib.

  • sangat menarik, terima kasih