Cita-Cita Trisakti Dan Kabinet Jokowi-JK

Jokowi-JK.jpg

Barangkali, satu hal yang paling ditunggu rakyat Indonesia saat ini dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah susunan kabinetnya.

Memang, sebelum melihat kinerjanya secara langsung, batu-uji pertama untuk melihat komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK adalah postur dan susunan kabinetnya. Sebab, kabinet inilah nantinya yang akan menjadi salah satu roda pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan program dan agenda politiknya.

Pada akhir September lalu, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah, memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi-JK. Diantaranya: meminta pemerintahan Jokowi-JK konsisten menjalankan Trisakti. Tak hanya itu, rakernas PDIP juga merekomendasikan nama untuk kabinet JokowiJK, yakni Kabinet Trisakti.

Kalau nantinya Jokowi-JK menggunakan nama “Kabinet Trisakti”, itu patut diapresiasi. Pertama, penamaan kabinet bukan sekedar merek, melainkan mewakili visi politik besar dari pemerintahan berkuasa. Kedua, nama tersebut menjadi warna politik dari pemerintahan berkuasa.

Apalagi, semasa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) lalu, pasangan Jokowi-JK memang menjadikan “cita-cita Trisakti” sebagai ide besarnya untuk menarik dukungan luas massa rakyat. Ide besar ini bertemu dengan kehendak massa rakyat yang meluap-luap hendak mencari jalan keluar dari situasi bangsa saat ini yang kehilangan kemandiriannya di lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Karena itu, kita tidak ingin penamaan “Kabinet Trisakti” berakhir sebagai pajangan belaka. Sebaliknya, kita menghendaki penamaan Kabinet Trisakti ini merupakan awalan dari sebuah proyek politik yang serius untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita Trisakti dalam kehidupan nyata.

Tentu itu bukan perkara mudah. Setidaknya, sebagai langkah awal, ada beberapa prasyarat yang mesti penuhi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, Kabinet Trisakti harus diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan atau haluan politik yang segaris dengan cita-cita Trisakti.

Untuk itu, Jokowi-JK harus memastikan kabinetnya tidak dimasuki oleh orang-orang yang pernah berkiprah di rezim sebelumnya dan berhaluan neoliberal. Jokowi-JK harus berani mendepak geng “mafia berkeley” yang sejak Orde Baru hingga sekarang selalu menempati posisi di kementerian di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, dan energi. Sudah saatnya posisi tersebut diserahkan kepada orang-orang yang faham betul dengan prinsip ekonomi berbasis pasal 33 UUD 1945.

Sayangnya, hal itu kelihatan agak sulit. Dari sejumlah nama yang dimunculkan oleh sejumlah lembaga, termasuk versi Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR), wajah-wajah lama dan pengusung agenda neoliberal masih nampak. Sebut saja: Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Agus Martowardojo, Sri Mulyani, Chatib Basri, Maria Elka Pangestu, Faisal Basri, dan lain-lain.

Kedua, Kabinet Trisakti harus punya program kerja yang berbasiskan semangat Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Untuk itu, program kabinet Trisakti harus berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 (sebelum amandemen). Karena itu, kabinet Trisakti harus memperjuangkan penghapusan semua UU dan produk hukum yang merugikan kepentingan nasional. Lebih penting lagi, Kabinet Trisakti harus menolak patuh dan tunduk kepada kepentingan modal internasional—biasanya melalui IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain–dan sekutu domestiknya.

Program kerja itu juga harus disertai aksi konkret. Misalnya, dalam hitungan 100 hari pertama, Kabinet Trisakti harus berani membatalkan kontrak pertambangan dengan perusahaan asing yang merugikan bangsa. Langkah ini penting untuk menegaskan komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk memulihkan kedaulatan dan kontrol negara terhadap sumber daya alam dan kekayaan nasional kita yang selama ini dikuasai modal asing.

Juga yang tak kalah pentingnya adalah membatalkan semua perjanjian/kesepakatan, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan, yang merugikan kepentingan bangsa. Kita tahu, selama ini banyak sekali kesepakatan perdagangan, terutama yang mengarah pada perdagangan bebas, yang menyebabkan kehancuran pada sektor pertanian dan industri nasional kita.

Dan satu hal lagi yang tak bisa dilupakan: utang luar negeri. Kita sadar, soal utang ini bukan sekedar pinjaman, juga bukan sekedar karena beban kewajiban pembayaran bunga dan cicilan-nya yang sudah terlampau besar, tetapi juga karena menjadi instrumen bagi negeri-negeri kreditur untuk menjerat leher kita dan memaksa kita menjalankan sebuah skema kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka tapi merugikan kita. Saya kira, gembar-gembor Trisakti akan terasa hambar jika tidak disertai aksi politik untuk melakukan audit terhadap utang luar negeri, untuk mengetahui mana utang yang sah, mana utang najis, dan mana utang tidak sah.

Harapan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK sangat besar. Terutama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Kita berharap, Trisakti di tangan Jokowi-JK bukan sekedar jargon belaka, tetapi bisa dikonkretkan dalam aksi politik yang nyata. Semoga!

Rudi Hartono, Pemimpin Redaksi Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut