Tolak Penggusuran, SRMI ‘Duduki’ Kantor DPRD Makassar

SRMI.jpg

Sampai hari ini, Kamis (25/7/2013), lebih dari 150-an anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan pedagang di pinggir jalan Kapasa Raya masih menggelar aksi pendudukan di kantor DPRD kota Makassar.

Aksi pendudukan ini sudah berlangsung seminggu. SRMI dan pedagang Kapasa Raya memprotes tindakan PD Makassar Raya unit Pasar Niaga Daya, yang didukung oleh Komisi B DPRD kota Makassar, membongkar dan menggusur kios pedagang di pinggir jalan Kapasa Raya.

Proses pembongkaran sendiri berlangsung pada hari Selasa, tanggal 23 Juli lalu. Pihak Pasar Niaga Daya menggunakan surat Komisi B DPRD kota Makassar Nomor 172//DPRD/VII/2013 sebagai alasan formal untuk melakukan pembongkaran itu.

SRMI dan pedagang Kapasa Raya sendiri mengutuk keras pembongkaran itu. SRMI menilai, Komisi B DPRD Kota Makassar telah menipu dan membohongi para pedagang. Pasalnya, SK tersebut bertolak belakang dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak pedagang dengan pihak Komisi B DPRD.

Dalam RDP yang berlangsung tanggal 26 Juni 2013 itu disepakati bahwa pihak DPRD akan melakukan peninjauan ke lokasi sebelum diambil keputusan pembongkaran. Selain itu, RDP juga merekomendasikan pengusutan terhadap oknum pasar yang melakukan pungutan terhadap pedagang.

Namun, pada 18 Juli 2013 lalu, Pihak Pasar Niaga Daya kembali berupaya melakukan pembongkaran. Beruntung tindakan itu berhasil dicegah oleh SRMI. Kemudian, pada tanggal 19 Juli 2013, SRMI dan pedagang menggelar aksi massa di kantor DPRD Makassar.

Saat itu massa SRMI dan pedagang diterima oleh anggota Komisi B DPRD Makassar bernama Nurmiati. Ia menjanjikan tidak ada pembongkaran sebelum peninjauan lokasi dan RDP lanjutan. Karena tidak ada keputusan DPRD yang jelas, SRMI dan pedagang melakukan aksi pendudukan.

Namun, pada tanggal 23 Juli lalu, tanpa memperhitungkan protes dan permintaan pedagang, pihak Pasar Niaga Daya membongkar semua kios pedagang. SRMI menilai pembongkaran itu sangat tidak manusiawi karena mengabaikan hak-hak pedagang.

“Pembongkaran itu sama sekali mengabaikan hak pedagang untuk hidup. Terlebih hal itu dilakukan pada bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran. Apalagi, ada banyak masalah terkait pungli dan praktek diskriminasi dalam pembongkaran ini,” kata Ketua SRMI Sulsel, Firdaus.

Hari ini, sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap DPRD yang mengabaikan nasib pedagang, ratusan anggota SRMI dan pedagang merengsek masuk ke ruangan Komisi B DPRD. Di sana mereka berorasi meminta tanggung-jawab anggota DPRD.

Tak lama kemudian, seorang anggota DPRD dari Komisi B datang menemui massa aksi. Ia menjanjikan pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan semua anggota Komisi B DPRD kota Makassar.

SRMI dan pedagang tidak puas dengan janji anggota Komisi B DPRD tersebut. “Kami sudah sering dijanji-janji, Pak. Kami juga sudah muak dengan janji-janji anggota DPRD. Kami butuh bukti sekarang ini,” teriak seorang pedagang.

SRMI dan pedagang pun terus menggelar orasi. Akhirnya, aksi ini mendapat respon dari Komisi A DPRD Makassar. Pihak komisi A menjanjikan akan menggelar RDP pada Selasa mendatang.

Aksi pendudukan SRMI dan pedagang ini mendapat dukungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Arif Muhamad

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut