Tolak RUU Keamanan Nasional!

Pemerintah kelihatannya ngotot menggolkan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Sejalan dengan itu, sejak 9 Oktober 2012 lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPR memulai kembali pembahasan soal RUU ini. Rencananya, pemerintah akan kembalikan draft RUU Kamnas ke DPR pada tanggal 18 Oktober 2012.

RUU Kamnas ini menuai banyak kritikan. Kalangan DPR sendiri tak semuanya setuju dengan RUU ini. PDIP paling getol menolak RUU Kamnas ini. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menganggap RUU Kamnas bisa mengembalikan semangat orde baru. “Ada hal-hal yang akan mengurangi hak warga negara sipil,” kata Megawati.

Suara penolakan juga nyaring terdengar dari PKS. Bagi PKS, RUU Kamnas memuat sejumlah pasal yang membahayakan demokrasi. PKS juga beranggapan, kuatnya nuasa sekuritas dalam RUU ini sangat berpotensi mengembalikan kewenangan militer seperti di jaman orde baru, seperti menangkap, menyadap, dan lain-lain.

Memang, ada banyak ‘pasal bermasalah’ dalam RUU Kamnas ini. Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mencatat beberapa pasal bermasalah di RUU ini. Pada pasal 54 huruf (e) ada kewenangan untuk menyadap, menangkap, memeriksa, dan memaksa. Klausul sangat berpotensi melanggar Hak Azasi Manusia.

Kemudian pada pasal 22 Jo 23 ada peran yang terlalu luas bagi intelijen sebagai penyelenggara Keamanan Nasional (Kamnas). Lalu, pada pasal 17 (4) ada ketentuan bahwa ancaman potensial dan non-potensial akan diatur oleh Kepres. Di sini, rezim berkuasa bisa menggunakan RUU Kamnas sebagai senjata untuk menghabisi oposisi dan aksi-aksi protes.

Selanjutnya, di pasal 17 ayat 2 (9) dirumuskan ancaman berupa diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi. Artinya, ketidaksetujuan terhadap regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah bisa dikategorikan ancaman Kamnas. Ini sama saja dengan pemberangusan semangat “kebebasan menyampaikan pendapat”.

Menarik melihat kehadiran RUU Kamnas dalam konteks ekonomi-politik hari ini. Kita tahu, rezim neoliberal SBY-Budiono sedang gencar-gencarnya mengundang kapital asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja kehadiran kapital asing itu memerlukan jaminan keamanan.

Baru-baru ini pemerintah gencar berpropaganda soal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Kalau anda cermati, proyek MP3I itu tak lebih sebagai bentuk pemetaan potensi kekayaan alam Indonesia, berikut peluang investasinya, agar gampang dikeruk oleh korporasi asing. Ini proyek neokolonialisme!

Proyek MP3I ini sejalan dengan isi pidato SBY di New York, Amerika Serikat, saat menghadiri Indonesia Investment Day (IID), 24 September 2012. Di hadapan bos korporasi besar dunia, SBY mengatakan begini: “Anda dapat menemukan hampir segala sesuatu di Indonesia: minyak dan gas, batubara, panas bumi, timah, tembaga, nikel, aluminium, bauksit, besi, kakao, kopi. Di bawah bumi kami memiliki tanah minyak, begitu pula di bawah laut. Di atas tanah, kami juga punya minyak, minyak kelapa sawit.”

Akan tetapi, proyek MP3I ini perlu jaminan keamanan. Maklum, akhir-akhir ini banyak investasi asing berhadapan dengan perlawanan rakyat. Konflik agraria meletus di berbagai daerah. Karena itu, RUU Kamnas sangat berpotensi digunakan oleh rezim neoliberal untuk menindas aksi protes rakyat. RUU Kamnas juga berpotensi digunakan untuk menindas aksi mogok buruh yang kian massif akhir-akhir ini.

Di sini pula kita melihat kerancuan RUU Kamnas ini. Doktrin keamanan kita masih belum bergeser dari cara berfikir orba. Yang dilihat sebagai ancaman selalu kekuatan-kekuatan internal. Sedangkan ancaman dari luar, termasuk korporasi asing, nyaris tak tertangkap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Padahal, kita sangat sadar, kedaulatan nasional kita justru terkoyak-koyak oleh menguatnya dominasi asing di segala bidang: ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Rasanya ini cukup janggal: RUU Kamnas justru mau dipakai untuk melapangkan jalan bagi korporasi asing menguasai kekayaan alam bangsa kita. Dan, pada prakteknya nanti, apparatus keamanan (TNI/BIN) dipergunakan untuk menghantam rakyatnya sendiri. Jelas, ini bertentangan dengan semangat pendirian Republik: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • husaini husaini

    Kalau UU Keamanan Nasional Untuk melindungi negara dan rakyat dari Ancaman musuh dari luar oke….. Tetapi Kalau kemanan untuk rakyat tidak perlu…. Karena mereka aparat keamanan dijaga oleh rakyat…. Yang ada nanti kesalahan prosudur….. Rakyat yang jadi korban dimana mana