Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs); Sebuah “Mission Impossible”?

Para pemimpin dunia telah bertemu dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (20/9), untuk membahas soal bagaimana mengurangi kemiskinan di negeri-negeri paling miskin hingga target 2015.

Dalam pertemuan tersebut, dimana Indonesia berpartisipasi di dalamnya, para pemimpin dunia telah berbagi pendapat mengenai bagaimana cara mencapai “Tujuan Pembangunan Millenium-MDGs”, yang telah menetapkan delapan tujuan; memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar universal, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, melawan HIV/AIDS, malaria, dan wabah penyakit lainnya, menjamin daya dukung lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Banyak pemimpin dunia yang melihat kemajuan, namun tidak sedikit pula yang menyaksikan kemunduran. Banyak yang melihat kegagalan tersebut karena faktor kesalahan pendekatan dari Negara itu sendiri, sementara lainnya melihat kegagalan karena faktor eksternal atau campur tangan dari luar.

Pemimpin Negara maju, seperti Jerman dan Inggris, telah menyebarkan optimisme bahwa tujuan MDGs akan tercapai seperti rencana semula, asalkan para pemimpin Negara berkembang bersedia menciptakan pemerintahan yang baik dan menjalankan pembangunan ekonomi  secara konsisten. “Yang harus dipikirkan selanjutnya adalah memanfaatkan segala sumber daya seefektif mungkin. Dan ini hanya bisa berlangsung melalui suatu tata pemerintahan yang baik, yang mampu mendayagunakan potensi negara-negara itu sendiri,” kata Merkel dari Jerman.

Namun, suara dari Negara-negara dunia ketiga, khususnya yang paling menderita akibat konflik dan blockade dari negeri maju, menganggap bahwa projek MDGs akan “sulit tercapai”. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Mugabe, presiden Zimbabwe, yang mengatakan; “beberapa negara telah sengaja mencoba menghancurkan kemajuan negaranya dalam mencapai MDGs melalui penerapan sanksi ekonomi.”

Namun, alih-alih mengurangi kemiskinan dan kelaparan di berbagai belahan dunia, fakta justru memperlihatkan bahwa jumlah kelaparan di dunia telah meningkat dari 842 juta jiwa pada tahun 1990 menjadi lebih dari 1 milyar tahun ini.

Selain itu, akibat dari kenaikan harga pangan dunia dan krisis ekonomi global, jutaan orang di seluruh dunia terjatuh dalam kemiskinan absolut. Pendapatan rakyat di Negara miskin pun terus merosot. Pada tahun 1990, rasio pendapatan per kapita dalam 20 negara terkaya di 20 termiskin adalah $ 42 dolar, pada tahun 2005, itu telah menjadi $ 59.

Samir Amin, seorang intelektual terkemuka, dalam tulisannya “The Millennium Development Goals: A Critique from the South (2010)”, telah menuding MDGs sebagai “sebagai mantel baru” bagi wacana globalisasi dan neoliberalisme. Menurutnya, target-target MDGs terlalu samar-samar sehingga sangat mudah dipelintir untuk sejalan dengan agenda neoliberalisme.

Di Indonesia, nampaknya pencapaian target MDGs seperti “mission impossible”, dikarenakan kebijakan neoliberalisme benar-benar merampas syarat-syarat kemajuan ekonomi dan social rakyat Indonesia. Pertama, sebagian sumber daya alam Indonesia, terutama sumber energy dan bahan baku industri, telah dikuasai paling besar oleh pihak asing. Kedua, kapasitas Negara untuk membelanjai proyek pembangunan sangat terbatas karena sedikitnya 40% dari total APBN selalu terpakai untuk membayar utang luar negeri. Ketiga, program pendidikan dan kesehatan terbengkalai karena penghapusan subsidi dan kebijakan privatisasi.

Kami setuju dengan Presiden Venezuela Hugo Chavez bahwa “neoliberalisme bukanlah solusi, melainkan jalan ke neraka”. Karena itu, tanpa membuang “neoliberalisme” ke dalam keranjang sampah, maka “MDGs” pun tidak akan pernah mengantar rakyat dunia mencapai tujuannya di tahun 2015.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut