Tuntut Hak Berjualan, Pedagang Stasiun Kereta Api Siapkan Perlawanan

Pagi itu, 27 April 2014, kantor Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), di Tebet, Jakarta Selatan, kedatangan belasan pedagang asongan dari Madiun, Jawa Timur.

Waktu itu saya sedang berada di lantai dua kantor. Karena penasaran maksud kedatangan mereka, saya pun kemudian turun dan menghampiri salah satu pedagang Asongan tersebut.

Jarno, Pedagang nasi pecel yang sudah berjualan sejak tahun 1997 di Stasiun Madiun, menceritakan alasan mereka datang ke Jakarta. Dia bilang, ia dan puluhan pedagang yang senasib dilarang berjualan di dalam stasiun kereta api di Madiun.

“Waktu itu, awal Februari, kami beberapa pedagang hendak masuk ke dalam stasiun untuk berdagang. Tetapi tiba-tiba disuruh berhenti oleh Pihak stasiun. Mereka mengatakan bahwa Pedagang Asongan dilarang masuk,” tutur Jarno.

Mendengar perkataan pihak stasiun, para pedagang pun heran dan bertanya-tanya. “Kenapa tiba-tiba para pedagang dilarang untuk berjualan, tanpa memberikan surat pemberitahuan atau edaran terlebih dahulu?” ujarnya.

Mendengar pertanyaan itu, pihak stasiun pun berdalih bahwa pelarangan itu adalah aturan dari pusat. Tidak terima dengan alasan tersebut, para pedagangpun menarik kembali barang dagangannya dan kembali ke rumah masing-masing.

Keesokan harinya, tanggal 2 Februari 2014, Puluhan pedagang asongan mulai menggelar aksi protes di depan stasiun Madiun. Mereka menuntut agar para pedagang diperbolehkan untuk berjualan kembali di dalam stasiun.

“Kami dilarang berjualan, tetapi tidak diberikan solusi sama sekali mengenai kejelasan hidup kami,” kata Suprapto, pedagang yang juga terkena dampak kebijakan PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

Sayang, aksi para pedagang tidak mendapat sambutan ramah. Pintu Stasiun Madiun dijaga ketat oleh sejumlah aparat Marinir, Polisi, dan Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api). Para pedagang pun tetap tidak diperbolehkan untuk masuk ke area stasiun.

Setelah berdemo di depan Stasiun, puluhan pedagangpun nekat melakukan perlawanan dengan menghadang kereta api di palang pintu selama 15 menit. Tetapi kemudian aksi itu dibubarkan oleh pasukan Marinir.

Namun, pedagang pantang surut. Mereka kemudian menggelar aksi protes di kantor Walikota Madiun untuk meminta status kejelasan nasib mereka. Sayangnya, Walikota tidak berada di tempat.

Tanggal 14 April 2017, puluhan pedagang kembali mendatangi kantor Walikota Madiun dengan tuntutan yang sama. Pihak walikota kemudian berjanji akan memperjuangkan pedagang asongan untuk bisa berjualan kembali. Setelah dari kantor Walikota, para pedagangpun mendatangi kantor DPRD kota Madiun.

“Mereka merespon kedatangan kami, tetapi sampai sekarang belum ada solusi dan tanggapan terkait kejelasan nasib kami,” kata Jarno.

Dasar kebijakan yang digunakan oleh pihak stasiun untuk melarang pedagang Asongan berjualan di dalam stasiun dan rangkaian kereta api adalah instruksi PT. KAI Nomor: 2/11.006/KA-2012 Tentang Penertiban Pedagang Asongan.

Dalam peraturan tersebut PT. KAI berdalih bahwa penertiban pedagang asongan dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan penumpang kereta Api. PT.KAI juga berdalih bahwa banyaknya pedagang asongan yang berjualan di dalam kereta api sangat menganggu dan meresahkan Penumpang kereta Api.

Terkait Instruksi PT.KAI tersebut, Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Indonesia menyatakan bahwa instruksi tersebut telah menghilangkan pendapatan ekonomi para pedagang asongan di seluruh Indonesia. Selain itu, instruksi tersebut juga telah menambah jumlah pengangguran di setiap kota/kabupaten di wilayahnya. Untuk itu, Paguyuban Pedagang Asongan stasiun se-Indonesia meminta agar para pedagang Asongan diperbolehkan untuk berjualan kembali di stasiun-stasiun.

Setelah dari kantor DPRD Kota Madiun, puluhan pedagang kemudian mendatangi stasiun kereta Madiun untuk melakukan aksi berjualan. Sayangnya, sesampainya disana, pintu stasiun Madiun semua ditutup. Tidak terima dengan itu, para pedagang pun mencoba menggoyang-goyangkan pagar stasiun Madiun. Tetapi tetap saja para pedagang tidak mendapat tanggapan dan kemudian disuruh membubarkan diri oleh aparat dan pihak stasiun dengan alasan mengganggu kenyamanan pihak penumpang.

“Kami sangat sedih dengan perilaku para aparat dan pihak kereta Api. Kami hanya ingin berjualan untuk membiayai kehidupan keluarga dan anak-anak kami. Jika seperti ini jadinya, apa yang akan kami berikan untuk kelanjutan kehidupan kami,” keluh Jarno dengan raut wajah yang sedih.

Suprapto juga punya keluhan yang sama. Menurutnya, selama para pedagang asongan dilarang berjualan, mereka hanya tinggal dirumah. Maklum, sandaran ekonomi mereka hanya berdagang di stasiun.

Akhirnya, karena jalan penyelesaian di Madiun sepertinya tertutup, para pedagang pun datang ke Jakarta. Mereka ingin meminta dukungan PRD agar mendukung perjuangan para pedagang.

“Kami percaya kepada PRD bisa membantu kami untuk memajukan perlawanan ini,’’ kata Jarno dan Prapto secara bersamaan.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut