Tolak Kenaikan Harga BBM, Graknas Sulsel Datangi Kantor DPRD

Aksi massa Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Nasional (Graknas) di kantor DPRD Sulsel, Senin (17/6/2013). Mereka menolak rencana rezim SBY menaikkan harga BBM.

Rencana rezim SBY menaikkan harga BBM bersubsidi mendapat perlawanan keras dari mahasiswa dan rakyat miskin di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya oleh aliansi yang bernama Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Nasional (Graknas).

Pada hari Senin (17/6) lalu, Graknas memobilisasi sedikitnya 500-an mahasiswa dan rakyat miskin untuk menggelar aksi massa menolak kenaikan harga BBM di kantor DPRD Sulsel.

Selain menggelar orasi-orasi berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM, aktivis Graknas juga membagi-bagikan selebaran dan menggelar aksi teatrikal. “Ini merupakan upaya kami untuk mengajak rakyat agar bergabung dalam aksi massa untuk membatalkan kenaikan harga BBM,” kata Muhamad Asrul, salah seorang jubir Graknas.

Asrul mengatakan, keinginan rezim SBY menaikkan harga BBM merupakan bukti gagalnya tata-kelola energi nasional. Menurutnya, sebagai negara yang kaya sumber energi, seperti minyak, gas, dan batubara, Indonesia seharusnya tidak mempersulit rakyatnya mengakses energi.

Namun, dikarenakan tata kelola energi nasional sangat mengandalkan kapital asing, pemilikan dan tampuk produksi energi di dalam negeri pun dikuasai oleh korporasi multinasional. “Sejak pengelolaan energi nasional dikangkangi asing, negara kita tidak lagi berdaulat,” katanya.

Dalam aksinya, Graknas Sulsel mendesak pemerintah segera melaksanakan pasal 33 UUD 1945. Bagi aktivis Graknas, tata kelola energi nasional seharusnya mengacu pada pasal 33 UUD 1945.

Setelah berorasi cukup lama, massa aksi Graknas ditemui oleh sejumlah pimpinan DPRD Sulsel. Mereka pun menyatakan secara individu menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk memuaskan massa aksi. “Kita ingin DPRD secara kelembagaan menolak kenaikan harga BBM, bukan secara individu,” kata Muhamad Asrul.

Aksi massa Graknas ini melibatkan sejumlah organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO), dan BEM YASPI.

Enal Mappatoba

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut