“Tragedi 65” dan Rekolonialisme

Tragedi 65, yang terjadi 45 tahun yang lalu, menjadi titik balik bagi rekolonialisme di Indonesia. Terlepas dari perdebatan sejarahwan mengenai tragedi tersebut, namun kenyataan yang tak terbantahkan adalah, bahwa tragedi itu telah menjadi “pembuka jalan” untuk melikuidasi pemerintahan anti-imperialis Soekarno dan mengembalikan status Indonesia sebagai koloninya negeri-negeri imperialis.

“Gerakan 30 September” tidak hanya menjadi alasan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kelompok kanan untuk mengorbankan kampanye anti-komunis, tetapi juga menjadi “senjata” untuk melikuidasi keseluruhan kekuatan-kekuatan anti-imperialis di dalam negeri. Boleh dikatakan, bahwa sasaran utama penumpasan dan pemusnahan adalah kekuatan-kekuatan anti-imperialis dan pendukung Soekarno.

Dalam November 1967, setelah golongan Soekarnois dan PKI benar-benar telah dilumpuhkan, perwakilan rejim Soeharto telah bertemu dengan para kapitalis terbesar dan paling berkuasa di dunia, seperti David Rockefeller, di Jenewa, Swiss. Hadir dalam pertemuan tersebut raksasa-raksasa korporasi barat, diantaranya General Motor, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemen, Goodyear, The International Paper Corporation, dll.

Dan, sebagai bonus tambahan dari pertemuan itu, pemerintah Indonesia telah bersedia mengundangkan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, yang begitu ramah dan baik hati terhadap “perampokan sumber daya” alam Indonesia.

Juga, setelah PKI dan ormas-ormasnya dihancurkan, terbitan-terbitan berbau kiri dan nasionalis dilarang, rejim Soeharto telah menciptakan sebuah kehidupan politik yang tidak mengijinkan  “oposisi” untuk hidup.

Dan, apa yang tak kalah pentingnya, adalah bahwa rejim Soeharto telah melakukan kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia, konon itu adalah kedua terbesar setelah kekejian NAZI-Hitler. Ada yang mengatakan, jumlah korban kemanusiaan dalam tragedy 65 mencapai 500 ribu hingga 1 juta orang. Ratusan ribu orang dipenjara dan dibuang tanpa proses hukum atau pengadilan.

Indonesia, yang luasnya hampir sama dengan Britania raya, Perancis, Jerman barat, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Italia kalau digabungkan menjadi satu, merupakan “permata asia” dalam pandangan kolonialis dan imperialis. Mereka tidak menginginkan republik baru ini benar-benar merdeka, apalagi jika dikendalikan oleh kekuatan progressif atau anti-kolonialisme, maka disusunlah serangkaian dukungan terhadap Belanda untuk menggempur Republik Indonesia yang masih baru.

Di akhir tahun 1950-an, terutama setelah Soekarno sukses membawa revolusi Indonesia semakin ke kiri, intervensi AS semakin memuncak. H. W. Brands menulis dalam “Journal of American History”, bahwa AS telah mengambil bagian dalam upaya “coup” yang gagal terhadap Soekarno tahun 1958. Campur tangan asing sangat nyata dalam menyokong pemberontakan PRRI/permesta, upaya pembunuhan terhadap Bung Karno, dan lain sebagainya.

Dampak jangka panjang dari “tragedi 65” adalah rekolonialisme. Segera setelah Bung Karno berhasil digulingkan, seluruh tatanan hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang berbau kolonialisme, telah dipulihkan dan bertahan hingga kini. Sebagai misal, praktek-praktek neo-kolonialisme sangat nyata dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, seperti lahirnya berbagai ketentuan (perundang-undangan) yang memudahkan pihak asing mengeruk kekayaan alam Indonesia, menghancurkan pasar di dalam negeri, mengeksploitasi tenaga kerja, dan lain-lain.

Pendek kata, “tragedi 1965” adalah usaha kolonialisme untuk menemukan pintu masuk guna menjajah kembali negeri ini. Tragedi ini telah merestorasi kekuatan-kekuatan dan praktik-praktik neo-kolonialisme di dalam negeri, misalnya semakin dominannya modal asing, tersingkirnya rakyat dari kehidupan politik, eksploitasi tenaga kerja murah, dan lain sebagainya.

Tragedi 1965 adalah tragedy kemanusiaan yang menandai pembunuhan keji, pembuangan paksa dan pemenjaraan tanpa proses pengadilan, dan pelecehan terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituding sebagai anggota atau simpatisan komunis. Sebagain besar korban tragedi 1965 adalah buruh, petani, aktivis perempuan, guru sekolah, guru mengaji, pegawai negeri, dan seniman.

Oleh karena itu, tragedi 65 adalah luka bangsa yang perlu disembuhkan sebelum melangkah jauh ke depan, yaitu dengan mengungkap tabir yang menutupi kejadian ini. Persoalan rekonsilisasi nasional pun hanya dapat berjalan dengan baik, jikalau proses ini sudah didahului dengan pengungkapan fakta dan pengadilan terhadap para pelakunya.

Dengan begitu, kita berharap bisa bersatu kembali untuk melawan imperialisme dan neokolonialisme secara bersama-sama.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • anti kolonialisme aku suka banget…?

  • aku pernah baca bukan 500ribu orang atau satu juata orang tetapi 3 juta mas?

  • dedi

    tulisan ini memang betul.tapi tragedi 65 jangan terulang lagi, saya harap bangsa ini dapat bersatu lagi,kita harus kapitalis di muka bumi ini,kita contoh cina saya
    merrrrrrrrrrrrrrrrdekaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  • nugi rahardjo

    tulisan yg banyak mengandung & menungkap kebenaran. tanpa kebenaran tidak mungkin akan ada keadilan, tanpa keadilan tidak mungkin ada perdamaian & kesejahteraan.

  • Dian Nusantara Sugih

    Bahwa korban tuduhan/cap/stigma terlibat G30S maupun tuduhan/cap/ stigma PKI diperkirakan berjumlah 20.000.000 (dua puluh juta) orang yang terdiri dari 3.000.000 (tiga juta orang) dari pengurus dan anggota PKI yang tewas, dan 17.0000.000.- (tujuh belas juta) orang terdiri dari simpatisan PKI, pengagum Bung Karno, keturunan berupa anak dan cucu serta warga negara yang tidak menjadi pengurus, anggota, simpa-tisan beserta anak dan cucu ; (Majalah Tempo, 7 Maret 2004, hal. 31 & Soebandrio, Dr. H., Kesaksianku Tentang G-30-S, 2000, hal. 4)