Warga Jual Kembali Tabung Gas 3 Kilogram Yang Dibagikan Pemerintah

Karena trauma dengan ledakan tabung gas 3 kilogram akhir-akhir ini, sejumlah warga di Bangkinan, Riau, menjual kembali tabung gas-nya. Padahal, pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai cara pemakaian kompor dan tabung gas 3 kilogram.

Rina, seorang warga Bangkinan yang ditemui Berdikari Online, menyampaikan kekhawatirannya untuk menggunakan tabung gas kilogram. “Saya tidak memakainya, takut meledak,” katanya.

Tabung gas 3 kilogram itu dibagi-bagian secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat, sebagai bagian dari program konversi dari minyak ke gas. Namun, karena takut terjadi ledakan, sebagian warga tidak mempergunakan gas tersebut.

Menurut pengakuan Rina, beberapa warga telah menjual tabung gasnya karena juga tidak digunakan dan karena desakan ekonomi.

“Saya pun berniat menjual tabung gas yang saya punya kalau ada yang mau beli,” katanya.

Rina mengaku lebih suka menggunakan minyak tanah, kendati harganya cukup mahal dan sudah jarang ditemukan di pangkalan. “Kalau tidak ada minyak tanah, kami lebih memilih menggunakan kayu bakar,” tegasnya.

Biasanya, hasil penjualan tabung gas 3 kilogram ini dipergunakan untuk menambah belanja untuk kebutuhan dapur.

Hal serupa juga dilakukan Jumalis, seorang warga Lenggini, Bangkinan, yang mengaku telah menjual tabung gas 3 kilogram miliknya hanya tiga hari setelah dibagi-bagikan oleh pihak kelurahan.

Jumalis juga lebih memilih menggunakan minyak tanah dan sesekali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan masak-memasak di rumahnya. “Kalau menggunakan minyak tanah, kami merasa lebih sederhana dan lebih aman,” katanya.

Pemerintah kurang siap menjalankan konversi

Di tempat terpisah, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Pekanbaru Achyardi, SE menyatakan bahwa pemerintah tidak siap dalam menjalankan program konversi energi dari minyak tanah ke gas.

Achyardi mengatakan, program konversi mestinya memerlukan beberapa tahap, seperti sosialisasi dan uji coba, hingga nantinya masyarakat benar-benar sudah memahami dan mengerti dengan penggunaan kompor gas.

Selain itu, tambah Achyardi, pemerintah membuat tabung gas 3 kilogram dengan kualitas yang sangat buruk, sehingga mudah mengalami kebocoran dan kerusakan.

Ditambah lagi, pemerinta kurang melakukan kontrol terhadap pasar dan mekanisme distribusi tabung gas 3 kilogram ini, sehingga rawan sekali terjadi penyelewengan dan pemalsuan.

Lebih jauh, Achyardi menambahkan bahwa faktor kemiskinan juga berkontribusi besar terhadap maraknya ledakan gas. “Orang miskin terkadang sulit untuk membeli aksesori pelengkap dan pengaman kompor,” ungkapnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • bambang budiono

    Kalau boleh saya menambahkan keterangan dari sdr Achyardi, SE (ketua SRMI Pekanbaru) bahwa pemerintah juga ‘sangat2’ kurang dalam melakukan kontrol terhadap distribusi & pasokan gas ukuran 3kg tersebut. Diantaranya pemerintah tidak membuat patokan dasar/ Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk isi ulang/ reffil dari tabung gas 3kg tersebut. Berbeda dgn waktu masih adanya/ melimpahnya minyak tanah di pasaran, dimana ada patokan HET minyak tanah (yg mana pada waktu itu juga sudah banyak terjadi pelanggaran/ harga jual di pasaran jauh melebihi HET).

    Hal ini menyebabkan maraknya penyelewengan/ permainan dalam distribusi, dimana jika pedagang & pemakai akan membeli di agen (yg seharusnya dgn harga Rp 12.750,- selalu dikatakan ‘stock kosong’ karena minimnya pasokan dari Pertamina, padahal terlihat jelas stock masih menumpuk sangat banyak. Jika pedagang/ pemakai tsb menanyakan stock yg terlihat banyak itu, maka agen akan menjawab bahwa itu adalah jatah untuk pangkalan/ jaringan pengecer yg belum terdistribusi.
    Jadi penyelewengan yg terjadi adalah:
    Agen akan menjual kepada pedagang/ pangkalan yg berani membayar lebih dari Rp. 12.750, sedangkan bagi pedagang/ pemakai yg tidak mau membayar lebih maka tidak akan pernah mendapat pasokan gas 3kg tsb sampai kapanpun…
    Dampak dari penyelewengan ini adalah ‘melambungnya harga’ gas 3kg dipasaran, bahkan di beberapa daerah harganya mencapai Rp.17.000 hingga Rp.18.000/tabung 3kg.

    Yang mengherankan hal ini telah berlangsung cukup lama, bahkan telah ada pelaporan ke call center Pertamina di nomor telp. 500-000, ada janji akan dilakukan pemeriksaan dilapangan, tetapi hingga kini tidak ada realisasi/ perubahan…

    Ataukah memang ada ‘pembiaran’ dari pemerintah (Pertamina) terhadap penyelewengan semacam ini untuk membuka celah2 ‘pungli berjamaah’/ karena memang banyak juga ‘pemilik kekuatan kekuasaan’ yg bermain pula dalam jaringan distribusi ini sebagai usaha sampingan/ keluarga???

    Jika memang demikian, saya pikir lebih Persero ini saja yg di privatisasi dari pada Krakatau Steel…