Wajah Parlemen Pasca 2014

Sudah sering kita diimpikan bahwa pemilu akan membawa perubahan. Pada kenyataannya, dari pemilu ke pemilu, yang berubah hanya kehidupan segelintir elit, sementara nasib mayoritas rakyat tetap begitu-begitu saja.

Kinerja DPR saat ini dan periode sebelumnya sudah sangat buruk. Jangankan berbicara kebijakan pro-rakyat, sebagian besar anggota DPR itu sangat pemalas dan suka membolos. Untuk periode tahun 2009-2014, tingkat kehadiran anggota DPR hanya berkisar antara 60% dan 70%.

Sudah begitu, DPR menjadi lembaga yang sangat korup. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah menyebutkan, sebanyak 69,7 persen anggota DPR terindikasi korupsi. Lalu, catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan: sepanjang tahun 2004 hingga 2012, ada 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota tersangkut berbagai status hukum. Sebagian besar adalah kasus korupsi.

Maka pantas, begitu pemilu 2014 makin mendekat, banyak orang yang dihinggapi oleh pesimisme. Bagi mereka, pemilu mendatang tak ada bedanya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagian besar calon kontestan, baik Calon Presiden maupun legislatif, masih didominasi oleh wajah-wajah lama.

Memang ada banyak alasan untuk kita bersikap pemimis. Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyebutkan, 90,5 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu 2004 dan 2009 kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014. Artinya, dengan bekal pengalaman dan dukungan logistik yang mereka sudah kumpulkan, besar kemungkinan mereka akan terpilih lagi.

Tak hanya itu, mekanisme perekrutan dan seleksi calon belum terdemokratiskan. Hampir tidak ada partai politik yang menerapkan mekanisme demokratik, seperti konferensi kandidat, untuk menjaring kandidat dari basis-basis konstituennya. Sampai sekarang, proses perekrutan dan penunjukan caleg masih di bawah otoritas segelintir elit partai politik. Sudah begitu, prosesnya masih diwarnai praktek politik uang dan nepotisme.

Selain itu, dari 12 partai politik yang akan berkontestasi dalam pemilu, tidak satupun yang punya agenda politik yang jelas. Buktinya: hampir tidak ada parpol yang punya rumusan program perjuangan yang jelas, yang nyambung dengan ideologi partainya. Memang, banyak partai yang memasang program populis, tetapi hal itu tidak hubungannya dengan agenda politik partai. Maksudnya, bisa saja program partai populis, tetapi agenda politik yang dijalankan berlawanan.

Ini pula yang menjadi masalah: partai politik Indonesia tidak beroperasi berdasarkan garis ideologi, yang merepresentasikan basis dukungannya, melainkan berdasarkan kepentingan jangka pendek dari elit-elit berkuasa di masing-masing partai. Biasanya, pertimbangan untuk menjadi pendukung rezim berkuasa atau oposisi adalah soal bagi-bagi jabatan kekuasaan. Kalau dapat jatah kekuasaan, maka partai itu menjadi pendukung rezim berkuasa. Sebaliknya, jika tidak mendapat jatah kekuasaan, maka partainya akan menjadi oposisi.

Memang, pada pemilu 2014 mendatang, ada sederet aktivis yang maju sebagai calon legislatif. Mereka tersebar di berbagai politik. Mereka berdalih, keikutsertaan mereka dalam pemilu tidaklah terlepas dari keinginan memperjuangkan agenda-agenda rakyat melalui kedudukan sebagai anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II).

Akan tetapi, mereka akan berhadapan dengan banyak rintangan. Diantaranya: bagaimana menghindari agar tidak terseret dalam arus politik yang sangat korup dan klientalistik. Dalam hal ini, caleg-caleg berlatar-belakang aktivis dituntut menunjukkan perbedaan antara cara beroperasinya partai-partai kerakyatan dan partai politik tradisional.

Selain itu, mereka juga akan berhadapan dengan sistem politik berbiaya tinggi, yang segala-galanya mengeluarkan uang. Menurut pengakuan sejumlah anggota DPR periode sebelumnya, biaya kampanye tiap caleg bisa mencapai milyaran. Padahal, gaji DPR selama 5 tahun bekerja paling tinggi Rp 1,8 milyar.

Di tengah sistem politik berbiaya tinggi seperti ini, dimana modal utama pemenangan adalah politik uang dan belanja iklan, maka sudah pasti hanya kaum plutokrat atau kaum berduitlah yang bisa memenangkan pemilihan. Merekalah yang akan berkuasa di DPR dan menggunakannya untuk kepentingannya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut