Warga Banyuringin Tolak Pembangunan Bendungan Bodri

Ratusan warga desa Banyuringin menggelar aksi massa menolak pembangunan Bendungan Bodri di depan Kantor Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (31/10/2018).

Sedikitnya 500 warga bergerak dari Dukuh Njaro, Desa Banyuringin, menuju kantor Kecamatan Singorojo dengan menggunakan beberapa mobil pick up.

Begitu sampai di kantor Kecamatan, perwakilan warga bernegosiasi untuk bisa masuk dan bertemu dengan Camat Singorojo, Tony Ari Wibowo.

Akhirnya, 7 orang warga diterima dan menyampaikan aspirasinya kepada Tony Ari Wibowo selaku Camat Singorojo di dalam kantor Kecamatan Singorojo.

“Monggo, tahapan ini  kita kawal. Nanti ya atau tidak-nya, panjenengan akan dikumpulkan bersama, ketemu yang menentukan langsung. Sampaikan kepada mereka, Pak saya tidak setuju, pak saya ragu. Tapi kami sudah merekam pendapat 7 orang tadi. Aspirasi panjenengan akan saya sampaikan pada pimpinan: ke Bupati, ke Gubernur, ke Kementerian. Posisi saya akan mengawal aspirasi warga,” kata Camat Singorojo.

Teresia Siamah, pengurus Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Kabupaten Kendal, organisasi yang terlibat dalam aksi warga ini, menyayangkan sikap pemerintah yang tak berpihak pada rakyat karena menyetujui rencana pembangunan Bendungan Bodri.

Sebelumnya, warga sudah mendapatkan sosialisasi tentang rencana pembangunan Bendungan Bodri ini dalam Pertemuan Konsultasi Masyarakat Terdampak Bendungan/Waduk di Pendopo Kecamatan Singorojo pada tanggal 24 Oktober 2018.

“Atas nama pembangunan, lagi-lagi Negara memiskinkan masyarakat terdampak. Saya pribadi tidak paham dengan pola pikir mereka yang tidak cerdas,” kata Teresia.

Menurutnya, pemerintah harusnya tidak menjadikan pembangunan Waduk sebagai satu-satu nya alternatif untuk ketersediaan air, menahan banjir, tanah longsor tanpa memikirkan dampak bagi warga setempat yang akan tergusur rumah dan lahan serta mata pencahariannya.

Sebab, lanjut dia, kalau untuk alasan tersebut, seharusnya pemerintah lebih mengedepankan  upaya konservasi daerah penyangga atau hulu yang hutan-hutan nya pada gundul.

“Sayang, mereka gagal faham soal lingkungan dan hanya berorientasi proyek. Sehingga, sikap kami sangat jelas warga Banyuringin menolak pembangunan waduk,” tegasnya.

Perlu diketahui, wilayah Sungai Bodri Kuto merupakan wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemprov,  Jawa Tengah dengan luas 164.837 Ha, terbagi menjadi 11 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Kuto, DAS Damar, DAS Blukar, DAS Bodri, DAS Buntu, DAS Kendal, DAS Blorong, DAS Waridin, DAS Aji-Slembang dan DAS Plumbon, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Kendal, sebagian wilayah administrasi Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan sebagian Kabupaten Temanggung.

Yoyok

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut