Tinggalkan BPJS, Contohlah Kuba, Venezuela dan Ekuador!

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..

……

(Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945)

/1

Sejak tanggal 1 Januari lalu, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi berlaku. Program JKN ini diselenggarakan oleh sebuah badan bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah mengklaim, pada tahap pertama, BPJS kesehatan akan memberikan layanan kesehatan kepada 121 juta peserta atau setara dengan 48 persen jumlah penduduk Indonesia. Lantaran itu, SBY pun menepuk dada dengan mengatakan, “ini merupakan lompatan besar yang dilakukan negara kita sejak Indonesia merdeka.”

Benarkah demikian? Ada sesat pikir dalam sistem JKN ini. Pertama, sistem ini mengalihkan tanggung-jawab negara dalam pemenuhan kesehatan rakyat menjadi tanggung jawab individu. Indikasinya pun jelas: pembayaran premi untuk mendapat layanan kesehatan.

Kedua, sistem ini mengadopsi pendekatan diskriminatif. Misalnya, ada pembedaan antara peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI. Sistem ini juga mengenal pembagi kelas dalam pemberian layanan: klas III, II, dan I. Bila pekerja ingin mendapatkan layanan kesehatan di kelas III, besaran iuran Rp 25.000, kelas II Rp 42.500 dan kelas I Rp 59.000 per bulan.

Ketiga, sistem ini hanya memobilisasi dana dari rakyat, yang jumlah mencapai ratusan triliun rupiah, untuk diinvestasikan. Artinya, ini hanya strategi dari rezim neoliberal untuk menarik dana dari rakyat untuk kepentingan akumulasi kapital.

Jadi jelas, sistem JKN ini bertolak belakang dengan konstitusi kita. Di dalam konstitusi kita ditegaskan, bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib diberikan oleh negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia, baik kaya maupun miskin, tidak boleh dirintangi haknya mendapatkan layanan kesehatan berkualitas hanya karena faktor biaya.

Di belahan dunia lain, tepatnya di Amerika Latin sana, sejumlah negara berhasil menjalankan revolusi di dunia kesehatan. Sebut saja: Kuba, Venezuela, dan Ekuador. Di ketiga negara berhaluan kiri itu, kesehatan dinyatakan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dijamin oleh negara.

/2

Di Kuba, begitu revolusi dimenangkan tahun 1959, kesehatan menjadi prioritas kunci pemerintah. Anggaran negara dimobilisasi untuk menyediakan akses kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah Kuba mengangkat panji-panji “kesehatan buat semua”.

Konstitusi Kuba tegas mengamanatkan: ‘setiap orang memiliki hak untuk diperhatikan dan dilindungi kesehatannya. Negara menjamin hak ini: melalui penyediaan rumah sakit dan layanan kesehatan gratis… melalui penyediaan pemeriksaan gigi gratis; melalui pembangunan layanan kebersihan; pendidikan kesehatan, uji pemeriksaan kesehatan secara periodik, vaksinasi umum, dan tindakan-tindakan pencegahan medis lainnya.’

Karena itu, sejak revolusi hingga sekarang, anggaran kesehatan Kuba tidak pernah di bawah 10% dari anggaran nasionalnya. Bahkan, pada tahun 2010, pemerintah Kuba menganggar 14,5% untuk memastikan seluruh rakyatnya bisa berobat gratis. Bandingkan dengan Indonesia: sejak tahun 2003 hingga 2013, anggaran kesehatan hanya rata-rata 2% dari APBN.

Jadinya, di Kuba, sebagai realisasi dari perintah konstitusi, setiap warga negara Kuba–tanpa melihat latar-belakang ekonominya (kaya-miskin), jabatan, ataupun warna kulit–berhak dan bebas mengakses layanan kesehatan berkualitas tanpa dipungut biaya.

Alhasil, berkat konsistensi negara terhadap konstitusinya, peranan pemerintah dalam layanan kesehatan berhasil menjangkau 99% penduduknya. Sistem kesehatannya pun sangat revolusioner. Para dokter tinggal di komunitas yang dilayaninya. Jadi, bukan rakyat yang mendatangi dokter, tapi dokter ada di tengah-tengah rakyat.

Tak hanya itu, sistem kesehatan Kuba didukung oleh dokter-dokter yang punya dedikasi kepada rakyat. Sebelum revolusi, Kuba hanya punya 6.286 dokter. Itupun, ketika terjadi revolusi, sebanyak 3000-an dokter memilih keluar dan bekerja di AS. Alhasil, Kuba mengalami krisis tenaga dokter.

Tetapi pemerintahan revolusioner tidak menyerah. Pemerintah kemudian menggelontorkan dana untuk membangun sekolah-sekolah kedokteran dan siapapun bisa mendaftar tanpa dipungut biaya sepeser pun. Alhasil, anak-anak dari keluarga miskin pun bisa mengakses pendidikan kedokteran. Dan sebagai konsekuensinya, ilmu kedokteran dan profesi dokter bukanlah lagi sesuatu yang ekslusif.

Hari ini, Kuba punya 24 Sekolah Kedokteran di 13 Provinsi di Kuba–semasa rezim Batista Kuba hanya punya 1 sekolah Kedokteran. Selain itu, Kuba punya 43 professor kedokteran untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Sejak 1959, sudah 109.000 dokter yang dihasilkan Kuba. Alhasil, Kuba punya rasio dokter dibanding jumlah penduduk merupakan tertinggi di dunia: 1 dokter melayani 148 orang. Bandingkan dengan AS: satu dokter melayani 480 orang.

Inilah yang membuat derajat kesehatan Kuba terbaik di dunia. Angka Harapan Hidup orang Kuba meningkat pesat: dari 58.8 tahun sebelum revolusi (1959) menjadi 78 tahun sekarang ini. Angka kematian bayi di Kuba termasuk terendah di dunia: 4,9 per 1000 kelahiran.

/3

Venezuela punya sumber daya alam yang melimpah. Terutama minyak dan gas bumi. Di masa kekuasaan rezim neoliberal, kekayaan minyak dan gas Venezuela mengalir ke luar negeri melalui korporasi asing. Cecerannya hanya dinikmati segelintir elit Venezuela.

Saat itu, kendati minyak dan gas Venezuela mendatangkan keuntungan berlimpah, tetapi mayoritas rakyatnya tidak bisa mengakses kebutuhan dasarnya. Termasuk layanan kesehatan. Layanan kesehatan sangat mahal, diskriminatif, dan beriorientasi profit.

Sebelum Chavez menang, anggaran kesehatan selalu di bawah 2% dari PDB. Saat itu, jumlah rakyat Venezuela yang bisa mengakses layanan kesehatan dasar hanya 21,5%. Tak hanya itu, ada 21% penduduk Venezuela yang kekurangan gizi. Privatisasi kesehatan di Venezuela menyuburkan layanan kesehatan yang sekedar mencari laba. Kesehatan hanya bisa diakses dengan kartu kredit dan asuransi. Klinik dan rumah sakit swasta menjamur. Tentunya dengan biaya selangit. Sedangkan rumah sakit umum, yang tarifnya lebih murah, kebanjiran pengunjung.

Begitu Chavez berkuasa, revolusi pun menjangkau sektor kesehatan. Melalui konstitusi yang disahkan tahun 1999, kesehatan dinyatakan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara. Lalu, seiring dengan mandat konstitusi, Chavez mendeklarasikan “sistem kesehatan baru”, yang dimaksudkan untuk mendemokratiskan layanan kesehatan dan menjadikan kesehatan sebagai hak rakyat paling fundamental.

Pada tahun 2000, Chavez lansung meluncurkan proyek Bolivar 2000, dengan dukungan militer, yang memberikan layanan kesehatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Program ini diprioritaskan untuk mereka yang selama bertahun-tahun menunggu operasi tapi tidak pernah ada uang dan kesempatan yang diberikan oleh negara.

Pada tahun 2003, Chavez meluncurkan program Barrio Adentro I, yakni pembukaan klinik-klinik kesehatan di komunitas. Klinik-klinik ini memberikan layanan kesehatan kepada rakyat di setiap perkampungan (barrio) tanpa dipungut biaya. Kemudian, pada tahun 2005, Chavez meluncurkan misi Barrio Adentro II, yakni pembangunan klinik kesehatan yang disebut “Pusat Diagnosa Komprehensif (CDI)”, yang dilengkapi teknologi, dokter spesialis, dan lain-lain.

Sebelum Chavez berkuasa, Venezula butuh empat dekade untuk membangun 5,081 klinik kesehatan. Di era Chavez, 13 tahun revolusi Bolivarian berhasil membangun 13,721 klinik kesehatan. Pembukaan klinik-klinik kesehatan gratis itu membuat mayoritas rakyat Venezuela bisa mengakses layanan kesehatan berkualitas. Tahun 1997, hanya 21% rakyat Venezuela yang mengakses layanan kesehatan dasar. Pada tahun 2007, hanya 8 tahun setelah Revolusi, sebanyak 95% rakyat Venezuela bisa mengakses layanan kesehatan.

Layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah ini juga berkualitas dan memuaskan rakyat. Survei dari Institut Statistik Nasional (INE) menyebutkan, sebanyak  81.8% menggunakan sistem kesehatan publik. Survei juga menyebutkan, sebanyak 93.5% rakyat Venezuela pernah menggunakan layanan Barrio Adentro.

Selain misi Barrio Adentro, sejak tahun 2004 lalu, Venezuela juga meluncurkan misi Miracle yang memberikan pengobatan gratis kepada 1,5 juta rakyat Venezuela yang menderita penyakit katarak atau penyakit mata lainnya. Pada tahun 2008, Chavez juga punya misi sosial untuk para penyandang cacat. Pada tahun 2010, Venezuela juga meluncurkan “Smile Mission”, yang memberikan layanan gratis untuk kesehatan gigi rakyat.

Tak hanya itu, untuk mencetak tenaga dokter, Chavez membuka pintu-pintu Universitas selebar-lebarnya agar rakyat bisa belajar ilmu kedokteran. Ini dicapai melalui mission Sucre, yang memberikan kesempatan pemuda-pemuda untuk belajar di Universitas dengan biaya gratis. Kemudian, melalui Medicina Integral Comunitaria (MIC) alias Universitas Tanpa Tembok, pemerintah menyelenggarakan kursus kesehatan gratis, yang menyeimbangkan antara teori dan praktek, di semua klinik Barrio Adentro. Melalui program ini, anak-anak muda dan rakyat biasa di sekitar klinik diajari sistim pengobatan komprehensif berbasis komunits.

Dengan program itu, Venezuela mencetak tenaga dokter revolusioner, yang siap bekerja layaknya petugas sosial dimanapun. Saat ini, rasio dokter di Venezuela meningkat dari 20 orang dokter per 100.000 penduduk pada 1999 menjadi 80 orang dokter per 100,000 penduduk pada 2010, atau meningkat hingga 400 persen.

/4

Sekarang kita menjenguk sistem kesehatan di Ekuador.

Sebelum Rafael Correa, seorang ekonom progressif, berkuasa di tahun 2007, sistem kesehatan Ekuador babak belur akibat neoliberalisme. Neoliberalisme bekerja dalam tiga pilar: pemberlakuan fleksibilitas tenaga kerja kesehatan, privatisasi layanan kesehatan, dan outsourcing pemberian layanan kesehatan.

Tahun 2008, setahun setelah Correa berkuasa, konstitusi baru disetujui. Konstitusi baru ini menuntut reformasi radikal terhadap sistem kesehatan Ekuador yang neoliberal. Pasal 32 konstitusi baru itu menegaskan, “kesehatan adalah hak yang dijamin oleh negara dan pemenuhannya terkait dengan pemenuhan hak yang lain, seperti hak atas air, pangan, pendidikan, olahraga, pekerjaan, jaminan sosial, kesehatan lingkungan dan segala hal yang mempromosikan kesejahteraan.”

Yang menarik, konstitusi Ekuador tidak memisahkan persoalan pemenuhan hak kesehatan rakyat dengan hak-hak dasar lainnya. Artinya, hak atas kesehatan tidak hanya dimaknai bahwa rakyat harus sehat, tetapi juga sebagai bagian integral untuk mensejahterakan rakyat.

Selain itu, konstitusi Ekuador juga menjelaskan, “kesehatan sebagai layanan publik harus disediakan oleh negara, swasta, lembaga otonom, komunitas serta orang-orang yang punya keahlian dalam pengobatan alternatif dan leluhur.” Artinya, sistem pengobatan tradisional maupun alternatif diakui sebagai bagian dari layanan kesehatan publik. Dengan menegaskan kesehatan sebagai layanan publik, konstitusi Ekuador telah berhasil membebaskan layanan kesehatan dari dekapan kekuatan pasar.

Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah konstitusi, pemerintahan Rafael Correa telah menggelontorkan dana besar. Sejak berkuasa 6 tahun lalu, investasi publik untuk layanan kesehatan mencapai 9 milyar USD. Sebelumnya, empat periode rezim kanan berkuasa hanya mengeluarkan 2,6 milyar USD untuk anggaran kesehatan. Sebagian besar anggaran jatuh untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur rumah sakit di seantero Ekuador.

Pada tahun 2006, pemerintah baru sanggup melayani 12 juta perawatan medis. Pada tahun 2012, angkanya sudah mencapai 40 juta. Kemudian, ada 116 ribu konsultasi kesehatan per harinya di sistem kesehatan publik Ekuador. Kendati demikian, sistem kesehatan publik Ekuador baru mengcakup 51% dari total penduduknya.

Untuk menopang layanan kesehatan publik, ada 140 rumah sakit publik yang sudah disiapkan. 22 rumah sakit baru sedang dalam pembangunan dan 24 rumah sakit lama sedang direnovasi. Semua itu diciptakan untuk melayani 15 juta penduduk Ekuador.

Untuk menciptakan tenaga dokter, pemerintah menyediakan beasiswa besar-besaran bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan kedokteran. Tak hanya itu, pemerintah Ekuador punya program bernama “Ecuador Saludable, Vuelvo por ti (Ekuador Sehat, Aku Kembali Untukmu) untuk memanggil pulang dokter-dokter dan tenaga ahli Ekuador yang bekerja di luar negeri.

/5

Kalau kita lihat, tiga negara Amerika Latin itu harus merombak konstitusi untuk mengembalikan kesehatan sebagai hak rakyat. Sedangkan di Indonesia, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, konstitusi kita sudah menggariskan kesehatan sebagai hak rakyat.

Hanya saja, karena mental komprador di kalangan elit kita, perintah konstitusi terus diabaikan. Malahan, rezim komprador ini membuat aturan baru yang sama sekali berlawanan dengan konstitusi. Contohnya: UU SJSN dan UU BPJS.

Yang kedua, basis bagi ketiga negara itu untuk menjalankan layanan kesehatan gratis kepada rakyatnya beragam. Kuba, misalnya, mengandalkan sumber daya ekonomi dan mobilisasi rakyatnya. Sedangkan Venezuela dan Ekuador sangat bergantung pada keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.

Nah, ada masalah dengan Indonesia. Keuntungan dari penerimaan pajak, terutama dari rakyat, lebih banyak dipakai untuk membiayai birokrasi. Sementara keuntungan dari pengelolaan SDA tidak pernah dinikmati oleh rakyat karena mengalir keluar melalui kantong korporasi asing.

Pertanyaannya kemudian, relakah kita merogoh kantong kita untuk membayar layanan kesehatan yang notabene hak dasar kita? Bukankah kita sudah membayar beragam pajak untuk menambah pundi-pundi negara. Kalau toh sekarang layanan kesehatan harus kita bayar, terus dikemanakan uang pajak dan keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam bangsa kita?

Anna Yulianti

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • imen jumoc

    sangat menarik ini,,,
    ijin suntik.

  • Joni

    Ijin share gan.

  • Nisma Srikandi Garda

    Ijin share ya…terimakasih….

  • cubanacan

    Kuba merupakan teladan bagi semua negara di dunia terutama
    negara-negara berkembang. Kuba menunjukkan ketahanan luar biasa sebagai sebuah
    negara kecil yang tidak punya banyak uang yang mampu menyejahterakan rakyatnya
    meskipun harus menanggung beban embargo dari kekaisaran imperialis Amerika
    Serikat selama 54 tahun dan menjadi embargo terlama di dunia dan paling kejam
    sepanjang sejarah umat manusia. Kuba mampu berkontribusi luar biasa bagi dunia
    berkat keunggulan bidang pendidikan dan kesehatan yang dimiliki negara ini.
    Kuba banyak mengirimkan dokter dan perawat profesional ke negara-negara
    berkembang di seluruh dunia khususnya Afrika yang mengalami masalah sosial
    menyangkut kesehatan. Terakhir Kuba saat ini sudah mengirimkan lebih dari 400
    dokter dan perawat untuk bekerja di Afrika Barat untuk membantu para korban
    wabah ebola dan merupakan kontribusi terbesar di dunia jauh dari negara-negara
    lain dan berbanding terbalik dengan yang dilakukan Raja Imperialis Amerika
    Serikat yang lebih senang mengirim 3.000 tentara ke Afrika Barat dengan dalih memerangi
    ebola!! sungguh alasan yang absurd dan dibuat-buat!! Kuba mampu mengalokasikan
    dana dengan tepat dengan berinvestasi pada bidang pendidikan dan kesehatan
    sehingga Kuba mampu menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan
    negara-negara maju.

    Kuba mendirikan universitas kedokteran ELAM di Havana untuk
    mendidik para calon dokter dari negara-negara berkembang di Amerika Latin,
    Asia, dan Afrika dengan biaya dari pemerintah Kuba (beasiswa) dan menekankan
    pada pengabdian dokter kepada masyarakat bukan materi, dan ELAM dengan 10.000
    siswa calon dokter menjadi sekolah kedokteran terbesar di dunia. Fidel Castro
    dicintai rakyat karena janji-janjinya dulu kepada rakyat Kuba semasa revolusi
    1959 berhasil dipenuhi dengan baik, meliputi: sandang, pangan, papan,
    pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu mencakup pula penyediaan air
    bersih yang berkelanjutan, penyediaan listrik, dan kebutuhan rumah tangga
    lainnya. Alhasil rakyat Kuba hingga detik ini masih loyal kepada pemerintah dan
    bersatu padu dalam melawan embargo AS yang sangat ganas. Indikator pendidikan
    dan kesehatan Kuba saat ini melampaui musuh bebuyutan Havana yaitu Amerika
    Serikat sekaligus membuktikan bahwa embargo washington selama ini sama sekali
    gagal total untuk membungkam Kuba.

    Ketika Uni Soviet runtuh, Kuba mengalami krisis ekonomi dan
    masyarakatnya terancam kelaparan tahun 1994-1995 karena 80 persen perdagangan
    Kuba dilakukan dengan Soviet dan negara-negara Blok Timur yang menjadi
    sekutunya. Kuba mengalami penyusutan ekonomi sebesar 30 persen dan penyusutan
    asupan gizi masyarakat sebesar 40 persen dan menjadi pukulan yang sangat
    menyakitkan bagi Kuba ditambah lagi ditambah pengetatan embargo oleh AS tahun
    1992 dan 1996 dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan Kuba. Namun Kuba tidak
    putus asa, Havana malah memilih untuk memotong anggaran militer dengan tujuan
    agar anggaran pendidikan dan kesehatan dapat dipertahankan. Bagi Kuba modal
    manusia (Human Capital) lebih penting daripada modal kapital (Financial
    Capital).

    Kuba dengan tegar berdiri menolak revolusi hijau ala AS dan
    Uni Soviet yang menekankan pada pertanian monokultur yang serba kimiawi dan
    mekanisasi dan memilih untuk menerapkan pertanian multikultur secara organik.
    Setelah runtuhnya Uni Soviet, Kuba kehilangan semua bahan kimia (pupuk,
    obat-obatan, pestisida kimia) untuk mendukung pertanian monokultur yang
    diterapkan di Kuba semasa Uni Soviet, sehingga Kuba banting setir ke arah
    organik, alhasil Kuba berhasil keluar dari krisis ekonomi dan kelaparan sejak
    tahun 1996 dan kesehatan masyarakat Kuba semakin meningkat karena mengkonsumsi
    makanan organik produksi sendiri. Saat ini tingkat rata-rata harapan hidup
    masyarakat Kuba sudah mencapai 80 tahun (setara negara-negara maju dan paling
    tinggi dari semua negara berkembang di dunia). kuba menjadi satu-satunya negara
    di dunia yang menerapkan pertanian organik sebagai kebijakan resmi negara dan
    menjadi negara satu-satunya di dunia yang dinilai oleh WWF sebagai negara
    dengan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari aspek SDM dan keberlangsungan
    lingkungan!! Jika ada masyarakat Indonesia yang ingin tahu berapa penghasilan
    masyarakat Kuba, pasti sebagian besar akan geleng-geleng kepala karena tidak
    percaya, namun ini adalah fakta sebenarnya. Masyarakat Kuba memperoleh gaji per
    bulan rata-rata hanya 20 US$ atau dengan kurs dollar setara Rp 12.000 maka
    setara Rp 240.000 per bulan!! atau jika dihitung selama 1 tahun yaitu 12 X
    240.000 = Rp 2.880.000 per tahun!!! angka ini sangat tidak masuk akal di
    Indonesia apalagi dibandingkan dengan negara-negara maju sangat tidak mungkin
    bisa hidup dengan uang sebesar itu, bahkan sepengetahuan saya di negara-negara
    Afrika yang dikenal sebagai benua termiskin di dunia sekalipun tidak ada
    penetapan gaji yang hanya 20 US$ per bulan, sekalipun ada paling rendah 1 US$
    per hari atau sekitar 26-30 US$ per bulan sehingga Kuba menjadi negara dengan
    tingkat gaji terendah di seluruh dunia . Namun inilah strategi hebat pemerintah
    Kuba, dengan gaji yang super kecil masyarakat Kuba masih bisa memenuhi segala
    keperluannya karena pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga di tingkat
    yang juga super murah, biaya hidup amat sangat murah, 1 kilogram kopi saja
    hanya seharga Rp 500!!! ditambah lagi dengan pendidikan dan kesehatan GRATIS
    TOTAL. kok GRATIS TOTAL? iya karena Kuba menjadi satu-satunya negara di dunia
    yang menggratiskan secara total biaya pendidikan (mulai TK sampai S3) dan
    kesehatan (mulai puskesmas sampai Rumah Sakit nasional bertaraf Internasional
    di Havana), tidak ada pungutan sama sekali bahkan hanya untuk pendaftaran
    semuanya bebas biaya!!! hal ini masih menjadi mimpi bisa diterapkan di
    Indonesia. Bahkan yang dimaksud gratis di negara-negara majupun tidak seperti
    di Kuba, mereka hanya menggratiskan sebagian saja (misalnya, TK, SD, SMP, atau
    SMA saja), demikianpun kesehatan hanya tertentu saja yang gratis sementara
    untuk penanganan yang lain atau yang membutuhkan dokter spesialis dan perawatan
    intensif masih dikenakan biaya walaupun sudah ada subsidi dari pemerintah.

    Gaji yang superkecil diimbangi dengan biaya hidup yang juga
    super murah membuat rakyat Kuba dapat hidup sejahtera, tidak berlebihan namun
    berkecukupan. Pemerintah Kuba sangat berhati-hati dalam mengelola keuangannya
    sehingga di bawah embargo terlama dan terparah di dunia sekalipun Kuba masih
    mampu bertahan dan terus berkembang dengan baik. Kuba sangat memperhatikan
    warganya meskipun dalam kondisi sulit akibat embargo, Kuba berusaha untuk
    membangun perumahan bagi warganya meskipun gara-gara embargo bahan-bahan
    material sangat sulit diperoleh. Akibatnya rumah-rumah di Kuba tampak lusuh dan
    tidak “berwarna” karena lama tidak tersentuh cat, namun begitu
    masyarakat Kuba sangat memperhatikan kebersihan walaupun rumah kecil dan tampak
    tidak terurus dari luar namun jika masuk ke dalam kondisinya bersih karena
    pemerintah terus menerus menghimbau kepada warganya untuk menjaga kebersihan
    karena berhubungan erat dengan kesehatan. Jika kita menelusuri kota-kota atau
    desa-desa di Kuba kita tidak akan pernah menemukan seorangpun pengemis atau
    gelandangan!! tampak tidak masuk akal?? namun itu adalah fakta!! semua orang di
    Kuba punya tempat tinggal dan pekerjaan dijamin oleh pemerintah sesuai dengan
    jurusan/minat masing-masing. Jika di Indonesia para lulusan SMA atau sarjana
    bingung ketika lulus mau bekerja di mana dan persaingan sangat ketat (apalagi
    PNS, hehe) maka di Kuba setiap lulusan sudah tahu mereka akan bekerja di mana
    karena pemerintah Kuba sudah menyediakan pekerjaan yang disesuaikan dengan
    kompetensi bidang mereka masing-masing selama di sekolah atau kuliah sehingga
    orang tidak dibuat bingung untuk mencari pekerjaan. Kuba memang bukan negara
    kaya, Kuba hanya punya dana yang terbatas apalagi harus menahan embargo selama
    54 tahun lebih!!! namun Kuba berhasil menempatkan prioritas dengan benar dan
    tepat sasaran, yang mencakup kebutuhan mendasar masyarakat. Kuba tidak terlibat
    dalam hiruk pikuk pasar modal (saham) sehingga gonjang-ganjing ekonomi akibat
    Kapitalisme di AS, Eropa, maupun Jepang tidak berdampak signifikan bagi
    perekonomian Kuba karena negara ini lebih menitikberatkan pada sektor riil
    dibanding pasar modal yang dikuasai elit-elit kapitalis. Inilah sedikit kisah
    menarik dari negeri sosialis di Karibia yang bernama Kuba, sangat layak untuk
    dijadikan bahan pembelajaran dan renungan bagi kita semua.Tks

  • Sebelum Kuba dulu Indonesia di bawah kepemimpinan bung Karno juga menjadi tauladan dan disegani oleh negara/bangsa lain , namun kemudian runtuh akibat “pengkhianatan” dari dalam hingga menjadi berorientasi pada sistem kapitalis dan dikuasai oleh golongan borjuis.( para klongomerat).

  • Cia

    Izin menanggapi. Menurut saya agak kurang tepat terhadap pandangan di poin nomor 2, “Kedua, sistem ini mengadopsi pendekatan diskriminatif. Misalnya,
    ada pembedaan antara peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta
    non-PBI. Sistem ini juga mengenal pembagi kelas dalam pemberian layanan:
    klas III, II, dan I. Bila pekerja ingin mendapatkan layanan kesehatan
    di kelas III, besaran iuran Rp 25.000, kelas II Rp 42.500 dan kelas I Rp
    59.000 per bulan”
    Menurut saya, adanya pembedaan peserta PBI dan non PBI karena dinilai dari sisi ekonomi, bukan dari status sosialnya. Sebagai contoh, jika penerima bantuan iuran utk masyarakat tidak mampu dihapuskan, maka seluruh masyarakat wajib meng-iur premi setiap bulannya, baik itu dari mereka yang tidak mampu maupun yang mampu secara finansial. Tentunya hal ini memberatkan mereka dari golongan yang tidak mampu. Timbul pertanyaan berikutnya, apakah kita menyerukan kepada negara bahwa kesehatan adalah hak setiap warga Indonesia sesuai yang di amanatkan oleh UUD 1945, maka menjadi kewajiban negara utk menjamin kesehatan kita? Benar. Tetapi jika pembiayaannya dibebankan seluruhnya kepada negara, maka pasti akan menimbulkan kerugian negara. Negara akan menjadi defisit dan kemudian akan mempengaruhi sektor perekenomian yang lain. Maka Program Jaminan Kesehatan dibentuk berdasarkan prinsip gotong royong dan pemikiran “Segala sesuatu yang dikorbankan untuk manfaat bersama, maka harus dipikul bersama sama pula” (HIAA, 1994) yang mempunyai makna bahwa kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, warga pun wajib untuk turut bertanggung jawab atas kesehatan bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Pertanyaan lain yang muncul adalah jika memang prinsip nya gotong royong, maka mengapa masih ada perbedaan kelas di fasilitas kesehatan dalam program JKN? Tentu dahulu kita belum pernah di cover oleh negara seperti di era JKN saat ini. Jika ada yang mempunyai uang lebih, maka dia akan sanggup membayar di kelas yang lebih canggih dengan fasilitas yang lengkap. Namun jika bagi mereka yang kurang mampu, mereka akan cenderung memilih di kelas yang standar dengan fasilitas standar juga. Tentunya biaya mereka tanggung masing masing. JKN sebenarnya akan menghapus perbedaan kelas tersebut. Namun hal ini tentu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Ada hal yang harus masih di kaji dan ditelaah karena jika berbicara tentang kesehatan, maka ada hal lain yang harus di pertimbangkan. Maka dari itu, munculkan untuk besaran premi yang bervariatif, tentunya dengan manfaat yang ditawarkan dari premi tersebut, tanpa mengurangi mutu dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Pada intinya adalah saya pribadi menyambut baik dengan adanya Program JKN ini, karena suatu tugas mulia membantu sesama yang membutuhkan. Hanya saja, beberapa hal masih harus banyak di perbaiki dari segi manfaat, alur, prosedur, administrasi dan tentunya regulasi yang mengatur jalannya Program JKN. Mari, sama sama kita maju, memperbaiki, mengoreksi untuk kepentingan bersama, bukan mengkritik atau menjatuhkan demi untuk sebagian kepentingan golongan. CMIIW 🙂