Warga Wawonii Tuntut Pencabutan IUP PT DBM

Wawonii (2)

Kehadiran PT Derawan Berjaya Mining (DBM) di Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, terus menuai perlawanan dari warga setempat.

Rabu (3/6/2015) siang, sedikitnya 300-an warga Wawonii yang bergabung dalam Amanat Wawonii menggelar aksi massa di kantor DPRD Konawe Kepulauan. Mereka menuntut pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT DBM.

“Kehadiran PT DBM telah meresahkan warga. Sudah 8 tahun beroperasi, PT DBM ingkar janji terhadap warga,” ujar koordinator aksi dari warga, Dedi.

Menurut Dedi, PT DBM tidak merealisasikan point-point kesepakatan dengan warga setempat, seperti soal ganti rugi, pembangunan sarana dan prasarana desa, beasiswa bagi anak-anak Wawonii, dan prioritas penggunaan tenaga kerja kepada warga setempat.

“Beberapa kali warga mempertanyakan realisasi dari kesepakatan tersebut, baik melalui pihak manajemen secara langsung maupun melalui mediasi pemerintah, tetap saja tidak mendapatkan respon apa-apa dari perusahaan,” bebernya.

Selain soal pengingkaran kesepakatan, kata Dedi, kehadiran PT DBM di Wawonii membawa ancaman bencana ekologis, yakni abrasi pantai, akibat aktivitas penggalian pasir.

Sementara itu, Marno dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengatakan, dalam banyak kasus investasi pertambangan, pemerintah hanya memikirkan keuntungan ekonomis tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekologis aktivitas tambang.

Selain itu, kata Marno, ekspansi perusahaan tambang juga seringkali mencaplok tanah dan ruang hidup masyarakat desa. Karena itu, pemerintah mestinya lebih selektif dalam mengeluarkan ijin usaha pertambangan.

Menurut Marno, pedoman pengelolaan tambang seharusnya mengacu pada mandat konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945. “Yang kita lihat, aktivitas pertambangan ini mengabaikan pasal 33 UUD 1945,” tandasnya.

Di kantor DPRD, tak lama setelah menggelar orasi-orasi, perwakilan warga Wawonii dipersilahkan masuk ke kantor DPRD untuk mengikuti pertemuan tripartit, yang melibatkan perwakilan warga, PJ Bupati Konawe Kepulauan, dan DPRD Konawe Kepuluan.

Dalam rapat tersebut, warga tegas mendesak Bupati dan DPRD bersikap tegas terkait tuntutan pencabutan IUP PT DBM. Namun, pihak Bupati tidak bisa memenuhi tuntutan itu.

Pihak Bupati mengaku, pihaknya tidak punya kewenangan untuk mencabut IUP. Katanya, pihak Bupati hanya melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan Undang-Undang.

Tetapi pihak DPRD punya pendapat berbeda. Hampir semua anggota DPRD yang mewakili berbagi fraksi menyatakan dukungan terhadap tuntutan pencabutan IUP PT DBM. Pihak DPRD berjanji akan membuat surat rekomendasi pencabutan IUP PT DBM kepada pemerintah provinsi.

Tuntut Pembebasan Aktivis Agraria

Dalam aksi tersebut, warga Wawonii juga mendesak pembebasan aktivis agraria, Muamar, yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 3 Mei lalu.

Warga menilai penangkapan itu sebagai bentuk kriminalisasi aktivis agraria. “Bebaskan Muamar sekarang juga. Hentikan kriminalisasi terhadap pejuang agraria,” teriak massa aksi.

Tidak hanya itu, warga juga menuntut pengusutan tuntas terhadap pelaku penembakan dan penganiayaan warga saat aksi penangkapan paksa Muamar tanggal 3 Mei lalu.

Hayadin Manaf

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut