Wantimpres: Pemerintah Tidak Akan Menghilangkan Tanah Adat

Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan ke Suku Anak Dalam 113 di Batanghari, Jambi, Minggu (30/9). Mereka bermaksud untuk mendiskusikan penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Suku Anak Dalam 113.

Rombongan Wantimpres tersebut disambut dengan tarian adat sekapur sirih dan upacara adat Besale oleh Suku Anak Dalam.

Dalam sambutanya, Wantimpres yang di wakili oleh Drs. Kamarullah Halim menyampaikan bahwa Pemerintah tidak akan menghilangkan tanah adat.

“Kita datang kesini untuk mendapat masukan, dan akan disampaikan kepada bapak presiden. Kita tidak mau ada konflik. Tanah ulayat ini silahkan dipelihara, tidak akan ada yang mengganggu. Pemerintah tidak akan menghilangkan tanah adat kecuali ada persetujuan dari anak adat,” kata Kamarullah Halim.

Sementara itu, menanggapi kedatangan Wantimpres, Ketua Suku Anak Dalam 113, Abbas Subuh, berharap kunjungan itu bisa memberi hasil bagi perjuangan rakyat Suku Anak Dalam 113.

“Kami tidak mau konflik ini melebar seperti di Mesuji, tapi kalau tidak diselesaikan apa boleh buat,” katanya.

Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, yang juga turut hadir dalam pertemuan ini, mendesak pemerintah segera membentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria. Dengan begitu, katanya, berbagai konflik agraria yang sedang terjadi saat ini bisa diselesaikan tanpa kekerasan.

Hanya saja, kata Agus Jabo, penyelesaian konflik agraria di Indonesia tidak akan mungkin bisa tuntas kalau tidak ada perombakan terhadap struktur dan kebijakan agraria yang pro-modal. “Sistim agraria kita masih sangat bercorak kolonialistik. Di sini, pemanfataan tanah lebih banyak untuk pemodal, bukan untuk kepentingan petani,” tegasnya.

Padahal, ungkap Agus Jabo, akses petani terhadap tanah merupakan prasyarat untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan demikian, Agus Jabo menganggap pelaksaanaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai keharusan untuk merombak struktur agraria yang berbau kolonialistik dan feodalis itu.

Saat ini suku anak dalam 113 tengah terlibat konflik dengan PT. Asiatik Persada. Suku Anak Dalam menuntut pengembalian tanah ulayat adat yang diambil oleh perusahaan.  Perjuangan Suku Anak Dalam sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1986. Mereka sudah mendatangi berbagai intansi dari pemerintahan kabupaten, BPN, sampai ke tingkatan Kementerian Kehutanan. Dari hasil tersebut, maka terjadi kesepakatan enclave seluas 3550 Ha.

 Edi susilo 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut