Tradisi Demokrasi Dalam Masyarakat Karo

Dalam sistem sosial masyarakat Karo,kuta atau kampung merupakan wadah interaksi sosial diantara berbagai komponen masyarakat. Seperti halnya satuan sosial yang terdapat pada suku-suku lain di Sumatra Utara, kuta dibangun oleh beberapa marga yang membuka tanah untuk kemudian membangun kuta (dalam masyarakat Karo dikenal dengan istilah merga taneh). Sebuah kuta berawal dari barung yang terdiri dari satu rumah adat sederhana yang dihuni delapan keluarga batih. Dalam perkembangannya kemudian, barung menjadi talun bila di wilayahnya terdapat tiga rumah. Kemudian bila telah mencapai lima rumah, barulah sebuah talun dapat disebut sebagai kuta. Kuta dihuni bukan hanya oleh marga atau klan pembuka tanah, namun juga klan-klan lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan merga taneh.

Karakteristik yang khas dari sebuah wilayah kuta ialah adanya suatu parit dan dinding tanah tinggi beserta rumpun-rumpun bambu rapat yang mengelilingi areal kuta (Koentjaraningrat : 1999). Dahulu hal tersebut berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan kuta lainnya. Selain strategi pertahanan, kuta juga telah memiliki logistik pangan yang termanifsetasi dalam lumbung-lumbung padi atau sapopage. Biasanya sapopage juga digunakan untuk tempat berkumpul dan tempat tidur anak-anak muda.

Di bidang pemerintahan, masyarakat kuta telah memliki sistem pemerintahan yang terstruktur rapi. Struktur pemerintahan kuta terdiri dari simantek kuta (pendiri kampung), ginemgem (masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan simantek kuta) dan rayat derip (penduduk biasa). Hal menarik dari dinamika kuta di tanah Karo ialah adanya tradisi musyawarah atau Runggu yang melibatkan ketiga komponen masyarakat kuta tersebut. Runggu dalam masyarakat kuta berfungsi sebagai pranata pengambilan keputusan atas berbagai problem dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti pembagian hasil ladang atau kebun, pembangunan rumah adat serta penyelenggaraan berbagai ritual atau upacara adat. Pelaksanaan runggu diadakan di bale kuta dan dipimpin oleh kepala kuta yang disebut pengulu.

Tradisi Demokratis

Selain tiga komponen yang tergabung dalam organisasi pemerintahan kuta tersebut, masyarakat kuta juga mengenal tiga macam kepemimpinan. Ketiga kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan di bidang adat, pemerintahan dan keagamaan. Tradisi musyawarah atau runggu dalam masyarakat Kuta dijalankan oleh tiga kepemimpinan yang ada pada masyarakat (Singarimbun : 1965). Kepemimpinan adat dalam masyarakat Kuta tidaklah dimonopoli oleh satu kelompok, tetapi dijabat secara bergilir diantara tiga komponen utama dalam sistem kekerabatan Karo, yakni Sangkep Sitelu yang terdiri dari kalimbubu (kelompok pemberi gadis), anak beru (kelompok penerima gadis) serta senina/sembuyak (kelompok kerabat sendiri).

Kekuasaan tertinggi dalam kepemimpinan adat Kuta ada pada runggu atau musyawarah yang dipimpin anak beru tua jabu atau ketua anak beru. Musyawarah adat yang juga biasa disebut musyawarah anak beru senina ini mencerminkan tradisi demokrasi yang kuat dalam masyarakat Karo. Jauh sebelum kemunculan organisasi-organisasi modern yang merujuk pada pola pengorganisiran Eropa, masyarakat Karo telah mengenal tradisi demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah sebagai pemegang otoritas pengambil keputusan tertinggi.

Sementara kepemimpinan pemerintahan kuta (seperti yang telah disinggung diawal tulisan ini) terletak di tangan simantek kuta atau pemimpin kuta (pengulu).. Simantek kuta dipegang oleh keturunan tertua dari kelompok pendiri kuta atau merga taneh. Terlihat adanya semacam oligarki dalam model kepemimpinan tersebut, namun hal itu tidaklah menciptakan sekat-sekat yang tegas antar strata masyarakat kuta. Terbukti dari tetap diakomodirnya kepentingan ginemgem dan rayat derip dalam setiap musyawarah atau runggu yang biasa diadakan bale kuta (majelis musyawarah). Meskipun kepemilikan sumber daya (tanah) dalam masyarakat kuta tetap memperlihatkan adanya kesenjangan antara para merga taneh yang memiliki tanah luas dengan golongan lainnya yang mempunyai luas tanah sekedarnya. Namun hal tersebut tidak menghilangkan kolektivitas yang erat diantara penduduk kuta, terutama dalam hal berladang atau bercocok tanam. Pengerjaan ladang secara kolektif atau gotong royong di wilayah kuta dinamakan raron.

Kepemimpinan agama dalam masyarakat Karo terkait erat dengan konsepsi agama asli Karo (Pemena) mengenai hal-hal supranatural dan kekuatan adikodrati. Artinya, seseorang dapat dikatakan pemimpin agama atau spiritual bila memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia supranatural dan menghubungkannya dengan alam fana. Pemimpin spiritual masyarakat Karo bila merujuk pada ajaran Pemena adalah Guru Sibaso. Namun pranata ini perlahan mulai memudar seiring dengan ekspansi penyebaran agama-agama impor (semit) seperti Kristen dan Islam di tanah Karo serta politik diskriminasi yang dilakukan negara terhadap para pemeluk agama asli nusantara.

Demokrasi Indonesia

Tradisi demokrasi yang berbasiskan musyawarah dalam masyarakat Karo (dan suku bangsa lainnya di Indonesia) merupakan contoh konkret implementasi demokrasi Indonesia atau sosio demokrasi seperti yang dimaksud oleh Bung Karno. Hal tersebut menunjukkan ajaran Bung Karno mengenai sistem demokrasi Indonesia seperti yang termaktub dalam ajaran Marhaenisme dan Pancasila 1 Juni 1945 sejatinya lahir dari budaya politik masyarakat Indonesia selama berabad-abad, jauh sebelum munculnya pengaruh budaya dan ideologi asing di negeri ini.

Begitupun dengan ajaran beliau tentang Sosialisme Indonesia yang berintikan gotong royong. Tradisi gotong royong telah dipraktikkan masyarakat Karo dalam pola produksi raron selama ratusan tahun.

Ciri khas demokrasi Indonesia seperti yang terdapat pada masyarakat Karo mencerminkan kekayaan kebudayaan bangsa dalam aspek politik. Dengan demikian, sangat kontradiktif dengan realitas poltik nasional kini yang mengadopsi habis-habisan sistem politik dan ekonomi liberal di negeri ini. Demokrasi liberal yang diberlakukan tuntas pasca selesainya amandemen UUD 1945 menitikberatkan pada sistem politik “padat modal” yang muaranya adalah dominasi oligarki politik kaum borjuis tanpa mengindahkan kepentingan rakyat kebanyakan. Akibatnya penyakit korupsi, suap dan pemburu rente menjadi hal biasa dalam sistem politik kita yang ‘sakit’. Saatnya kita menghentikan watak inferior terhadap kebudayaan asing yang justru menjerumuskan kita dalam kehancuran, demi terwujudnya bangsa Indonesia yang berdaulat dibidang politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

*) Penulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Sumedang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Elyas m sembiring

    Adi sendah aku warga jakarta…eee…nggo pasti ku coblos hidayat-didik gelah mejile pendalanen pemerintahenna
    Adi mejile ate indonesia enda e…maka sipesikaplah jakarta ena…
    Man banta kalak karo warga jakarta mari si coblos no 4 hidayat-didik
    Nggo terbukti mampu merubah mpr ibas masana
    Bujur man banta kerina