Tuntut Pencabutan IUP PT DBM, Warga Wawonii Kepung Kantor Gubernur Sultra

Aksi AMANAT WAWONII 6 Mei 2015 (2)

Sedikitnya 300-an warga Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, mendatangi kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (6/5/2015). Mereka menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang oleh PT Derawan Berjaya Mining (DBM).

Koordinator aksi Muttaqin Sidiq mengatakan, kehadiran PT DBM di Wawonii telah memicu konflik agraria dengan warga di empat desa, yaitu Desa Kekea, Desa Tondongit, Desa Waturai, dan Kelurahan Polara.

“Tidak ada alasan bagi gubernur untuk tidak mencabut semua IUP yang ada di Wawonii, khususnya PT DBM. Ini bertentangan dengan ketentuan UU,” kata Muttaqin.

Muttaqin menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa luas wilayah yang bisa diolah harus mencapai 2.000 km2 , sementara pulau Wawonii hanya seluas 1.513,98 Km, yang terdiri dari daratan ± 867, 58 Km2, Luas Perairan (laut) ± 646, 40 km2 dan garis pantai 178 km2.

Sudah begitu, lanjut Muttaqin, kendati sudah 8 tahun beroperasi, PT DBM tidak kunjung merealisasikan point-point kesepakatan dengan warga setempat, seperti soal ganti rugi, pembangunan sarana dan prasarana desa, beasiswa bagi anak-anak Wawonii, dan prioritas penggunaan tenaga kerja kepada warga setempat.

“Beberapa kali warga mempertanyakan realisasi dari kesepakatan tersebut, baik melalui pihak manajemen secara langsung maupun melalui mediasi pemerintah, tetap saja tidak mendapatkan respon apa-apa dari perusahaan,” bebernya.

Menurut Muttaqin, situasi itulah yang memicu kekecewaan dan kemarahan warga terhadap PT DBM. Situasi itu pula yang memicu warga melakukan aksi massa yang berujung pembakaran kompleks pabrik serta peralatan PT DBM, Minggu (8/3/2015).

Selain soal pengingkaran point kesepakatan, Muttaqin juga mengungkapkan bahwa kehadiran PT DBM juga memicu kerusakan ekologis, yakni abrasi pantai akibat aktivitas penggalian pasir. “Amdal nya tidak bias diakses oleh publik, bahkan tidak pernah di sosialisasikan kepada masyarakat,” terangnya.

Sayang, ketika warga Wawonii sedang menggelar aksinya, Gubernur Sultra sedang tidak berada di tempat. Tidak hanya itu, massa aksi juga sempat bersitegang dengan Satpol PP yang menghalangi warga untuk masuk ke kantor Gubernur.

Akhirnya, warga Wawonii diterima oleh Asisten III Pemerintah Provinsi Sultra, H. Saemu Alwi, SE. Pihak Asisten III Pemprov Sultra juga menghadirkan Dinas ESDM Sultra.

Dalam dialog tersebut, pihak ESDM Sultra mengaku akan mempertimbangkan tuntutan warga Wawonii untuk meninjau ulang IUP PT DBM. Pihak ESDM akan menyampaikan tuntutan warga ini kepada Gubernur selaku pemegang kewenangan untuk mencabut IUP yang bermasalah.

Mengecam Represifitas Polisi

Sebelumnya, Selasa (5/5), AMANAT Wawonii juga menggelar aksi massa di Mapolres Kendari. Mereka mengecam tindakan aparat kepolisian saat berusaha menangkap aktivis agraria di desa Desa Polara, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, pada hari Minggu (3/5/2015).

“Ini menunjukkan posisi negara neoliberal, termasu aparatus keamanannya, yang berpihak pada kepentingan pemilik modal. Dalam hal itu, polisi hanya menjadi ‘mesin kekerasan’ untuk melindungi kepentingan modal,” ujar Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sultra, Badaruddin.

Selain mengecam represifitas aparat kepolisian, massa aksi AMANAT Wawonii juga menuntut pembebasan aktivis agraria, Muamar, yang saat ini ditahan di Mapolres Kendari.

Dalam tuntutannya, AMANAT Wawonii juga menuntut pencopotan Kapolda Sultra Brigjen Pol Arkian Lubis dan Kapolres Kendari AKBP Ilham Saparona Hasibuan SIK dari jabatannya karena telah membiarkan anak buahnya melakukan kekerasan terhadap rakyat sendiri.

Alyp Marasai

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut