Trisakti Jangan Jadi ‘Janji Palsu’ Jokowi-JK

indonesia-president

Saat ini, setelah 70 tahun bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya, setelah sekian lama mengarungi riuhnya gelombang samudera kebebasan, setelah sekian kali estafet kepemimpinan nasional, sudahkah cita-cita kemerdekaan terpenuhi tercapai?

Hari ini, 17 Agustus 2015, tepat 70 tahun bangsa ini mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang  merdeka, bangsa yang mempunyai kewenangannya sendiri untuk menjalankan Pemerintahannya tanpa bayang-bayang maupun intervensi dari pihak mana pun. Selanjutnya, cita-cita besar dari segenap bangsa Indonesia pada saat itu adalah menjadi bangsa yang mempunyai kemandirian dalam mengelola perekonomiannya tanpa bergantung pada siapapun selain kekuatan sendiri. Begitu pula dalam hal kebudayaan, bangsa ini mempunyai berkeinginan mengembalikan kepribadian yang begitu kuat mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, yang terkikis semenjak kedatangan kolonial, yakni karakter kegotongroyongan, bahu membahu dalam mewujudkan masyarakat madani, masyarakat adil makmur, tanpa ada manusia satu menindas yang lainnya, tanpa ada bangsa satu menindas bangsa lainnya.

Saat ini, setelah 70 tahun bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya, setelah sekian lama mengarungi riuhnya gelombang samudera kebebasan, setelah sekian kali estafet kepemimpinan, sudahkah cita-cita kemerrdekaan terpenuhi tercapai?

Setelah 70 tahun merdeka

Hari ini, setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, meskipun bangsa Indonesia saat ini sudah “menjalankan” pemerintahannya sendiri. Sudah tidak ada lagi pihak kolonial yang berkuasa dan memerintah di Indonesia seperti sebelum proklamasi. Tetapi, bayang-bayang serta intervensi dari pihak-pihak yang ingin kembali menancapkan pengaruh serta kepentingannya di Indonesia belumlah hilang sepenuhnya.

Bentuk-bentuk kolonialisme baru (neo-kolonialisme) masih begitu dominan di dalam tubuh bangsa ini. Melalui lembaga-lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank (ADB), pihak-pihak yang berkepentingan untuk kembali mengeruk kekayaan bangsa Indonesia mengintervensi seluruh kebijakan pemerintah Indonesia. Terbukti beberapa kebijakan serta regulasi yang ada di Indonesia hari ini merupakan rekomendasi dari Washington Consesus. Kebijakan tersebut meliputi: kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi; liberalisasi sektor keuangan;  liberalisasi sektor perdagangan; dan privatisasi BUMN.

Di dalam pengelolaan ekonomi, Indonesia masih sangat bergantung kepada modal asing. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) melaporkan bahwa per tahun 2014 investasi modal asing yang berada di Indonesia hingga US$ 23 Miliyar yang merupakan negara dengan investasi asing tertinggi di ASEAN. Dengan angka sebegitu besarnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan dengan begitu bangganya terus mempromosikan kepada negara-negara investor untuk semakin banyak melakukan investasi di Indonesia. Hal itu bahkan sampai menjadi bahan lelucon dari Perdana Menteri Singapura, Presiden Jokowi, pemimpin dari negara yang begitu banyak kekayaan alam, begitu luas wilayahnya, begitu banyak jumlah penduduknya meminta negeri kecil Singapura untuk berinvestasi di Indonesia.

Begitu juga ketergantungan Pemerintah Indonesia terhadap utang luar negeri. Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per April 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 299,84 miliar atau senilai Rp. 4.133 T.

Jeratan utang luar negeri begitu melilit leher bangsa Indonesia. Padahal, sesungguhnya utang luar negeri merupakan instrumen dari negeri-negeri kreditur (negeri-negeri kolonisator) untuk memaksa negara-negara penerima pinjaman (negara bekas jajahan) membuka akses terhadap bahan baku dan tenaga kerja murah.

Dalam konteks ini, IMF dan Bank Dunia punya andil besar sebagai perpanjangan tangan proses kolonialisasi tersebut. Biasanya, negeri-negeri yang mau menerima pinjaman dikenai syarat atau ketentuan oleh IMF dan Bank Dunia, yakni kebijakan penyesuaian struktural (Structural adjustment programmes (SAPs)).

Melalui kebijakan SAP ini, IMF dan Bank Dunia memaksa negeri-negeri penerima pinjaman merombak struktur ekonomi makronya agar mengembangkan ekonomi berorientasi ekspor, meminimalkan peran negara dalam lapangan ekonomi, memangkas subsidi dan belanja sosial, menghapuskan segala bentuk rintangan bagi perdagangan bebas, melakukan privatisasi terhadap perusahaan negara/publik, menerapkan pasar tenaga kerja yang fleksibel/lentur, dan lain sebagainya. Semua kebijakan itu, katanya, untuk memastikan negara-negara penerima pinjaman bisa membayar kembali pinjamannya.

Pada kenyataannya, semua kebijakan itu berdampak buruk pada negara penerima pinjaman. Sebagai misal, kebijakan ekonomi beroentasi ekspor justru menempatkan negara penerima pinjaman untuk menjadi pengekspor bahan baku/mentah. Biasanya dengan harga yang sangat murah. Alhasil, ketika harga komoditas di pasar internasional, negeri-negeri ini mengalami defisit perdagangan dan terpaksa meminta pinjaman baru.

Trisakti Jangan Jadi “Janji Palsu” Jokowi-JK

Jokowi-JK pada saat kampanye telah merumuskan bahwa problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah merosotnya kewibawaan bangsa Indonesia, melemahnya sendi-sendi kemandirian ekonomi Indonesia, dan kepribadian bangsa. Jokowi-JK juga sudah merumuskan bahwa solusi untuk mengatasi problem pokok bangsa tersebut adalah kembali pada filosofi bangsa, yakni, Pancasila, UUD 1945, dan menjalankan Pemerintahan berlandaskan Trisakti dan Nawacita.

Tetapi, hari ini, Jokowi-JK sudah memperlihatkan kepada kita semua bahwa apa yang dijanjikannya pada saat kampanye tersebut masih merupakan “janji palsu”. Sampai hari ini, cita-cita masyarakat adil makmur sebagaimana tujuan utama proklamasi 17 Agustus 1945 masih jauh dari kenyataan. Bahkan, bisa dikatakan, rakyat hari ini semakin jauh dari kesejahteraan, apalagi kemakmuran. Bangsa Indonesia masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, serta mahal dan sulitnya  mengakses pendidikan dan kesehatan.

Cita-cita besar pendiri bangsa untuk menjadikan bangsa Indonesia berdaulat dalam menjalankan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak-pihak manapun serta mampu mengelola perekonomiannya sendiri tanpa bergantung kepada siapapun  selain kekuatan sendiri semakin jauh dari kenyataan. Pemerintah Jokowi-JK hari ini semakin masif dalam menjalankan agenda-agenda yang direkomendasikan oleh lembaga-lembaga internasional serta korporasi-korporasi multi-nasional. Jokowi-JK juga masih tetap bergantung dengan modal asing, bahkan dengan bangganya “mengemis” kepada negara lain untuk menginvestasikan modalnya dan mengeruk kekayaan  di Indonesia tanpa ada keinginan sedikit pun untuk memaksimalkan kekuatan sendiri.

Kini, sudah saatnya bagi kita, sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk menggalang persatuan seluas-luasnya dalam mewujudkan kembali  cita-cita  proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945: sebuah mayarakat yang adil dan makmur, tanpa ada penindasan manusia satu dengan lainnya, tanpa penindasan bangsa satu dengan lainnya.

Vivin Sri Wahyuni, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut