Tolak BPJS, GNP 33 UUD 1945 Sumsel Datangi Kantor Gubernur

Penolakan terhadap berlakunya UU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) terus meluas di berbagai daerah. Termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.

Kamis (12/1/2013) siang, puluhan massa aksi yang tergabung Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) menggelar aksi penolakan UU BPJS di kantor Gubernur Sumsel.

Zul Apri, koordinator dari aksi ini, mengatakan bahwa BPJS hanya akan menjadi alat bagi rezim neoliberal SBY untuk memobilisasi uang dari rakyat perbulan melalui iuran.

“Dana yang besar tersebut dapat digunakan untuk kegiatan investasi atau keperluan lain yang tidak dijelaskan manfaatnya bagi rakyat pembayar iuran. Juga tiada dipakai untuk peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi rakyat miskin,” ujarnya.

Selain itu, Zul juga menuding pemerintah telah membohongi rakyat dengan menyatakan akan menanggung iuran sebanyak 86,7 juta jiwa melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada kenyataannya, kata dia, UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN tidak menyebut bahwa pemerintah akan terus-menerus menanggung iuran rakyat miskin.

Dalam tuntutannya, GNP 33 UUD 1945 menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Sumsel menolak pemberlakuan BJPS di wilayahnya. Sebaliknya, massa aksi mendesak agar program Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta tetap dilanjutkan.

Di kantor Gubernur Sumsel, massa ditemui oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Dr Fenty Apriana. Dr Fenti menegaskan bahwa Jamsoskes Sumsel Semesta akan terus dijalankan di Provinsi Sumsel. Sebab, kata dia, program itu sudah komitmen dari Gubernur yang dituangkan melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009.

Jai Marta

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut