Warga Pertanyakan Anggaran Pilkades

Tidak hanya pemilihan Presiden dan kepala daerah saja yang memanas, pemilihan kepala desa pun berlangsung cukup panas dan mempengaruhi konstalasi politik di tingkat desa tersebut.

Kejadian ini berlangsung di desa Bangko Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang sedang mempersiapkan pemilihan kepala desa pada tanggal 15 Januari mendatang. Dalam pemilihan ini, ada dua kandidat yang bertarung dan bersaing secara politik, yaitu Suparman Amir dan Zulkarnain.

Kedua kandidat menjanjikan akan melakukan perubahan dan memaksimalkan pembangunan di desa tersebut.

Namun, bukan saja aroma pertarungan para kandidat yang menarik perhatian warga, tetapi juga lembaga Badan Pengawas Kepenghuluan (BPK) selaku panitia penyelenggara pemilihan ini.

Sebagian warga mempertanyakan soal anggaran penyelenggaraan pilkades ini. Pasalnya, menurut pengakuan seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, pihak BPK menarik dana sebesar Rp31 juta dari masing-masing kandidat.

Legirin, ketua BPK ini, menyatakan bahwa penarikan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan operasional selama pemilihan.

Namun, warga tetap mempertanyakan soal anggaran tersebut, sebab ada isu yang menyebutkan bahwa kandidat yang kalah akan dikembalikan Rp7 juta dari setorannya kepada BPK, sementara pihak pemenang tidak akan dikembalikan uangnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • biaya pilkades 31 jt itu masih ringan, di bekasi biaya pilkades bisa mencapai 500 jt bahkan bisa lebih di bagi jumlah calon kades, kal jumlah peserta calon kades banyak mungkin agak ringan, bayangkan kalau psertanya dua orang, 250 jt bro……itu baru pendaftaran belum biaya kampanye/sosialisai menarik masa, kal terpilih pasti mikirin balikin modal bukan mikirin warga. usul sy sebaikny anggaran pilkades di atur dalam RUU DESA yg sedang di godok DPR RI

  • Lebih cocok Pembukaan UUD 45 alenia 4 di revisi aja,karena Para Petinggi Rebublik ini tidak berpihak kepada Masyarakat paling bawah( PilPres,Pemilihan DPR-DPRD &DPD dan Pilkada seluruh di tanggung negara/APBN/APBD)Sementara PILKADES dimasukan ke APBC(Anggaran Pendapatan Belanja Calon)..