Warga Pulau Padang Siapkan “Perang” Dengan Menhut

Ada baiknya seorang pejabat publik menjaga ucapannya agar tidak melukai perasaan rakyatnya. Seperti yang dilakukan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan terkait konflik agrarian di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau.

Kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, seusai mengikuti musyawarah kerja DPW PAN setempat (18/2/2012), Menhut Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa persoalan sengketa agraria di Pulau Padang sudah selesai.

“Sengeketa lahan di Pulau Padang sudah tidak ada masalah ini. Persoalannya sudah selesai. Penyelesaiannya, pihak perusahaan sudah kita minta untuk memetakan areal konsesinya. Pemetaan ini dilakukan agar mengetahui batas-batas wilayah serta mendata lahan milik masyarakat yang masuk dalam kawasan izin,” kata Zulkifli seperti dikutip Detik.com

Pernyataan Menhut Zulkifli Hasan membuat kemarahan rakyat Pulau Padang makin mendidih. Pasalnya, di mata warga, penyelesaian konflik agraria di Pulau Padang belum menemukan titik terang sama sekali.

“Kami mau menegaskan kepada Menhut Zulkifli Hasan: jangan pernah bermimpi persoalan Pulau Padang selesai jika PT. RAPP masih beroperasi di pulau tersebut,” kata aktivis Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM), Muhamad Ridwan, di Jakarta (20/2/2012).

Menurut Riduan, pintu penyelesaian persoalan Pulau Padang hanya mungkin terbuka jikalau Menhut merespon tuntutan rakyat dengan mengeluarkan Pulau Padang dari areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP.

Sebab, persoalan utama rakyat Pulau Padang bukan cuma perampasan lahan rakyat, tetapi juga ancaman terhadap eksistensi pulau itu sendiri. Kehadiran HTI akan mempercepat proses penurunan permukaan tanah Pulau tersebut.

“Ancaman itu terus membayangi masyarakat. Itu hanya mungkin hilang jikalau Pulau Padang dikeluarkan dari areal konsesi HTI,” tegas Ridwan.

Siapkan Posko Perlawanan

Merespon pernyataan Menhut di atas, warga Pulau Padang sedang membangun posko-posko perjuangan di berbagai desa.

Posko itu, kata Riduan, akan menjadi alat konsolidasi untuk melancarkan perlawanan besar-besaran terhadap kebijakan Menhut yang merugikan rakyat.

Selain itu, kata dia, posko itu akan mengusir siapapun, termasuk pegawai Kemenhut, yang berusaha melakukan pengukuran tapal-batas dan pemetaan lahan.

“Kami sudah kibarkan bendera peperangan. Pegawai Menhut jangan coba-coba mendekat ke Pulau Padang,” tegas Ridwan.

Ridwan mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan sebuah perlawanan yang lebih besar untuk memaksa Menhut dan pejabat terkait belajar mendengar aspirasi atau tuntutan rakyat.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut