Tolak Kenaikan Harga BBM, GNP-33 UUD 1945 Aksi ‘Dorong Motor’ Ke Istana Negara

Seratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945) menggelar aksi massa menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Negara, Kamis (20/6/2013).

Dalam aksinya, massa aksi GNP-33 UUD 1945 mendorong sepeda motor-nya masing-masing. Aksi itu dimulai dari patung kuda di depan gedung Indosat menuju Istana Negara. Begitu tiba di depan Istana Negara, massa aksi GNP-33 UUD 1945 menggelar orasi-orasi politik secara bergantian.

“Ini untuk menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM sangat membebani rakyat. Ini juga mengingatkan pemerintah bahwa BBM sangat vital untuk menunjang kehidupan dan aktivitas ekonomi rakyat,” kata Juru Bicara GNP-33 UUD 1945, Alif Kamal, di sela-sela aksinya.

Alif Kamal menegaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM, bahwa subsidi BBM menyebabkan defisit, sangat menyesatkan. Menurutnya, penyebab defisit bukanlah subsidi BBM, melainkan pembayaran utang luar negeri yang mencapai Rp 215 Triliun per tahun, belanja rutin aparatus negara sebanyak 79% dari total APBN, dan praktek korupsi.

“Alasan defisit APBN itu hanya akal-akalan pemerintah saja. Sebetulnya, ada kepentingan lain dibalik kenaikan harga BBM ini, yakni liberalisasi sektor hilir migas Indonesia,” ujar Alif.

Sebagai prakondisi menuju liberalisasi itu, ungkap Alif, rezim SBY didesak untuk membawa harga BBM Indonesia sesuai dengan harga pasar dunia alias harga keekonomian. Tidak mengherankan, selama SBY menjadi Presiden, kenaikan harga BBM sangat signifikan, yakni dari Rp 1.810 di tahun 2005 menjadi Rp 5000 di tahun 2013.

Selain itu, Alif menjelaskan, akar persoalan krisis BBM di Indonesia bersumber pada politik energi rezim SBY yang sangat bergantung pada kapital asing. Hal itu menyebabkan kekayaan energi Indonesia, termasuk migas, gagal dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

“Sekarang saja kita lihat, penguasa dominan di ladang-ladang migas kita adalah korporasi asing. Mereka lah yang memegang penguasaannya dan memetik keuntungannya,” ujar Alif.

Dalam sikap politiknya, GNP-33 UUD 1945 mendesak agar tata-kelola migas di Indonesia mengacu pada konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945, demi memastikan pemanfaatan kekayaan migas bisa benar-benar dinikmati oleh rakyat.

GNP-33 UUD 1945 merupakan gabungan dari sejumlah organisasi, seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Serikat Tani Nasional (STN), Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB), Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut