Warga Kedoya Utara Tuntut Legalisasi RT/RW

Rapat-Akbar-SRMI

Inilah salah satu ironi di negara ini. Sebanyak 900-an kepala keluarga (KK) di kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat, sampai saat ini belum punya identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Di sini kebanyakan KTP tembak. Di sini tidak ada struktur RT/RW yang resmi dan diakui pemerintah. Akibatnya, pengurusan KTP dilakukan di tempat lain,” kata Heri, salah seorang tokoh masyarakat di Kedoya Utara.

Akibatnya, kata Heri, sebagian besar warga di Kedoya Utara kesulitan mengakses hak-hak dasarnya sebagai warga negara. “Kami jarang tersentuh oleh program pemerintah. Selain itu, kami juga kesulitan untuk mengakses layanan publik,” katanya.

Heri beranggapan, dengan ketiadaan legalitas RT/RW, warga Kedoya Utara seakan hidup di negeri tak bertuan. Selain itu, eksistensi mereka sebagai warga negara Republik Indonesia juga seakan tak diakui.

“Padahal, kami sering membayar pajak. Kami juga sering memberikan suara dalam pemilu maupun Pilkada,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 900-an KK warga yang tinggal di pinggiran rel kereta api di Kedoya Utara, Jakarta Barat, adalah korban gusuran. Mereka digusur oleh Pemkot Jakarta Barat pada tahun 1995.

“Dulu kami digusur begitu saja, tanpa ganti-rugi. Kami cukup lama hidup terlunta-lunta dan tidak jelas,” kata Atmo, seorang tokoh masyarakat Kedoya Utara, saat rapat akbar warga eks gusuran Kedoya Utara tadi malam (18/11).

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, yang hadir dalam rapat akbar semalam, mengungkapkan, setiap warga negara punya hak hidup di negara ini dan dijamin hak-hak dasarnya.

Menurut Wahida, salah bentuk hak warga yang paling dasar adalah mendapat pengakuan sebagai warga negara. “Kalau pemerintah sengaja tidak memberikan KTP kepada warganya, maka itu tindakan melanggar konstitusi,” katanya.

Lebih jauh lagi, menurut Wahida, jika merujuk pada konstitusi UUD 1945, maka negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan lain-lain.

Terkait legalisasi RT/RW, Wahida menjelaskan, seharusnya pemerintah tidak mempersulit pembentukan RT/RW sepanjang berbasiskan kepentingan warga. “Keberadaan RT/RW sangat penting untuk membantu penyelesaian persoalan warga di tingkat bawah,” tandasnya.

Menurut rencana, warga Kedoya Utara akan menyampaikan persoalan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo. “Kami berharap, bapak Jokowi mendengar suara rakyat dan menerima permintaan kami,” ungkap seorang warga.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut